Hapus Insentif EV, Wamenperin: Kita Harus Pertimbangkan Fiskal

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Mobil listrik XPeng X9.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Namun, keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Wamenperin mengungkap, ia memahami industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak. Namun soal melanjutkan insentif EV masih akan dilihat lebih jauh.

“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” kata Faisol, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut. Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak. Namun, besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Di sisi lain, Faisol menegaskan komitmen terhadap percepatan transformasi energi di sektor otomotif. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih.

“Percepatan juga transformasi energi yang kita lihat harus terjadi juga di otomotif, itu kita harus dorong bersama-sama,” kata dia.

Wamenperin menambahkan, peran pemda dinilai penting untuk mendukung implementasi program tersebut di daerah.

“Jadi saya kira pemda memiliki peran penting untuk membantu Presiden supaya program transformasi energi ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan dengan percepatan hilirisasi itu bisa membantu merata di pemda.” ujarnya.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Hapus Insentif EV, Wamenperin: Kita Harus Pertimbangkan Fiskal
Sumber Eknomi

Gubernur BI Tegaskan Ekonomi Indonesia Tahan Hadapi Gejolak Global, Ini Alasannya

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi lebih lanjut mengenai dampak geopolitik yang menyebabkan tingginya ketidakpastian ekonomi global terhadap Indonesia. Menurut dia, ekonomi Indonesia terbilang tahan atau ‘kebal’ terhadap gejolak global tersebut.

“Kami tegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi dampak dari geopolitik, termasuk perang Timur Tengah. Fundamental ekonomi kita kuat, sehingga ketahanan eksternal kita juga tetap kuat,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara daring, Rabu (22/4/2026).

Fundamental ekonomi yang diklaim kuat tersebut terlihat dari inflasi yang rendah di kisaran 2,5±1 persen, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5 persen, serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan yang berlanjut, kondisi neraca pembayaran yang mencatatkan defisit transaksi berjalan yang rendah, serta cadangan devisa yang kuat.

Perry memastikan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan menjalankan berbagai langkah dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tetap kuat serta pertumbuhan ekonomi tetap positif.

“Dengan memperhitungkan dampak-dampak dari perang Timur Tengah, termasuk harga minyak, kemudian menguatnya dolar AS, demikian juga yield US Treasury yang tinggi dan aliran modal, oleh karena itu langkah-langkah bersama terus didiskusikan dan juga sudah dilakukan,” ujar dia.

Langkah-langkah tersebut di antaranya mengenai delapan butir transformasi budaya kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2026 lalu, di antaranya penerapan work from anywhere (WFA), hemat energi, dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk juga percepatan transisi energi nasional yang mencakup percepatan pembangkit listrik tenaga surya, konversi impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik, dan program biofuel termasuk B50.

“Langkah-langkah ini sangat tepat dan akan memperkuat stabilitas ekonomi kita serta defisit fiskal yang tetap dijaga rendah di bawah 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini adalah langkah-langkah yang telah ditempuh dan kita harus terus mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah, memastikan ketahanan ekonomi kita kuat dan fundamental ekonomi kita kuat,” tegasnya.

 

Adblock test (Why?)

Gubernur BI Tegaskan Ekonomi Indonesia Tahan Hadapi Gejolak Global, Ini Alasannya
Sumber Eknomi