Presiden Ingin Potongan Platform 8 Persen, Begini Respons Modantara

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Pengemudi ojek daring (ojol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, JakartaPusat, Rabu (17/9/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). RI 1 meminta potongan platform aplikator di bawah 10 persen, tepatnya 8 persen.

Modantara menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

"Rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8 persen adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam," kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (3/5/2026).

Agung mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8 persen, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihaknya meyakini, niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

"Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem," ucap Agung.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Presiden Ingin Potongan Platform 8 Persen, Begini Respons Modantara
Sumber Eknomi

Curhat Bahlil: Saya Temani Presiden ke Luar Negeri Cari Minyak, Bukan Jalan-Jalan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kunjungan luar negeri yang ia lakukan bersama Presiden RI Prabowo Subianto difokuskan untuk mengamankan pasokan energi nasional. Langkah tersebut ditempuh dengan mencari sumber minyak mentah baru di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.

Bahlil menjelaskan, dinamika global, mulai dari perang dagang hingga ketegangan di Timur Tengah, mendorong banyak negara berlomba mencari jalur aman pasokan energi. Kondisi itu berdampak pada distribusi minyak dunia, termasuk risiko gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

"Jadi kalau saya temani Bapak Presiden berangkat untuk cari minyak itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini. Ini kita jalan cari minyak," kata Bahlil di Jakarta, dikutip Ahad (3/5/2026).

Dia menerangkan kebutuhan energi nasional kini berbanding terbalik dibandingkan era 1996–1997. Pada periode tersebut, lifting minyak Indonesia mencapai 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi sekitar 500 ribu barel per hari. Saat ini, konsumsi telah menembus 1,6 juta barel per hari dan lifting berada di kisaran 605 ribu barel per hari.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Dia menyebut, situasi ini menjadi tantangan utama dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Jadi yang kita impor itu crude, Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengalihkan dari Middle East? Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia," ujarnya.

Langkah diversifikasi itu ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu kawasan yang rentan konflik. Bahlil menilai, pendekatan fleksibel diperlukan agar pasokan energi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Dia kemudian menyinggung capaian ketahanan energi Indonesia. Menteri ESDM mengutip hasil survei JP Morgan yang menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara dalam aspek ketahanan energi. Capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan lifting, diversifikasi impor, serta kebijakan substitusi energi seperti biodiesel.

"Jadi Bapak Ibu semua ini yang kita lakukan terakhir kemarin kita di Rusia. Di Rusia kita udah dapat satu tahun ini clear. Jadi untuk stok crude kita satu tahun ke depan insya Allah udah selesai," tutur Bahlil.

Di sisi hilir, pemerintah menjalankan strategi pengurangan impor melalui program biodiesel. Implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada Juli 2026 dinilai mampu menekan impor solar hingga nol.

Sebelumnya, kebutuhan solar mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Kini, jelas Bahlil, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri melalui program pencampuran biodiesel berbasis CPO.

Untuk bensin, pemerintah mulai mendorong pengembangan bioetanol sebagai substitusi. Program mandatory E20 ditargetkan berjalan pada 2028 dengan potensi mengurangi impor dalam jumlah signifikan.

Adblock test (Why?)

Curhat Bahlil: Saya Temani Presiden ke Luar Negeri Cari Minyak, Bukan Jalan-Jalan
Sumber Eknomi