Industri Kretek Butuh Perlindungan Pemerintah

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta melindungi industri kretek nasional yang selama ini telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto mengatakan industri kretek memiliki andil besar dalam menggerakkan roda ekonomi daerah yang menjadi sentra di level hilir maupun di tingkatan pertanian tembakau.

Industri kretek nasional dapat menciptakan efek pengganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir, hingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.

"Kami minta Presiden Prabowo Subianto agar memberikan arahan Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang melindungi industri kretek nasional sebagai soko guru perekonomian Pancasila," katanya dalam melalui keterangan, Jumat (31/1/2025).

Menurut dia, kretek sebagai produk khas industri hasil tembakau (IHT) juga memiliki daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional (ekspor), apalagi mayoritas kretek menggunakan bahan baku di dalam negeri (cengkeh dan tembakau).

Ia menambahkan, IHT menjadi industri yang mampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), selain itu terbukti mampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, dimana penerimaan cukai lebih dari 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Namun demikian, menurut Jusrianto, IHT di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks di antaranya persoalan kebijakan cukai yang dinamis.

Secara tahunan, tarif CHT terus mengalami kenaikan, lanjutnya, namun demikian, kenaikan tersebut terbilang eksesif terlebih dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dikatakannya, kenaikan cukai yang eksesif tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan industri, terlebih pabrik rokok kecil yang tidak dapat bersaing menghadapi beban pita cukai yang semakin berat. Pasalnya, produk industri kretek nasional sendiri memiliki beban fiskal yang paling besar dibandingkan industri lain.

Kedua, menjamurnya rokok illegal. Industri kretek nasional merupakan tipikal industri yang high regulated. Intervesi yang besar oleh pemerintah telah menyebabkan para pelaku industri “nakal” untuk mengakali berbagai beban yang timbul akibat regulasi yang semakin memberatkan.

Sebab, preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tidak hanya berdasarkan rasa dan aroma, melainkan juga harga.

"Masifnya peredaran rokok polos dipastikan mengganggu iklim usaha yang tidak sehat. Selain juga akan berdampak merosotnya penerimaan negara. Karena itu, pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus kerja ekstra berantas rokok polos," terangnya.

Ketiga, munculnya rokok elektrik/vape juga menjadi ancaman industri kretek nasional, terlebih rokok elektrik 100 persen bergantung pada bahan baku impor.

Rokok elektrik bersifat padat teknologi, tambahnya, proses produksinya mengandalkan mesin dan perangkat elektronik, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia.

Keempat, padatnya regulasi yang dibebankan industri kretek nasional, mulai tingkat Undang Undang sampai Peraturan Daerah yang mana terdapat 480 regulasi yang mengatur bahkan mengendalikan ruang gerak industri kretek nasional.

"Diperlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi industri kretek nasional ke depan. Utamanya agar terdapat kepastian usaha bagi para pelaku industri kretek nasional dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah segera menyusun suatu peta jalan (roadmap) industri kretek nasional yang komprehensif, yang mengakomodasi dan jalan kompromi seluruh pemangku kepentingan yang terkait industri kretek nasional.

"Penyusunan roadmap harus melibatkan lintas sektoral dan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan IHT. Dengan demikian, roadmap tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak sebagai panduan peta jalan kebijakan industri kretek nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Industri Kretek Butuh Perlindungan Pemerintah
Sumber Eknomi

Pemerintah Targetkan Penghapusan Pengecer Gas Elpiji 3 kg pada Maret 2025

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari, pengecer gas elpiji (LPG) 3 kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina. Pemerintah menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 kg pada Maret 2025.

“Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Para pengecer LPG dapat mendaftarkan diri melalui One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Kemudian, mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina.

Langkah pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara daring di seluruh Indonesia. Pemerintah mempersiapkan masa transisi selama 1 bulan untuk mengubah pengecer menjadi pangkalan. Dengan demikian, pada Maret 2025, pemerintah menargetkan penghapusan pengecer LPG 3 kg.

“Kalau pengecer menjadi pangkalan, justru mata rantai untuk mereka lebih pendek. Layer tambahan itu (pengecer), itu yang kami hindari,” ucap Yuliot.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa LPG 3 kg tersedia dan dapat diterima oleh masyarakat dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah ini guna mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

“Kalau lebih tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kami siapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi tidak terjadi over suplai atau penggunaan LPG yang tidak tepat,” ucap Yuliot.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan saat ini tidak ada kenaikan harga LPG kemasan tabung 3 kg atau bersubsidi di pangkalan resmi perusahaan seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/1), mengatakan harga LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

"Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena harganya sesuai HET," ucap Heppy menepis isu adanya kenaikan harga LPG 3 kg di lapangan.

Lebih lanjut, Heppy menjelaskan pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET.

Selain harga sesuai HET, tambahnya, keuntungan membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi adalah jaminan mutu dan kualitas, karena masyarakat dapat melakukan penimbangan langsung untuk memastikan kesesuaian berat isi LPG dan juga tabung yang dikirim dari agen resmi Pertamina.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Pemerintah Targetkan Penghapusan Pengecer Gas Elpiji 3 kg pada Maret 2025
Sumber Eknomi

BPS Apresiasi Langkah Visioner Mentan Terkait Satu Data Pertanian

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

BPS mengapresiasi penggunaan data statistik yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merumuskan kebijakan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi penggunaan data statistik yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merumuskan kebijakan dan juga mengambil keputusan terutama dalam mempercepat swasembada sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto pada satu tahun ke depan.

“BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA, ubinan, dan juga data lainnya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik di Kantor Pusat Kementan, Kamis (30/1/2025).

Menurut Amalia, koordinasi yang dibangun antara dua lembaga ini sangat bagus untuk membangun sektor pertanian ke depan. Amalia bersyukur karena sejauh ini data yang digunakan adalah data bersama yaitu data yang dihasilkan BPS melalui kerangka sampel area maupun hitungan dan amatan.

“Sekali lagi apresiasi kepada Bapak Menteri atas koordinasi dalam pembinaan data statistik. Alhamdulliah sekarang data yang digunakan adalah satu data dan Kementan menjadi yang terbaik dalam penggunaan data statistik,” ucap Amalia. 

Amalia menambahkan kerja sama dan kolaborasi ini harus ditingkatkan melalui penghitungan metodologi yang lebih canggih sebagai penguat data dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.

“Ini harus kami jaga untuk meningkatkan metodologi dalam memperbaiki informasi data. Karena itu BPS akan mendukung penuh Kementan dalam mewujudkan program Bapak Presiden dengan menyediakan data statistik yang lebih baik,” sambung Amalia.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan kementerian yang dipimpinnya sangat membutuhkan bantuan BPS dalam menyediakan data yang akurat. Kementan, lanjut Amran, memerlukan bantuan BPS secara proporsional dan profesional dalam mendukung swasembada pangan. 

"Sebab kami tidak mau mengeluarkan data sendiri kecuali data BPS. Di manapun baik dalam ratas, maupun rapat-rapat lainnya kami akan menggunakan data BPS,” kata Amran.

Advertisement

Adblock test (Why?)

BPS Apresiasi Langkah Visioner Mentan Terkait Satu Data Pertanian
Sumber Eknomi

Danareksa Transformasi Tujuh Kawasan Industri, Kantongi Investasi Rp 162 Triliun

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Danareksa (Persero) mendorong transformasi tujuh kawasan industri yang berada di bawah naungan Danareksa Industrial Park. Transformasi ini bertujuan mendukung hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.

Tujuh kawasan industri yang berada di bawah naungan Danareksa Industrial Park tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yaitu PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT Kawasan Industri Makassar.

Dengan total luas lahan 7.855 hektare, Danareksa Industrial Park menjadi kawasan industri milik BUMN yang terbesar di Indonesia dan siap untuk mendukung program hilirisasi serta pengembangan industri berorientasi ekspor.

Corporate Secretary & CSR Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan, Holding BUMN Danareksa berkomitmen mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang menitikberatkan pada hilirisasi industri, penguatan ekonomi nasional, dan penciptaan lapangan kerja.

