IASC Wujud Kepedulian Otoritas Lindungi Masyarakat dari Scam

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas PEPK OJK Frederica Widyasari Dewi menyampaikan, pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) merupakan salah satu wujud kepedulian otoritas bersama Satgas Pasti untuk melindungi masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal berupa penipuan (scam). Menurut Frederica atau akrab disapa Kiki, besarnya kerugian yang dialami masyarakat akibat penipuan sektor keuangan mendorong lembaganya untuk membentuk IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

“Kenapa IASC ini kami buat. Ternyata dari 2022 sampai 2024, masyarakat yang melaporkan kehilangan (kehilangan uang akibat scam atau penipuan) 155 ribu (nasabah) dengan total bilangan Rp 2,5 triliun,” kata Kiki saat menghadiri acara “Edukasi Keuangan dalam rangka Hari Ibu” di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Dari 115 ribu nasabah yang mengadukan kasus scam kepada OJK, Kiki menyebutkan bahwa kebanyakan korban di antaranya merupakan kalangan ibu-ibu atau perempuan.

Kiki juga menyebutkan, hingga kini tercatat sekitar 11 ribu aduan masyarakat dengan kerugian mencapai Rp130 miliar sejak IASC diluncurkan pada 22 November 2024 atau dalam satu setengah bulan terakhir.

Melalui IASC, ia mengatakan bahwa OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) dan pemangku kepentingan terkait lainnya berupaya untuk menyelamatkan dana masyarakat dari praktik penipuan.

“Alhamdulillah dengan adanya Indonesia Anti-Scam Centre ini, beberapa kita bisa kejar supaya kerugian masyarakat tidak semakin besar,” ujar Kiki.

Pada kesempatan tersebut, Kiki mengajak masyarakat khususnya para perempuan untuk lebih mengenali tanda-tanda penipuan keuangan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan kode OTP (one-time password) kepada pihak lain. Sebab, OTP menjadi salah satu pintu masuk pelaku penipuan untuk dapat menarik dana dari korban.

Apabila masyarakat mengalami penipuan, Kiki mengimbau untuk segera melaporkan kasusnya kepada IASC sesegera mungkin. Penyelamatan dana yang hilang, ujar dia, juga bergantung pada cepat atau tidaknya masyarakat melapor.

“Bagaimana kita bisa menyelamatkan dana masyarakat tergantung cepat atau tidaknya dia melapor. Kalau hilang sekarang, lapornya baru minggu depan, ya, sudah ke mana uangnya. Karena sekarang tidak cuma sektor perbankan, tapi (uang yang hilang) bisa beralih ke marketplace (dompet digital) atau sistem pembayaran yang lainnya,” kata Kiki.

Masyarakat yang mengalami penipuan sektor keuangan dapat menyampaikan laporan kejadian melalui halaman website IASC yaitu, www.iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti. Laporan juga dapat disampaikan melalui surat elektronik (email) melalui alamat [email protected].

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan. Selanjutnya, laporan yang masuk tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

IASC Wujud Kepedulian Otoritas Lindungi Masyarakat dari Scam
Sumber Eknomi

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan PPN, Wakil Ketua MPR: Mereka Juga Dapat Subsidi

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Sejumlah orang melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025. Menurut mereka kenaikan PPN tersebut akan tetap memberatkan masyarakat karena berpengaruh terhadap kenaikan harga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dinilai banyak pihak akan membuat masyarakat terdampak, terutama kelas menengah. Pasalnya, kelas menengah tidak akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. 

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno tidak sepenuhnya sependapat dengan anggapan itu. Pasalnya, selama ini masyarakat kelas menengah juga banyak yang menikmati banyak bantuan dari pemerintah, meski bukan dalam bentuk bansos.

"Pertama kan ada pembebasan PPh untuk yang kelas sampai dengan berpendapatan Rp 10 juta," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/12/2024).

Ia menambahkan, masyarakat kelas menengah selama ini juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ia mencontohkan, subisi BBM dan LPG juga banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah. 

"Selama ini dengan segala rasa hormat, kelas menengah kita pun menikmati subsidi yang besar dari pemerintah. Misalnya subsidi BBM, meskipun subsidi itu diperuntukkan untuk masyarakat yang paling terdampak, untuk UMKM. Subsidi untuk LPG 3 kg itu dinikmati oleh masyarakat menengah banyak," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, subsidi itu juga masih akan tetap diberikan oleh pemerintah. Karena itu, menurut dia, masyarakat kelas menengah tidak akan terlalu terdampak dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Jadi bagi masyarakat yang tadinya dikhawatirkan akan kemudian dikurangi, berkurang daya belinya. Tetapi apa yang sudah mereka menikmati selama ini tetap akan diberikan oleh pemerintah ke depannya," kata dia.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan PPN, Wakil Ketua MPR: Mereka Juga Dapat Subsidi
Sumber Eknomi