REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perubahan lanskap geoekonomi dan geopolitik global yang kian mengarah pada sistem multipolar menjadi momentum bagi Indonesia untuk menata ulang strategi hubungan luar negeri secara lebih mandiri dan berdaulat.
Ekonom Senior Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, menilai kekuatan global saat ini tidak lagi terpusat pada satu negara dominan, melainkan menyebar ke berbagai poros baru.
“Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,” ujar Farouk dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).
Menurut dia, kecenderungan global untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat semakin nyata. Sejumlah pemimpin dunia mulai mendorong kemandirian strategis di tengah dinamika kebijakan domestik AS yang dinilai kerap memengaruhi arah global.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, misalnya, menyerukan agar negara-negara di Asia dan Eropa tidak terus bergantung pada kebijakan AS. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengingatkan pentingnya mempersiapkan skenario “the world minus one”, yakni dunia tanpa ketergantungan pada satu kekuatan utama.
Di kawasan regional, Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz juga menunjukkan sikap serupa dengan meninjau ulang kesepakatan tarif dengan AS, seiring dinamika hukum di negara tersebut, termasuk putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menggugurkan kebijakan tarif era Donald Trump.
Farouk menambahkan, negara-negara Eropa mulai mengambil jarak strategis dari AS dalam sejumlah isu geopolitik. Di saat yang sama, Kanada memperluas kebijakan luar negerinya secara lebih independen, terutama dalam sektor perdagangan.
Selain itu, poros kerja sama non-Barat juga semakin menguat, terutama antara China, Rusia, dan Iran yang memperluas kolaborasi di bidang ekonomi, politik, hingga militer.
Dalam konteks tersebut, Farouk merekomendasikan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan dengan AS, sekaligus mengurangi ketergantungan struktural terhadap kebijakan ekonomi negara tersebut.
Ia juga mendorong penguatan kemitraan alternatif dengan berbagai negara, khususnya di sektor perdagangan, energi, teknologi, dan pertahanan. Selain itu, Indonesia dinilai perlu lebih aktif dalam kerja sama Selatan-Selatan dan blok ekonomi alternatif.
Rekomendasi lainnya mencakup peninjauan ulang kesepakatan tarif yang dinilai tidak menguntungkan, pengkajian kembali kerja sama strategis tertentu, serta penguatan prinsip politik luar negeri bebas aktif agar Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
Farouk menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk konfrontasi terhadap AS, melainkan upaya menjaga kedaulatan nasional di tengah dinamika global.
“Momentum perubahan global harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri, berdaulat, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujarnya.
Saatnya Kurangi Ketergantungan pada AS, Indonesia Didorong Perkuat Kemitraan Global Baru
Sumber Eknomi