“Sebagai holding transformasi dan investasi, kami mempersiapkan Danareksa Industrial Park untuk menjadi gerbang investasi manufaktur global dengan mengintegrasikan pengembangan kawasan industri yang modern, smart, dan green dengan didukung oleh infrastruktur penunjang dan konektivitas terlengkap,” kata Agus Widjaja dalam siaran pers, Kamis (30/1/2024).

Hingga saat ini, total nilai investasi yang telah masuk ke Danareksa Industrial Park mencapai 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 162 triliun dan telah menyerap lebih dari 300 ribu lapangan kerja.

Ketujuh kawasan industri tersebut juga telah didukung dengan akses jalan sepanjang total 154 kilometer. Dukungan infrastruktur dan konektivitas yang baik diharapkan dapat memberikan dampak luas pada perekonomian, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Setiap kawasan memiliki keunggulan unik, meliputi industri berteknologi tinggi, eco-industry untuk pengolahan Crude Palm Oil (CPO), zona pemrosesan ekspor, sektor tekstil, perikanan, agrobisnis, serta logistik yang berfokus pada penerapan ekonomi sirkular.

“Transformasi dan sinergi di Holding BUMN Danareksa diharapkan semakin memperkuat langkah serta kontribusi kami dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi yang kompetitif di kancah global," kata Agus.

Adblock test (Why?)

Danareksa Transformasi Tujuh Kawasan Industri, Kantongi Investasi Rp 162 Triliun
Sumber Eknomi

Ekonom Sayangkan Sikap Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memangkas anggaran sektor infrastruktur sebesar 34,3 persen pada 2025. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Abdul Manap Pulungan, menyoroti pemotongan anggaran infrastruktur karena sektor tersebut memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja.  

"Sangat disayangkan ya ketika yang dipotong itu adalah anggaran infrastruktur karena infrastruktur ini berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Apalagi kalau yang dipotong itu adalah pembangunan infrastruktur baru," ujar Abdul dalam diskusi bertajuk "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?” di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Abdil menambahkan anggaran infrastruktur tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga perawatan. Abdul berharap alokasi pemangkasan infrastruktur ditujukan terhadap sektor perawatan. 

"Mudah-mudahan yang dipotong itu anggaran perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik baru," ucap Abdul.  

Abdul menilai menyoroti dampak pemotongan anggaran ini terhadap ekonomi daerah. Abdul menilai daerah akan terkena imbas signifikan dengan adanya kebijakan tersebut. 

"Daerah itu stimulusnya adalah belanja infrastruktur. Tidak bisa kita memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai yang tidak memiliki efek berganda signifikan terhadap perekonomian," kata Abdul.  

Senada dengan Abdul, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, juga menilai pemangkasan anggaran infrastruktur ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Rizal menyampaikan infrastruktur merupakan merupakan penggerak utama investasi dan aktivitas ekonomi nasional. 

Menurut Rizal, keputusan tersebut berpotensi menurunkan investasi produktif karena infrastruktur memiliki efek berganda yang tinggi terhadap ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi domestik. Rizal juga mengkhawatirkan efek jangka panjang yang dapat menggerogoti daya saing ekonomi nasional.

"Dampaknya tentu punya potensi terhadap penurunan investasi produktif. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor itu. Apalagi secara efisiensi logistik dan konektivitas antarwilayah," ujar Rizal.

Menurut Rizal, keputusan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil serta daya saing nasional di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Rizal menegaskan perlunya pemerintah lebih selektif dalam menentukan pemangkasan anggaran. 

"Pemerintah harus lebih selektif dan hindari pemangkasan anggaran terhadap sektor infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi," kata Rizal.  

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Ekonom Sayangkan Sikap Pemerintah Pangkas Anggaran Infrastruktur
Sumber Eknomi

Angkasa Pura Alihkan Pendaratan 23 Penerbangan Menuju Soekarno-Hatta

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sebanyak 23 penerbangan pesawat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Selasa (28/1/2025), sempat dialihkan pendaratannya. Kondisi cuaca buruk (ekstrem) dan terbatasnya jarak pandang di landasan bandara tersebut menyebabkan penerbangan harus dialihkan.

"Tadi malam, bukan hari ini. Maksudnya, setiap cuaca buruk, jika pesawat tidak bisa mendarat, mereka memutuskan untuk memindah ke bandara alternatif bukan dipindahkan rutenya," kata Deputi GM Operasi 5 Bandara Soetta, Didik Agus Suryono di Tangerang, Rabu (29/1/2025).

Ia mengungkapkan 23 penerbangan yang sempat dialihkan pendaratannya terdiri atas 19 penerbangan domestik dan 4 penerbangan internasional. Dari pengalihan pendaratan tersebut, diarahkan pendaratannya ke bandara alternatif, seperti Bandara Halim Perdanakusuma, Yogyakarta, Palembang hingga Lampung. 

"Setelah cuaca bagus airlines terbang lagi yang dialihkan dan mendarat di bandara Soetta," katanya. 

Meski demikian, lanjut Agus, selama cuaca buruk terjadi sejak Selasa (28/1) siang hingga malam berhenti dan dinilai layak dilakukan pendaratan kembali oleh pesawat. 

"Sekitar malam sudah bagus. Bisa dibilang pukul 18.00 WIB penerbangan kembali normal," ucapnya. 

Dia menegaskan untuk situasi pagi hingga siang ini seluruh penerbangan dan pendaratan di Bandara Soetta, Tangerang sudah kembali beroperasi dengan normal. 

"Untuk pagi ini alhamdulillah cuaca mendukung, tadi pagi sempat hujan, namun tidak berdampak terhadap operasional untuk mendarat, kita full operasi," kata dia. 

Sementara itu, Asst Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi menegaskan bawa akses jalan menuju beberapa terminal di bandara Soetta telah kembali normal setelah sebelumnya dilanda banjir.

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memastikan operasional bandara saat ini berjalan normal dan baik, tidak terdapat kendala signifikan. Dengan kembali dibukanya sejumlah akses jalan menuju terminal-terminal di Bandara Soetta, pihaknya mengimbau para calon penumpang untuk berkoordinasi secara berkala dengan maskapai terkait jadwal penerbangan serta datang lebih awal ke bandara. 

"PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang baik bagi para pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta," ujar dia.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Angkasa Pura Alihkan Pendaratan 23 Penerbangan Menuju Soekarno-Hatta
Sumber Eknomi

OJK catat 70,5 Persen Perusahaan Asuransi Penuhi Ekuitas Tahap I

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan sekitar 70,5 persen, atau 103 perusahaan dari 146 perusahaan asuransi dan reasuransi, memenuhi target ekuitas minimum tahap pertama. Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, target ekuitas minimum tahap pertama tersebut harus dipenuhi paling lambat pada 2026.

“Adapun untuk tahap 2 di tahun 2028, OJK memantau sudah terdapat 66 perusahaan yang telah memenuhi target ekuitas minimum untuk KPPE (Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas) 1, dan 44 perusahaan telah memenuhi target ekuitas minimum untuk KPPE 2,” kata Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas tersebut dan akan melakukan assessment atas peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tahap pertama, setiap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah masing-masing wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar, Rp 100 miliar, Rp 500 miliar, dan Rp 200 miliar.

Kemudian pada tahap kedua, perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut, baik konvensional maupun syariah, akan dibagi dalam dua kelompok, yakni Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah yang masuk dalam KPPE 1 masing-masing diwajibkan untuk memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 500 miliar, Rp 200 miliar, Rp 1 triliun, dan Rp 400 miliar.

Sementara terkait kewajiban perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris, Ogi menuturkan bahwa hingga 24 Desember 2024 terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki maupun mengajukan calon aktuaris perusahaan.

Pihaknya akan terus memonitor pelaksanaan supervisory action bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif suplai dari tenaga ahli aktuaris,” ujarnya.

Sedangkan mengenai kewajiban spin off atau pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi dan reasuransi, Ogi menyampaikan bahwa satu unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa telah memperoleh izin usaha per 6 Januari 2025.

