Pemerintah Hemat Hingga Rp 130 Triliun Hasil Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktivitas pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan berbagai kebijakan baru sebagai upaya mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi dinamika global akibat peperangan di Timur Tengah. Di antaranya, dilakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperkirakan dapat menghemat dana sebesar Rp 130,2 triliun.

“Pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Anggaran dari belanja yang kurang prioritas tersebut akan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif serta berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.

Airlangga menyebut pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Berdasarkan perhitungannya, langkah efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga ini berada dalam kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ungkapnya.

Menurut Airlangga, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri mencapai hingga 50 persen, sedangkan perjalanan dinas luar negeri mencapai 70 persen.

Kebijakan lainnya bagi ASN, pemerintah menetapkan transformasi budaya kerja yang lebih efisien berbasis digital. Pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi ASN di instansi pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan itu lebih lanjut diatur melalui surat edaran dari Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, diterapkan kebijakan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan mengoptimalkan transportasi publik.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Pemerintah Hemat Hingga Rp 130 Triliun Hasil Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial
Sumber Eknomi

Bos Agrinas Pangan Ungkap Strategi Impor Pikap Kopdes Merah Putih, Ini Asal Negaranya

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Penampakan pikap Mahindra di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Kav 8, Cawang, Jakarta Timur pada Jumat (27/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan impor 160 ribu kendaraan pikap untuk kegiatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih tidak hanya berasal dari India. Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional juga dilakukan dari China dan Jepang.

"Semua kendaraan sudah dilakukan pengadaannya, sebanyak 160 ribu unit," kata Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Joao mengatakan, pihaknya memilih opsi impor karena spesifikasi kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda (four wheel drive/4WD/4x4) belum diproduksi di Indonesia.

"Semua mobil 4x4 yang ada saat ini merupakan produk impor. Tidak ada yang diproduksi secara lokal," ujar dia.

Ia memerinci, kendaraan angkutan barang tersebut berasal dari sejumlah pabrikan otomotif Jepang seperti Hino, Mitsubishi, dan Isuzu, serta pabrikan asal China, Foton. Kendaraan tersebut diimpor bersama ribuan truk dan pikap dari India.

“Sebanyak 160 ribu unit itu terdiri atas 13.600 unit dari Mitsubishi, 10 ribu unit dari Hino, 900 unit dari Isuzu, serta 13 ribu unit dari Foton. Sisanya berasal dari India,” ujar Joao.

Lebih lanjut, Joao mengatakan total anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp 200 triliun, yang berasal dari alokasi pembangunan per Kopdes/kel Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Namun, terkait jumlah unit yang telah berada di Indonesia dan siap disalurkan, Joao mengaku tidak memiliki data pasti.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan penyaluran truk dan pikap impor dari India diharapkan mampu mendukung operasional Kopdes/kel Merah Putih yang telah siap dan rampung.

"Sudah ada truk dan pikap yang disalurkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan rasanya sudah cukup memadai serta bisa digunakan untuk mendukung operasional koperasi," kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan penyaluran 105 ribu truk dan pikap dari India dilakukan secara bertahap seiring progres pembangunan fisik Kopdes/kel Merah Putih.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Bos Agrinas Pangan Ungkap Strategi Impor Pikap Kopdes Merah Putih, Ini Asal Negaranya
Sumber Eknomi