BRI Tebar Dividen Tunai Rp 52,1 Triliun, Fokus Perkuat Fundamental

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI menyepakati pembagian dividen tunai dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang digelar Jumat (10/4/2026) di Menara BRILiaN Jakarta. Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada negara dan seluruh pemegang saham.

Dalam RUPST, Perseroan menetapkan pembagian total dividen tunai untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 52,1 triliun atau Rp 346,00 per saham. Angka tersebut telah termasuk dividen interim sebesar Rp 137 per saham atau Rp 20,6 triliun yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2026.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan keputusan pembagian dividen final ini merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam memberikan return yang optimal bagi pemegang saham, yang didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery.

Pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 57,132 Triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 56,65 Triliun. Penetapan dividen final ini juga telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Hery menambahkan pembagian dividen ini tidak hanya mencerminkan kinerja Perseroan yang solid, tetapi juga menunjukkan fundamental bisnis BRI yang kuat dan berkelanjutan. “Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” kata dia.

Pelaksanaan RUPST dihadiri Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Komisaris Utama BRI Parman Nataatmadja, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPST Setujui 6 Agenda Lain

Selain penetapan dividen sebagai mata acara kedua, RUPST juga menyetujui enam agenda lainnya yang mencakup pengesahan laporan tahunan, penetapan remunerasi, hingga perubahan anggaran dasar.

Pada agenda pertama, RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Rapat juga mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.

Seiring dengan pengesahan tersebut, RUPST juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Pada agenda ketiga, RUPST menyetujui pemberian wewenang penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kemudian, agenda keempat, pemegang saham pada RUPST menyepakati terkait Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Pada agenda kelima, RUPST menyetujui Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.

Sementara itu, dalam agenda keenam, RUPST turut melaporkan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015.

Pada agenda ketujuh, RUPST menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Adblock test (Why?)

BRI Tebar Dividen Tunai Rp 52,1 Triliun, Fokus Perkuat Fundamental
Sumber Eknomi

Persaingan Industri Tenaga Alih Daya Kian Ketat, PKSS Perluas Pasar Bisnis

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tantangan industri penyediaan jasa tenaga alih daya semakin kompetitif. Persaingan terasa dari munculnya perusahaan baru sejenis dan terbatasnya suplai tenaga kerja yang memiliki standar mumpuni.

"Tenaga ahli daya ini memang ini kita dihadapkan pada situasi ketat seperti dalam rekrutmen satpam (security), pengemu (driver), itu bisnis yang mudah dimasukkan oleh kompetitor, jenis usaha yang mudah ditiru," ujar Presiden Direktur PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Sadmiadi, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (9/5/2026).

Persaingan itu, kata Sadmiadi, misalnya sudah sampai kepada penawaran harga kepada klien. "Saling sikut, kelangsungan perusahaan terancam," katanya menekankan.

Sekadar gambaran, PT PKSS merupakan anak perusahaan atau bagian dari Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRI). PKSS bergerak di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang saat ini sudah memiliki lebih dari 300 klien dengan tenaga rekrutan mencapa 52 ribu orang di 35 wilayah di seluruh Indonesia.

Sekitar 70 persen bekerja di pekerjaan dasar seperti satpam, sopir, cleaning service, hingga kurir dan office boy dengan rata-rata lulusan SMA. Selain itu ada juga di pekerjaan dengan posisi sekretaris, admin, IT hingga layanan contact centre dengan rata jebolan D3 ke atas.

Berkaca pada persaingan itu, menurut Sadmiadi, PKSS terus memperkuat langkah perluasan pasar bisnis. Selain di bidang Manpower Process Outsourcing atau tenaga alih daya, perusahaan fokus pada penyediaan layanan BPO (Business Proces Outsourcing) atau alih daya di bidang keuangan.

Misal pengelolaan sumber daya di layanan sales dan collection. "Kita tawarkan ke klien -klien itu sehingga terkait biaya yang dikeluarkan tak lagi fokus ke fix cost," ujarnya.

Hanya saja rekrutmen di sektor keuangan terutama di sales maupun collection ini bukanlah perkara mudah. Karena banyak sumber daya tenaga kerja yang lebih memilih untuk bekerja di bagian dalam seperti admin atau cleaning service.

PT PKSS juga merambah dalam layanan Knowledge Process Outsourcing (KPO) atau alih daya tingkat lanjut. KPO fokus pada pekerjaan berbasis informasi, analisis, dan keahlian khusus seperti riset pasar dan analisi keuangan. "Saat ini kita porsi MPO masih 94 persen, sementara BPO 4 persen, dan 1,7 persen (KPO). Kita ingin porsi di luar MPO ini bertambah," ujarnya.

Direktur Finansial dan Operasi Issuhersatyo menambahkan ada cara pandang yang harus diubah dalam pola pikir tenaga kerja di Indonesia. Selama ini banyak yang punya mindset seperti pekerjaan di PNS (pegawai negeri sipil) yakni dapat gaji, status dan pensiunan. "Mindsetnya ini harus diubah," ujarnya.

Di banyak negara lain, justru pekerja ingin terus meningkatkan skill atau kemampuannya dengan bekerja di banyak tempat dan posisi. "Nah kami ingin menjadi Briding talent ini, setiap orang harus kemampuan untuk mendevelop diri.jkami menyeidakan laangan kerja yang banyak," katanya.

Adblock test (Why?)

Persaingan Industri Tenaga Alih Daya Kian Ketat, PKSS Perluas Pasar Bisnis
Sumber Eknomi