“Selain itu, satu unit usaha syariah perusahaan asuransi umum telah selesai melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah yang telah ada,” katanya pula.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

OJK catat 70,5 Persen Perusahaan Asuransi Penuhi Ekuitas Tahap I
Sumber Eknomi

Pengamat Wanti-Wanti Dampak Kebijakan American First bagi Perekonomian Indonesia

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom yang juga eks Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mewanti-wanti pemerintah mengenai dampak kebijakan American First terhadap potensi goyangnya perekonomian Indonesia.

“Kebijakan proteksionisme AS turut memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama karena posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Peningkatan tarif impor AS dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan tekstil, yang selama ini menjadi andalan untuk pasar global,” kata Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/1/2025).

Masyita mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap dampak kebijakan tersebut bagi ekonomi domestik. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi memicu ketidakstabilan harga komoditas global.

“Indonesia, yang merupakan eksportir utama komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet, dapat terdampak oleh fluktuasi harga yang tajam akibat perang dagang global. Penurunan harga komoditas akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan negara dari sektor ini, sekaligus mengurangi daya beli masyarakat di wilayah penghasil komoditas,” jelasnya.

Di sisi lain, langkah negara-negara mitra dagang AS untuk melindungi ekonomi domestik mereka dapat mempersulit akses produk Indonesia ke pasar internasional. Sebagai contoh, Masyita menyebut, penerapan kebijakan anti-dumping atau hambatan non-tarif oleh mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan China dapat memperkecil peluang ekspor Indonesia.

“Kebijakan American First yang diusung oleh Presiden Donald Trump sejak awal kepemimpinannya memunculkan kekhawatiran tidak hanya di kalangan seteru utama AS seperti China, tetapi juga di antara negara-negara sekutu seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan,” terangnya.

Lebih lanjut, narasi nasionalisme ekonomi tersebut dikhawatirkan dapat memicu eskalasi perang dagang yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Salah satu kebijakan utama yang diantisipasi adalah penerapan tarif impor hingga 25 persen untuk barang-barang yang masuk ke AS, termasuk tarif khusus sebesar 60 persen untuk barang-barang asal China.

Berdasarkan data dari situs Tax Foundation, penerapan skema tarif 10 persen dapat meningkatkan pendapatan AS hingga 2 triliun dolar AS, sementara skema tarif 20 persen dapat menghasilkan 3,3 triliun dolar AS selama periode 2025—2034. Namun, peningkatan pendapatan tersebut memiliki konsekuensi negatif berupa eskalasi perang dagang, yang dapat memicu respons balik dari negara-negara mitra dagang AS.

Sebagai contoh, Korea Selatan telah menyiapkan dana sebesar 10 triliun won, atau sekitar sekitar Rp 111,2 triliun untuk menstabilkan rantai pasokan domestiknya sebagai langkah antisipasi. Langkah serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain untuk melindungi perekonomian mereka dari dampak kebijakan proteksionisme AS.

“Kebijakan moneter global saat ini cenderung menahan suku bunga dalam posisi konstan atau dinamis dalam rentang terbatas. Hal ini dilakukan sembari menunggu realisasi penuh dari kebijakan-kebijakan sensasional yang direncanakan oleh Presiden Trump,” kata Masyita.

Tekanan-tekanan yang dilancarkan AS melalui kebijakan proteksionisme itu, lanjutnya, adalah bagian dari strategi agresif untuk memastikan posisi utama AS dalam perekonomian global. Kebijakan tersebut, meskipun berpotensi meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, berisiko memicu ketegangan internasional yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

“Negara-negara mitra dagang AS diprediksi akan terus meningkatkan langkah-langkah perlindungan ekonomi domestik mereka untuk menghadapi kebijakan tersebut,” ujar Masyita.

Ia menambahkan, meski kebijakan American First perlu diwaspadai, ada juga kesempatan atau peluang untuk memperkuat pasar domestik. Ia menyebut, dengan mengalihkan fokus ke peningkatan konsumsi dalam negeri dan diversifikasi ekspor ke negara-negara lain yang potensial, Indonesia dapat memitigasi risiko dari kebijakan proteksionisme AS.

“Pemerintah Indonesia perlu mendorong inovasi di sektor industri dan mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal,” kata Masyita.

Ia menyebut, agar Indonesia bisa lebih mandiri dalam mengelola ekonominya, Pemerintah dapat menggunakan momentum tersebut untuk mendorong hilirisasi industri, sehingga nilai tambah produk Indonesia meningkat sebelum diekspor.

“Hilirisasi tidak hanya memperkuat perekonomian domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tutupnya. 

Adblock test (Why?)

Pengamat Wanti-Wanti Dampak Kebijakan American First bagi Perekonomian Indonesia
Sumber Eknomi

Puncak Libur Panjang, 14 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Libur panjang yang bertepatan dengan Isra Miraj dan Imlek tahun ini telah meningkatkan mobilitas masyarakat melalui jalur penyeberangan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat lonjakan signifikan dalam arus kendaraan dan penumpang, khususnya di lintas utama Merak-Bakauheni. Selama periode 25 Januari 2025, lebih dari 14.264 kendaraan dan 55.425 penumpang tercatat menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan arus penumpang dan kendaraan selama libur panjang ini diperkirakan lebih padat dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat dua hari libur nasional yang berdekatan. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, sesuai jadwal pengoperasian kapal yang diatur oleh KSOP selaku regulator, sebanyak 28 unit kapal beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni dengan total perjalanan hingga 103 trip per hari atau meningkat 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Puncak arus penyeberangan terjadi pada Sabtu (25/1/2025), dengan lonjakan signifikan pada seluruh jenis kendaraan dan penumpang. Kami melihat peningkatan volume hingga ratusan persen dibandingkan realisasi tahun lalu," ujar Shelvy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (26/1/2025).

Berdasarkan data posko Merak, jumlah kendaraan roda dua yang menyeberang mencapai 3.583 unit, naik 506 persen dari 591 unit tahun lalu. Sementara itu, kendaraan roda empat mencapai 6.558 unit atau meningkat 202 persen. Secara total, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 14.264 unit, naik 130 persen dibandingkan tahun lalu.

Adapun total penumpang yang menyeberang mencapai 55.425 orang, meningkat 133 persen dibandingkan 23.824 orang pada periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, di lintas Bakauheni-Merak yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa juga mencatat kenaikan signifikan, dengan total kendaraan mencapai 8.423 unit atau naik 41 persen dan total penumpang mencapai 36.668 orang atau naik 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

ASDP telah mendirikan Posko Mini Long Weekend di sejumlah pelabuhan utama untuk memantau kondisi secara real-time. "Langkah ini dilakukan agar seluruh operasional berjalan lancar meskipun terjadi lonjakan trafik. Pantauan kami di lintas utama seperti Merak-Bakauheni menunjukkan kondisi ramai mengalir, lancar," sambung Shelvy.

Selanjutnya, pergerakan penumpang dan kendaraan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk, selama 24 jam pada 25 Januari 2025, tercatat 31 kapal beroperasi dengan total penumpang menyeberang sebanyak 37.771 orang, meningkat 137 persen dibandingkan tahun lalu. Jumlah kendaraan roda dua mencapai 1.873 unit (naik 86 persen), roda empat sebanyak 3.591 unit (naik 149 persen), dan total kendaraan tercatat 7.792 unit (naik 65 persen). 

Kondisi di Pelabuhan Ketapang terpantau landai dengan cuaca cerah hingga Ahad (26/1/2025). Sebaliknya, pada lintasan Gilimanuk-Ketapang, sebanyak 31 kapal juga beroperasi dengan total penumpang menyeberang sebanyak 26.005 orang, naik 77 persen l dibandingkan tahun lalu. Kendaraan roda dua mencapai 2.341 unit (naik 104 persen), roda empat 2.400 unit (naik 85 persen), dan total kendaraan tercatat 7.271 unit (naik 49 persen). Kondisi Pelabuhan Gilimanuk pun terpantau landai dengan cuaca cerah.

