Harga Pertamax Akan Naik Jadi Rp17 Ribu? Ini Kata Pertamina

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar di media sosial tangkapan layar paparan terkait perubahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi akibat gejolak krisis minyak dunia. Pertamina menegaskan belum ada pengumuman resmi perubahan harga Pertamax hingga saat ini, Senin (30/3/2026).

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Sehingga proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron, dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Baron meminta kepada masyarakat untuk mencari informasi harga BBM yang valid pada saluran resmi Pertamina, yakni www.pertamina.com. Dalam kesempatan tersebut, Baron juga menyampaikan dukungannya terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak.

“Dengan demikian, informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Baron.

Pernyataan tersebut menanggapi perkiraan harga jual eceran BBM nonsubsidi untuk April 2026 yang beredar di media sosial.

Dalam informasi yang beredar, disebutkan harga jual BBM jenis Pertamax akan menjadi Rp17.850 per liter atau naik Rp5.550 per liter dari harga jual semula pada Maret 2026 yang senilai Rp12.300 per liter.

Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah yang melemah dari Rp16.819 per 1 dolar AS menjadi Rp16.877 per 1 dolar AS.

Selain itu, dalam informasi yang beredar, kenaikan harga Pertamax (RON 92) juga dipengaruhi oleh lonjakan harga indeks pasar (HIP) BBM RON 92 sebesar 62,44 persen atau 46,15 dolar AS per barel, dari 73,91 dolar AS per barel menjadi 120 dolar AS per barel; atau naik 62,99 persen (sekitar Rp4.925 per liter) dari Rp7.818 per liter menjadi Rp12.744 per liter.

Kenaikan harga jual juga diperkirakan akan terjadi untuk produk bensin lainnya, seperti Pertamax Green 95 (dari Rp12.900 per liter, naik menjadi Rp19.150 per liter), Pertamax Turbo (dari Rp13.100 per liter naik menjadi Rp19.450 per liter).

Selanjutnya, untuk BBM jenis solar, yakni Pertamina Dex juga diperkirakan akan mengalami kenaikan dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.950 per liter; serta Dexlite naik dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.650 per liter.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupayakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, tidak naik di tengah krisis energi.

sumber : ANTARA

Adblock test (Why?)

Harga Pertamax Akan Naik Jadi Rp17 Ribu? Ini Kata Pertamina
Sumber Eknomi

B50 Makin Disorot Demi Jaga Ketahanan Energi Nasional, Indonesia Siap?

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biodiesel B50 jadi salah satu senjata Indonesia membangun kemandirian energi. Percepatan implementasinya kini semakin didorong di tengah gejolak energy lockdown global karena krisis pasokan minyak dunia.

Kebijakan B50 disebut-sebut akan jadi bagian dari upaya mitigasi risiko dinamika global yang segera diumumkan Pemerintah besok, Selasa (31/3/2026). Selain itu, rincian kebijakan penyesuaian lainnya adalah usulan Work from Home, penyesuaian anggaran, dan lainnya.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan implementasi biodiesel B50 memerlukan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir hingga mitigasi risiko. Ini agar kebijakan tersebut efektif menopang stabilitas energi nasional di tengah gejolak konflik di Timur Tengah.

“Kalau bicara percepatan B50, kuncinya ada di hal-hal teknis tapi krusial. Pemerintah perlu memastikan kesiapan dari hulu ke hilir, mulai dari kepastian pasokan minyak sawit mentah (CPO), kapasitas produksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), sampai infrastruktur blending di kilang dan distribusi,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, standardisasi kualitas juga menjadi faktor penting agar B50 kompatibel dengan mesin, terutama di sektor transportasi dan logistik. Selain itu, menurutnya, insentif fiskal masih dibutuhkan pada tahap awal untuk menjaga keekonomian program, mengingat harga biodiesel tidak selalu lebih murah dibandingkan solar.

“Percepatan ini bukan hanya soal kebijakan, tapi orkestrasi industri yang rapi,” katanya.

Di sisi lain, Yusuf menekankan pentingnya penguatan sisi permintaan (demand) agar implementasi B50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.

“Tanpa kepastian demand, implementasinya bisa tersendat di tengah jalan,” ujarnya.

Terkait efektivitas B50 di tengah potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, Yusuf menilai kebijakan tersebut cukup strategis, meski tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan.

Menurut dia, B50 dapat berfungsi sebagai “shock absorber” dengan mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga membantu meredam tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.

“Namun, ini perlu dilihat secara proporsional. B50 tidak menghilangkan risiko, karena harga energi domestik tetap dipengaruhi harga minyak global, terutama untuk komponen yang belum tersubstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar kebijakan substitusi energi seperti B50 diiringi dengan langkah efisiensi konsumsi energi untuk hasil yang lebih optimal.

“Dalam praktik internasional, kombinasi antara efisiensi, pengurangan konsumsi, dan substitusi energi itu yang paling efektif meredam shock energi,” ujar Yusuf.

Dari sisi risiko, dia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sektor pangan, khususnya jika peningkatan kebutuhan CPO untuk energi mengganggu pasokan untuk kebutuhan lain.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, ada risiko kenaikan harga minyak goreng atau produk turunannya,” katanya.

Selain itu, ekspansi sawit juga perlu dikendalikan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah aspek fiskal dan teknis.

Ia menjelaskan, ketika harga CPO tinggi, biaya program biodiesel berpotensi meningkat dan membebani anggaran maupun dana sawit. Sementara dari sisi teknis, tantangan dapat muncul jika kualitas bahan bakar tidak terjaga atau kesiapan mesin belum merata.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3/2026) menyatakan, langkah-langkah tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.

sumber : ANTARA

Adblock test (Why?)

B50 Makin Disorot Demi Jaga Ketahanan Energi Nasional, Indonesia Siap?
Sumber Eknomi