ASDP terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan reservasi tiket secara online melalui aplikasi Ferizy. "Reservasi online membantu kami mengatur arus kendaraan dan penumpang dengan lebih efektif serta meminimalkan antrean di pelabuhan,” tambah Shelvy.

Mengantisipasi puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Rabu (29/1/2025), ASDP menyiapkan strategi operasional dengan matang, termasuk optimalisasi jadwal keberangkatan dan peningkatan fasilitas di pelabuhan. Shelvy juga mengimbau pengguna jasa untuk datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera di tiket guna mencegah penumpukan kendaraan.

ASDP juga menegaskan pentingnya kerja sama pengguna jasa dalam mendukung kelancaran operasional. "Kami mengimbau agar pengguna jasa membeli tiket jauh hari, memanfaatkan layanan digital, dan mematuhi aturan di pelabuhan. Hal ini akan memastikan kenyamanan perjalanan semua pihak,” kata Shelvy.

Adblock test (Why?)

Puncak Libur Panjang, 14 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera
Sumber Eknomi

Jasa Marga Catat Lalu Lintas Tol Nasional Sebanyak 183.728 Kendaraan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Pengemudi melintasi jalur tol fungsional Klaten-Prambanan di Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (2/1/2025). PT Jasamarga Jogja Solo menutup kembali jalur tol fungsional Klaten-Prambanan usai digunakan sebagai jalan arus mudik dan balik liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 selama 14 hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jasa Marga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) secara total volume lalin di seluruh ruas tol regional Nusantara yaitu sejumlah 183.728 kendaraan atau meningkat meningkat 10,9 persen dari total volume lalin normal yaitu 165.699 kendaraan pada Sabtu (25/1/2025).

"H-2 Libur Isra Mi'raj yang jatuh pada hari Sabtu (25/2), Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mendata peningkatan volume lalu lintas (lalin)," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (26/1/2025).

Adapun rincian volume pada hari ini yakni ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa tercatat volume lalin sebesar 89.101 kendaraan atau meningkat 8 persen dari volume lalin normal yakni 82.492 kendaraan, sebanyak 21.898 kendaraan melalui GT Amplas menuju Kota Medan. Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi juga dilaporkan terjadi peningkatan volume lalin sejumlah 17.265 kendaraan atau meningkat 14,9 persen dari volume lalin normal yakni 15.021 kendaraan.

Dari lalin tersebut, sejumlah 6.076 kendaraan melalui GT Kualanamu menuju Kota Medan; Ruas tol Balikpapan-Samarinda juga tercatat volume lalin sebesar 14.713 kendaraan atau meningkat 18,3 persen dari volume lalin normal yakni 12.432 kendaraan. Ruas Tol Manado-Bitung, lanjut dia, tercatat volume lalin sejumlah 5.911 kendaraan atau terkoreksi 4,5 persen dibanding volume lalin normal, yaitu 6.190 kendaraan. Tercatat untuk ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, tercatat volume lalin sebanyak 56.738 kendaraan melintas atau meningkat 14,5 persen dari volume lalin normal yakni 49.564 kendaraan.

JNT mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik, memastikan kelayakan kendaraan dan kecukupan bahan bakar minyak (BBM) sebelum memasuki jalan tol. Serta mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kelayakan kendaraan, kondisi pengemudi dalam keadaan prima, mematuhi batas aman kecepatan berkendara di jalan tol, menjaga jarak aman serta disiplin dalam berlalu lintas.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Jasa Marga Catat Lalu Lintas Tol Nasional Sebanyak 183.728 Kendaraan
Sumber Eknomi

Whoosh Catat Lonjakan Penumpang pada Libur Panjang Akhir Pekan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan selama periode libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Besar Keagamaan kali ini. Pada periode 24 sampai 25 Januari 2025, sebanyak 44.500 penumpang telah diberangkatkan menggunakan layanan Whoosh atau rata-rata 22 ribu penumpang per hari.

"Ini naik 24 persen jika dibandingkan hari biasa yang berkisar di 17 ribu penumpang per hari," ujar General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (26/1/2025).

Eva menyampaikan Whoosh melayani sebanyak 22 ribu penumpang per hari pada Sabtu (25/1/2025). Sebagian besar penumpang berasal dari Stasiun Halim dengan total 14 ribu penumpang, diikuti Stasiun Padalarang sebanyak 6.000 penumpang, 2.000 penumpang dari Stasiun Tegalluar Summarecon, dan 400 penumpang dari Stasiun Karawang.  

Eva mengatakan, sejauh ini, penjualan tiket untuk periode 24 Januari sampau 29 Januari telah mencapai 85 ribu tiket. Dari angka tersebut, 44 ribu tiket merupakan penumpang yang sudah diberangkatkan pada 24 sampai 25 Januari dan 41 ribu tiket sisanya merupakan jumlah tiket yang dijadwalkan untuk melakukan perjalanan pada 26 sampai 29 Januari. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, seiring dengan antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang ini untuk bepergian menggunakan Whoosh. 

"Puncak perjalanan sejauh ini terjadi pada 25 Januari, dengan 22.000 penumpang dimana seluruh tiket dari 24 perjalanan Whoosh keberangkatan Stasiun Halim tujuan Karawang, Padalarang dan Tegalluar Summarecon telah habis terjual,” ucap Eva.

Untuk keberangkatan Ahad (26/1/2025), Eva mengatakan tiket yang sudah terjual sampai dengan siang hari sudah mencapai 17 ribu tiket. Diprediksi volume penumpang masih akan mencapai lebih dari 20 ribu per hari hingga perjalanan Whoosh terakhir.

Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan berkesan, lanjut Eva, KCIC terus meningkatkan pelayanan di stasiun-stasiun Whoosh. Beberapa inisiatif baru yang dihadirkan meliputi penambahan tenant baru di stasiun Halim dan Padalarang. Beragam tenant baru, termasuk kuliner, retail, UMKM, kini hadir di berbagai stasiun Whoosh untuk memenuhi kebutuhan penumpang.  

KCIC juga menyediakan area bermain yang aman dan nyaman bagi penumpang cilik yang ingin menghabiskan waktu sambil menunggu waktu keberangkatan Whoosh. Berbagai hiburan tematik juga disiapkan untuk menciptakan suasana stasiun yang lebih nyaman di momen liburan kali ini.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, KCIC juga menyiagakan 50 Petugas Passenger Service Mobile yang siap membantu penumpang di berbagai area stasiun untuk memberikan informasi dan pelayanan langsung. Banyaknya penumpang baru yang ingin menggunakan Whoosh di masa libur kali ini, membuat KCIC melakukan penambahan petugas untuk melayani berbagai kebutuhan informasi penumpang.

Eva menyampaikan lonjakan jumlah penumpang ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Kereta Cepat Whoosh sebagai pilihan transportasi modern. Eva mengatakan angka penjualan dan keberangkatan yang signifikan selama libur panjang ini menunjukkan Whoosh menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. 

"Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan untuk memastikan perjalanan setiap penumpang tetap lancar dan menyenangkan,” kata Eva.  

Adblock test (Why?)

Whoosh Catat Lonjakan Penumpang pada Libur Panjang Akhir Pekan
Sumber Eknomi

Bos Badan Pangan Minta Jajarannya Kawal Bulog dalam Penyerapan Beras 3 Juta Ton

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta jajarannya agar mengawal ketat Perum Bulog dalam melakukan penyerapan beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton sepanjang 2025. Hal ini, ujarnya, demi ketahanan pangan Indonesia.

"Saya minta, kita semua fokus mengawal bagaimana Bulog bisa menyerap untuk mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah. Beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton di tahun ini," kata Arief saat melantik dua direktur lingkup Bapanas sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dia menyampaikan, upaya pemerintah dalam penyerapan produksi dalam negeri untuk memasok cadangan pangan pemerintah (CPP) dilaksanakan melalui Perum Bulog. Realisasi pengadaan beras dalam negeri di 2024 telah dilaksanakan Bulog hingga mencapai 1,266 juta ton. Sementara untuk pengadaan jagung pakan dari petani domestik, Bulog telah menyerap hingga 84 ribu ton selama 2024 lalu.

Arief menuturkan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung, gula konsumsi hingga garam konsumsi. Oleh karena itu, pada saat panen raya semester I-2025, Bulog harus lebih optimal dalam penyerapan panen petani dalam negeri.

"Demikian juga dengan kewaspadaan dan kerawanan pangan juga. Tolong dikawal," ucapnya.

Adapun capaian dari aspek kerawanan pangan telah dapat menekan jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia. Berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang dikoordinasikan oleh Bapanas, memperlihatkan adanya penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan menurun dari 74 kabupaten/kota pada FSVA 2022 menjadi 62 kabupaten/kota pada FSVA 2024. Di samping itu, Bapanas menargetkan persentase penurunan sisa pangan dapat berkurang 3 sampai 5 persen mulai 2025 ini.

"Berikutnya yang tak kalah penting adalah mengawal upaya penanganan limbah pangan di Indonesia," tutur Arief.

Sebagai langkah awal, Bapanas mendorong pengembangan kebijakan untuk mendorong penurunan tingkat limbah pangan melalui usulan draf rancangan Peraturan Presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan (SSP). Di penghujung 2024, kata Arief, Bapanas bersama Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) telah meluncurkan metode baku perhitungan SSP.

Melalui penerapan metode itu, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam melakukan penaksiran dan pengukuran tingkat kehilangan pangan yang terjadi dalam proses bisnisnya.

Kepala Bapanas melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional. Di acara pengukuhan itu, Arief memberikan arahan dalam kaitannya menggerakkan Bapanas menjalankan fungsinya agar dapat semakin lebih progresif.

"Kami tentunya bersyukur karena melantik dua direktur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan," ujar Arief.

Dia mengatakan bahwa pihaknya sangat concern bahwa dua direktorat itu dapat memberikan kontribusi yang kuat sebagai garda terdepan dalam mempersiapkan pencegahan kerawanan pangan melalui berbagai program aksi.

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Sri Nuryanti sebagai Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas dan Nita Yulianis sebagai Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas. Selain itu, ada pula pejabat fungsional yakni Endar Purnawan sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya dan Mukholikin sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Bos Badan Pangan Minta Jajarannya Kawal Bulog dalam Penyerapan Beras 3 Juta Ton
Sumber Eknomi

Nikmati Long Weekend dengan Rekomendasi Merchant melalui Sabrina BRI

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Long weekend selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk melepaskan penat dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga atau teman. Apalagi ada libur panjang dari tanggal 25 hingga 29 Januari, saatnya merencanakan berbagai aktivitas seru dan menyenangkan.

Namun, supaya perjalanan dan liburan semakin lancar, bantuan teknologi seperti Sabrina BRI, bisa jadi solusi praktis. Sabrina siap membantu Anda menemukan lokasi merchant, restoran, hingga tempat menginap terdekat.

Kenalan dengan Sabrina BRI, Virtual Assistant BRI

Sabrina jadi layanan chatbot pintar yang dirancang untuk mempermudah nasabah BRI dalam berbagai hal. Tidak hanya sekedar memberi informasi tentang produk atau layanan BRI, Sabrina juga mampu memberikan rekomendasi lokasi merchant, tempat makan, kafe, hingga hotel terdekat di sekitar Anda.

Dengan kemampuan ini, Sabrina BRI menjadi asisten virtual yang dapat diandalkan, terutama saat long weekend.

Untuk menggunakan layanan Sabrina, cukup hubungi melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Mulailah percakapan dengan mengetik “Lokasi Merchant” atau “Rekomendasi Merchant,” dan pilih kategori layanan yang diinginkan, seperti Fashion, Elektronik, Kesehatan, dan lainnya.

Dengan membagikan lokasi Anda, Sabrina akan memberikan rekomendasi merchant atau fasilitas terdekat yang Anda butuhkan.

Manfaat Sabrina BRI untuk Long Weekend

Long weekend memberikan peluang untuk menjelajahi tempat-tempat baru, menikmati kuliner khas daerah, atau sekadar bersantai di hotel favorit. Berikut adalah manfaat utama menggunakan Sabrina BRI:

Perencanaan Liburan yang Efisien

Sabrina membantu kamu mencari lokasi ATM, SPBU, rest area, hingga hotel terdekat, sehingga perjalananmu menjadi lebih nyaman dan terencana.

Rekomendasi Tempat Kuliner dan Hiburan

Nikmati berbagai pilihan tempat makan, kafe, atau restoran terbaik di lokasi liburanmu dengan bantuan Sabrina.

Kemudahan Akses Layanan Perbankan

Jika kamu membutuhkan informasi perbankan atau mengalami kendala, layanan Sabrina BRI siap membantu kamu kapan saja.

Hemat Waktu dan Biaya

Dengan Sabrina BRI, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan saat cari tahu lokasi tujuan kamu selama liburan. Semua kebutuhanmu dapat ditangani dengan cepat dan efisien.

Cara Memaksimalkan Liburan dengan Sabrina BRI

Agar liburan long weekend kali ini lebih maksimal, berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan:

Rencanakan Jadwal dengan Baik

Gunakan Sabrina untuk mencari informasi lokasi dan rekomendasi merchant di destinasi liburanmu. Ini akan membantumu menghemat waktu dalam perjalanan.

Manfaatkan Promo dan Diskon

Cari tahu promo menarik dari BRI melalui Sabrina. Kamu bisa menikmati diskon di berbagai merchant yang bekerja sama dengan BRI.

Gunakan Layanan Sabrina BRI

Jika ada kendala selama liburan, segera gunakan Sabrina BRI untuk mendapatkan bantuan tanpa biaya tambahan.

Jadikan Sabrina BRI Teman Liburanmu

Liburan long weekend adalah waktu yang berharga untuk bersantai dan menikmati momen bersama orang-orang terkasih.

Sabrina BRI hadir sebagai solusi pintar untuk mendukung kebutuhan Anda. Manfaatkan fitur-fitur ini untuk mencari lokasi merchant, menikmati promo spesial, atau mendapatkan bantuan layanan perbankan dengan mudah.

Hubungi Sabrina BRI untuk informasi lebih lanjut atau mulai percakapan melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Nikmati liburan Anda dengan kemudahan yang ditawarkan BRI!

Adblock test (Why?)

Nikmati Long Weekend dengan Rekomendasi Merchant melalui Sabrina BRI
Sumber Eknomi

Halo Indonesia, Hadirkan Petualangan Rasa Nusantara di Seoul

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, Menemukan masakan khas Indonesia di Seoul, Korea Selatan (Korsel) tidaklah mudah. Kalau pun ada biasanya sudah disesuaikan dengan selera lidah lokal. Namun berbeda halnya dengan apa yang disuguhkan di restoran Halo Indonesia, yang terletak di Hongdae, Seoul, Korsel.

Di kawasan 'jantungnya' anak muda Korea Selatan berkumpul tersebut, ada sebuah restoran yang menyajikan masakan Indonesia dengan cita rasa Indonesia. "Biasanya masakan Indonesia yang ada di Seoul, sudah disesuaikan dengan lidah orang Korea. Tapi kita nggak, kita sajikan masakan Indonesia dengan resep yang otentik tidak dikurang-kurangi," ujar Feriansyah Pemilik Halo Indonesia, saat bertemu Republika beberapa waktu lalu di restoran miliknya.

Feri mengatakan tak mudah menyajikan masakan Indonesia, bercita rasa Indonesia, dimasak dengan cara Indonesia, bumbu yang berlimpah dan rasa yang cenderung kuat. Sebab umumnya warga lokal di Seoul lebih menginginkan rasa masakan yang sedikit lebih hambar. Namun Feri bersikeras, bahwa inilah cita rasa masakan Indonesia yang kaya rasa.

"Saya bilang kalau mereka mau masakan yang menyesuaikan lidah Korea, kan sudah ada masakan Korea. Restoran ini rasanya otentik, kita bawa (masakan) Indonesia ke sini," ujar ayah dari dua orang putri kembar ini.

Beruntungnya, meski tetap mempertahankan cita rasa Indonesia, restoran Feri tak pernah sepi pengunjung. Bukan hanya warga negara Indonesia yang datang dan menjadi langganan restorannya, warga lokal pun banyak yang menyukai masakan di Halo Indonesia.

"Customer kita itu 30 persennya Korea, 40 persennya Indonesia, sisanya ada turis-turis mancanegara dari Afrika, China, Malaysia dan banyak lagi. Siapa saja lah yang datang kami layani," katanya.

Tak heran, Halo Indonesia menyuguhkan banyak sekali pilihan makanan khas nusantara. Mulai dari nasi goreng, ayam geprek, bakso, sate, rendang, hingga pempek. Feri bahkan rajin mengganti menu di restorannya agar pelanggan tak bosan dengan hidangan yang itu-itu saja. Tak jarang juga Feri mengajukan survei ke pelanggan untuk menu baru yang akan dibuat.

"Kita tanya mereka mau masakan apa, kalau banyak yang mau ya kita buat masukan ke menu," ujar Feri.

Dari PMI jadi pengusaha restoran

Feri mengisahkan awal mulanya ia datang ke Korea Selatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia bekerja di sektor pertambakan dari 2011 hingga 2018, sampai akhirnya ia bertemu dengan perempuan asal Korea dan menikahinya. 

Setelah menikah, Feri berpikir bagaimana menghidupi keluarga di Korea. Karena tuntutan hidup inilah Feri yang mengaku sebenarnya tak bisa memasak ini, mencoba-coba membuka warung makan. Awalnya ia membuka warung bakso di kawasan Itaewon, Seoul, dengan nama Warung Bakso Rindu Kampung. 

"Awalnya nggak niat sama sekali (membuka restoran), tapi karena tuntutan hidup akhirnya membuka restoran pertama di Itaewon, ternyata responsnya lumayan bagus," kata ayah dari dua orang putri kembar tersebut.

Singkat cerita melihat restoran baksonya mendapat respons baik dari pelanggan di Korea, Feri pun memberanikan diri membuka restoran lagi di Seoul, tepatnya di area Hongdae. Hongdae merupakan kawasan yang ramai didatangi kaum muda Seoul.

Ternyata pilihan Feri mendirikan rumah makan Indonesia di Hongdae tak salah. Kini restoran yang terletak di lantai dua sebuah ruko tersebut hampir tak pernah sepi pelanggan. Tak hanya dijadikan tempat pelepas rindu masakan Indonesia oleh diaspora Indonesia di Seoul, restorannya pun menjadi tempat warga lokal mengenal masakan khas Indonesia.

"Kalau orang Korea itu ke sini mereka suka makan sate, mi goreng, dan nasi goreng. Makanan-makanan Indonesia yang memang umum mereka dengar. Sementara kalau orang Indo yang ke sini, umumnya memesan nasi padang, ayam geprek, bakso dan banyak lagi," kata pria asal Palembang tersebut.

Terbantu kehadiran BNI

Dalam menjalankan usaha restoran miliknya, Feri mengaku banyak sekali terbantu dengan kehadiran PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Feri yang kini telah memiliki delapan karyawan asal Indonesia ini, mengatakan BNI membantu bisnisnya berkembang melalui produk Diaspora Loan yang ditawarkan. 

"Kita sudah menggunakan Diaspora Loan ini sudah keberapa kali, dan ini sangat membantu. Mengajukan pinjaman ke bank Korea itu sangat susah sekali. Terlebih karena saya adalah Warga Negara Asing. Sulit sekali, meski dari segi pendapatan kami termasuk mampu," kata Feri.

Maka dari itu, kehadiran BNI sebagai satu-satunya bank dengan lisensi penuh di Korea Selatan ini sangat membantu bagi usaha Feri. Ia mengaku akan mengajukan lagi Diaspora Loan untuk rencananya membuka restoran baru. 

"Yang terbaru, akan kita pakai lagi (Diaspora Loan), kita akan buka cabang lagi rencananya. Kali ini kita mau buat di kota lain, karena yang di Seoul mau istirahat dulu. Di Seoul lumayan tinggi tekanannya," kata Feri.

Meski begitu, Feri dan sang Istri tetap bercita-cita suatu saat menambah bisnis restoran lagi di Seoul. Impiannya adalah punya empat restoran khas Indonesia di Seoul. "Saat ini sudah ada dua, dua lagi masih impian dan sekarang kita usahakan saja dulu, yang penting berusaha," ujarnya. 

Feri juga berbagi tips bagi diaspora Indonesia yang ingin membuka usaha restoran di Seoul. Pertama, menurutnya harus menyiapkan mental, sebab customer Korea sangat kritis terhadap makanan yang disajikan. Selain itu tuntutan pajak bagi pengusaha juga sangat besar, ditambah lagi biaya hidup yang cukup tinggi di Seoul.

Adblock test (Why?)

Halo Indonesia, Hadirkan Petualangan Rasa Nusantara di Seoul  
Sumber Eknomi

Usulan Kampus Bisa Kelola Tambang Sudah Sejak 2016

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Dalam RUU Minerba, terdapat niatan untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan usulan agar perguruan tinggi diberikan izin mengelola tambang telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2016. Alasannya tak lain agar perguruan tinggi dapat menciptakan industri, yang dampaknya akan membuat biaya pendidikan berkurang.

"Usulan itu tidak disetujui Pak Jokowi. Saya usulkan lagi ke Pak Prabowo pada 2018. Itu pun karena Pak Prabowo tidak menjadi presiden, saya usulkan lagi ke Maret pada 2024," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (25/1/2025).

Menurut dia, Aptisi tidak fokus untuk mengusulkan agar perguruan tinggi mendapatkan izin tambang. Lebih dari itu, Aptisi ingin agar perguruan tinggi bisa menerapkan pembelajaran kepada mahasiswa dengan berbasis industri yang ada.

Budi mencontohkan, pada periode 90-an Texmaco membuka pabrik mobik, tekstil, dan sebagainya. Namun, perusahaan itu tak hanya mengembangkan pabrik, melainkan juga mendirikan kampus di tengah industri tersebut.

"Nah mahasiswa langsung praktik di situ. Langsung praktek, mengerjakan semua industri. Bikin mobil, bikin tank baja, bikin bus, bikin truk. Mahasiswa langsung praktik, keluar jadi ekspert," kata Budi.

Atas dasar itu, Aptisi ingin perguruan tinggi di Indonesia menggunakan model factory university alias kampus berbasis industri. Dengan begitu, mahasiswa bisa langsung praktik tengah-tengah industri ada kampus.

"Jadi nanti kampus bisa membuka program studi nikel, batrai, emas, dan lain sebagainya. Agar sumber daya alam kita bisa dikuasai oleh Indonesia, bukan oleh asing," kata dia.

Menurut dia, hal itu juga bisa membuat sistem pendidikan bisa menjadi relevan dengan industri yang ada. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam.

"Agar perguruan tinggi relatif relevan dengan industri yang ada, khususnya masalah sumber daya alam," ujar Budi.

Ia meyakini, perguruan tinggi mampu untuk mengelola tambang. Asalkan, pemberian izin tambang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi.

"Intinya begini, kalau konsesi itu dimiliki perguruan tinggi, perguruan tinggi kan bisa me-manage, dong. Jangan suka apriori," ujar dia.

Ia menjelaskan, dampak dari pengelolaan tambang itu akan membuat perguruan tinggi bisa berjalan tidak hanya dari uang mahasiswa, melainkan dari hasil industri yang dikelola. Ia juga mencontohkan banyak perguruan tinggi di Eropa dan Amerika yang telah menerapkan hal serupa.

"Tapi saya tidak bicara tentang tambang. Apapun bisa, gitu lo. Kebetulan saja ini dikaitkan dengan tambang," kata dia.

Adblock test (Why?)

Usulan Kampus Bisa Kelola Tambang Sudah Sejak 2016
Sumber Eknomi

Kampus Ini Kaji Kemungkinan Terlibat dalam Pengelolaan Tambang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Ilustrasi tambang. Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) masih mengkaji secara komprehensif kemungkinan perguruan tinggi negeri itu terlibat atau tidak dalam mengelola tambang.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) masih mengkaji secara komprehensif kemungkinan perguruan tinggi negeri itu terlibat atau tidak dalam mengelola tambang di tanah air. Unand menilai terlebih dahulu rekam jejak yang dimiliki.

"Jika nantinya universitas diberikan kesempatan mengelola tambang tentu Unand akan menilai dulu track record yang kami miliki," kata Rektor Unand Efa Yonnedi di Padang, Sabtu (25/1/2025).

Sebab, kata Rektor Unand, untuk mengelola sebuah konsesi pertambangan sebagaimana yang termuat dalam revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), butuh kesiapan dan kecakapan dari segala aspek. Apalagi, selama ini perguruan tinggi, termasuk Unand hanya fokus kepada ranah pendidikan dan riset nasional atau sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengelolaan tambang.

"Tentu kita harus memahami seluruh aspek mulai dari pengelolaan lingkungan, sumber daya manusia dan lain sebagainya," ujar eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

Tidak hanya itu, Efa juga masih mempertimbangkan lebih jauh apakah nantinya betul-betul terlibat atau tidak dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Sebab, kampus tertua di luar Jawa itu khawatir langkah ini bisa membuka peluang konflik kepentingan.

"Konflik kepentingan ini harus dihindari ketika kita masuk ke situ dengan cara menerapkan azas good government," tegas dia.

Rektor sekaligus ekonom Unand itu mengatakan apabila Unand masuk ke dalam pengelolaan tambang maka kemungkinan akan lebih mengarah kepada penyediaan tenaga riset, konsultan dan kepakaran atau keilmuan yang dimiliki dosen.

"Jadi, tidak boleh ada konflik kepentingan ketika kampus mengelola tambang dan memastikan perguruan tinggi tetap pada jalur utama yakni pendidikan," tambah rektor.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar para pihak terkait mengkaji usulan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi demi mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Hadrian Irfani mencontohkan penyalahgunaan tersebut dapat berupa hasil pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kampus Ini Kaji Kemungkinan Terlibat dalam Pengelolaan Tambang
Sumber Eknomi

OJK Dukung Program Pinjaman Khusus bagi Pekerja Migran Indonesia

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program pemerintah yang akan menyediakan pinjaman atau kredit khusus bagi pekerja migran Indonesia.

“OJK mendukung program pemerintah untuk menyiapkan produk simpan pinjam bagi pekerja migran,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Dian mengatakan saat ini memang sudah ada perbankan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Namun, kata dia lagi, hal ini tentunya berbeda dengan produk simpan pinjam bagi pekerja migran yang akan digagas oleh pemerintah.

Ia menjelaskan, KUR PMI merupakan pembiayaan yang khusus diberikan kepada calon PMI dan/atau calon pekerja magang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan penempatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Dian menyebutkan realisasi KUR PMI per 31 Oktober 2024 sebesar Rp 33,45 miliar. Jumlah kredit tersebut disalurkan kepada 1.330 debitur.

Salah satu bank yang menyalurkan KUR untuk PMI, yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Selama periode 2015 hingga akhir 2024, KUR PMI yang disalurkan oleh BNI mencapai Rp 900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu.

Adapun realisasi penyaluran KUR untuk PMI oleh BNI sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 25 miliar kepada lebih dari 900 debitur. Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI sesuai yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 6 persen per tahun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), mengatakan PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran KUR PMI ini. Kemudian, kontributor lainnya disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Penyaluran KUR PMI oleh BNI mengacu kepada ketentuan pemerintah maupun peraturan kementerian atau badan terkait serta analisa perbankan. Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan program pendanaan dengan model produk simpan pinjam untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada 3 Januari lalu. "Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya," kata Muhaimin.

Ia menjelaskan bahwa pendanaan ini menambah jenis permodalan yang sudah ada dari pemerintah seperti pinjaman KUR dan salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pemerintah juga akan membuat program pinjaman khusus untuk pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi.

Menurut Muhaimin, program pendanaan simpan pinjam dengan bunga yang rendah ini akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan.

Adblock test (Why?)

OJK Dukung Program Pinjaman Khusus bagi Pekerja Migran Indonesia
Sumber Eknomi

Peredaran Sarana Pertanian Ilegal Masih Menjadi Tantangan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID,KARAWANG -- Peredaran sarana pertanian palsu dan ilegal baik secara offline maupun online masih menjadi tantangan bagi sektor pertanian. Ini karena dampaknya yang sangat merugikan bagi petani, industri, dan lingkungan serta menjadi ancaman untuk mencapai swasembada pangan.

CropLife Indonesia, sebagai asosiasi industri benih dan produk perlindungan tanaman memiliki komitmen untuk terus melakukan edukasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan

Termasuk, aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum sarana pertanian palsu dan ilegal di Indonesia.

Pada 24 Januari 2025, bertempat di Novotel Karawang, Jawa Barat, CropLife Indonesia melakukan kegiatan Sosialisasi Mitigasi Peredaran Sarana Pertanian Palsu dan Ilegal di Media Platform Online dan Offline. Ini sebagai upaya membangun pemahaman dan kesadaran adanya potensi peredaran produk palsu dan ilegal di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut CropLife Indonesia berkesempatan untuk memberikan penghargaan kepada Polres Subang atas keberhasilannya dalam penegakkan hukum kepada pelaku peredaran sarana pertanian palsu di wilayah Subang pada tahun 2024. Pihak Polres Subang berhasil melakukan operasi tangkap tangan pelaku pemalsu produk pestisida di Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang setelah mendapatkan laporan dari

masyarakat.

Jekvy Hendra, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI yang dalam kegiatan ini berkesempatan membuka acara.

“Pemerintah, masyarakat dan stakeholder di bidang pertanian harus terus berkolaborasi dan bersinergi untuk meminimalisir peredaran sarana pertanian (pupuk dan pestisida) palsu dan ilegal di Indonesia, ujarnya.

Agung Kurniawan, Direktur Executive CropLife Indonesia menyatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi CropLife Indonesia atas komitmen Polres Subang dalam memberantas peredaran sarana pertanian palsu dan ilegal. Tindakan tegas penegakan hukum tersebut tidak hanya untuk melindungi petani dari risiko kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas hasil pertanian serta kelestarian lingkungan.

Dan kegiatan sosialisasi mitigasi peredaran sarana pertanian palsu dan

ilegal juga terus kami lakukan melalui sinergi dengan banyak pihak termasuk Kepolisian agar peredarannya dapat diminimalisir dan tindakan penegakan hukum akan memberikan efek jera kepada pelaku.”

Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. “Penegakan hukum terhadap produk pertanian ilegal adalah bagian dari upaya kami untuk mendukung petani dan memastikan keamanan sektor pertanian. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk CropLife Indonesia, dalam menjaga integritas produk pertanian,” ujarnya.

Adblock test (Why?)

Peredaran Sarana Pertanian Ilegal Masih Menjadi Tantangan
Sumber Eknomi

BNI Raih Penghargaan Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membuktikan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan kas negara. Berkat konsistensinya dalam mendukung tata kelola keuangan yang akurat dan kredibel, BNI meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dalam rangkaian acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara yang berlangsung di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kepercayaan DJPb Kemenkeu. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen BNI untuk terus mendukung pengelolaan kas negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih akurat dan kredibel,” ujar Putrama.

Acara tersebut dihadiri oleh 103 lembaga, terdiri dari 89 bank umum seperti BNI dan 23 BPD, 14 lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya. Sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh DJPb, BNI memainkan peran strategis dalam menyalurkan dana APBN sekaligus mengelola setoran penerimaan negara melalui berbagai kanal pembayaran.

Sepanjang 2024, BNI menyalurkan dana APBN sebesar Rp 644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain itu, BNI mendukung penerimaan negara sebagai Bank Persepsi dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran, seperti BNIdirect, ATM, EDC, Agen46, wondr by BNI, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang di dalam maupun luar negeri.

“Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, BNI juga mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing,” tambah Putrama.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik hanya dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak, termasuk bank operasional seperti BNI.

Adapun sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Sementara itu, jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik,” jelas Astera.

Dengan penghargaan ini, BNI mengukuhkan posisinya sebagai mitra pemerintah yang terpercaya dalam mendukung pelaksanaan good governance dan pengelolaan keuangan negara yang efisien. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 

Adblock test (Why?)

BNI Raih Penghargaan Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara
Sumber Eknomi

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp 1,608 Juta per Gram

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (24/1/2025), naik tipis sebesar Rp 1.000 per gram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (24/1/2025), naik tipis sebesar Rp 1.000 per gram. Harga emas naik dari Rp 1.607.000 per gram menjadi Rp 1.608.000 per gram.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp 1.456.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

• Harga emas 0,5 gram: Rp 854.000
• Harga emas 1 gram: Rp 1.608.000
• Harga emas 2 gram: Rp 3.156.000
• Harga emas 3 gram: Rp 4.709.000
• Harga emas 5 gram: Rp 7.815.000
• Harga emas 10 gram: Rp 15.575.000
• Harga emas 25 gram: Rp 38.812.000
• Harga emas 50 gram: Rp 77.545.000
• Harga emas 100 gram: Rp 155.012.000
• Harga emas 250 gram: Rp 387.265.000
• Harga emas 500 gram: Rp 774.320.000
• Harga emas 1.000 gram: Rp1.548.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp 1,608 Juta per Gram
Sumber Eknomi

Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2024, PNM Dorong Pemberdayaan Nasabah di Desa Wukirsari

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Desa Wukirsari, yang terletak di Kecamatan Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih penghargaan The Best Tourism Village 2024 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation World Tourism Organization/UNWTO).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desa Wukirsari, yang terletak di Kecamatan Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih penghargaan The Best Tourism Village 2024 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation World Tourism Organization/UNWTO). Penghargaan ini diumumkan pada Kamis (14/11/2024) waktu setempat di Cartagena de Indias, Kolombia, dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube UNWTO. Desa ini menjadi salah satu dari 55 desa wisata terbaik dunia tahun 2024, mengalahkan desa-desa terkenal dari berbagai negara.

Keberhasilan Desa Wisata Wukirsari dalam ajang ini didasarkan pada penilaian terhadap sumber daya alam dan budaya, serta tindakan dan komitmen yang inovatif dan transformatif terhadap pengembangan pariwisata yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sebagai salah satu desa yang menjadi tempat tinggal nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar, Wukirsari mendapatkan dukungan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Salah satu nasabah PNM Mekaar, Ibu Annis, berbagi cerita tentang pengalamannya mengelola usaha kerajinan wayang yang menjadi daya tarik utama pariwisata budaya di desa ini.

“Dalam usaha itu yang penting konsisten dan berani mencoba hal baru. Saya juga mengajak ibu-ibu di lingkungan saya untuk turut belajar membuat kerajinan wayang. Saat ini, saya telah mengajak sekitar 10-15 ibu-ibu untuk membantu membuat kerajinan wayang sehingga turut meningkatkan pendapatan bagi mereka,” ujar Ibu Annis.

Dukungan PNM tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pendampingan dan pemberdayaan yang mendorong inovasi serta kolaborasi di antara masyarakat desa. Melalui program ini, para nasabah, khususnya perempuan, didorong untuk menjadi penggerak ekonomi keluarga dan komunitas.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Desa Wisata Wukirsari. “Kami bangga melihat bagaimana program PNM Mekaar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, terutama dalam memberdayakan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Keberhasilan Wukirsari menjadi Desa Wisata Terbaik Dunia adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Arief.

Dengan dukungan yang terus diberikan oleh PNM, diharapkan Desa Wukirsari dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mencapai potensi maksimalnya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2024, PNM Dorong Pemberdayaan Nasabah di Desa Wukirsari
Sumber Eknomi

Kementerian ESDM Ungkap Izin Tambang untuk Muhammadiyah Masih Dalam Kajian

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Logo Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola oleh Muhammadiyah. Kementerian ESDM menyampaikan, hal itu masih dalam kajian.

“Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Julian menyampaikan, Kementerian ESDM masih mendalami berapa besar cadangan batu bara yang tersedia di wilayah tersebut. Saat ini, kata Julian, Kementerian ESDM baru mendapatkan indikasi awal perkiraan cadangan, namun belum mengetahui besaran cadangan secara pasti.

“Untuk itu, penerima IUP itu wajib melakukan eksplorasi dengan jangka waktu paling lama 7 tahun,” kata Julian.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau Adaro.

Akan tetapi, Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi menyampaikan bahwa hingga saat ini, organisasinya belum menerima SK soal pemberian bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik Adaro.

“Sejauh ini kami belum menerima IUP-nya, tapi seperti yang kami ketahui kemarin ini kan informasinya kan bekas PKP2B yang Adaro,” ujar Suandi ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait RUU Minerba, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Pada Jumat (3/1/2025), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kementerian ESDM Ungkap Izin Tambang untuk Muhammadiyah Masih Dalam Kajian
Sumber Eknomi

Transformasi Agrikultur dan Ekonomi Sirkular di Indonesia Melalui I-SEA Accelerator

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa depan keberlanjutan Indonesia kini mendapatkan momentum baru melalui I-SEA Impact Business Days, acara puncak dari program IKEA Social Entrepreneurship Indonesia Accelerator (I-SEA). Program ini bertujuan mendorong kolaborasi strategis di sektor agrikultur dan ekonomi sirkular, serta menjadi katalis transformasi bagi 10 perusahaan sosial lokal yang telah menjalani pendampingan selama 13 bulan penuh.

Diselenggarakan oleh Instellar bekerja sama dengan IKEA Social Entrepreneurship, acara ini mempertemukan lebih dari 70 pemangku kepentingan, termasuk korporasi, investor, dan pemerintah. Berbagai aktivitas seperti diskusi panel, sesi networking, hingga business matchmaking menjadi ajang untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Managing Director IKEA Social Entrepreneurship, Åsa Skogström Feldt, menegaskan pentingnya inisiatif ini dalam menciptakan dampak sosial yang nyata. “Program seperti I-SEA adalah perwujudan visi global IKEA untuk mendukung komunitas rentan melalui pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Kami bangga melihat transformasi signifikan dari para wirausaha sosial yang terlibat, dan kami menantikan cerita sukses mereka berikutnya,” ujarnya.

Program I-SEA, yang dimulai pada Desember 2023, dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi wirausaha sosial di Indonesia. Peserta program mendapatkan pelatihan intensif, akses ke jaringan strategis, serta pendampingan langsung dari mentor yang berpengalaman.

Salah satu peserta, Swasti Karim, Co-Founder dan CMO Java Fresh, menyebut pengalaman ini sebagai titik balik dalam perjalanan bisnisnya. “Dukungan I-SEA, terutama dalam riset inovatif dan pembinaan mentor, sangat membantu kami menghadapi tantangan bisnis. Program ini benar-benar terstruktur, tetapi tetap fleksibel terhadap kebutuhan kami,” ungkapnya.

Dien Wong, Co-Founder dan CTO PasarMIKRO, juga merasakan dampak signifikan dari program ini. Ia menyebut I-SEA sebagai wadah yang mempertemukan wirausaha sosial dengan mitra dan mentor yang memiliki visi serupa. “Dukungan ini membawa dampak luar biasa bagi pertumbuhan perusahaan kami,” katanya.

Sebagai negara dengan populasi pedesaan yang besar dan ketergantungan tinggi pada sektor agrikultur, Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Program seperti I-SEA hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan mengembangkan solusi berbasis inovasi sosial dan kolaborasi strategis.

Adisti Chandra, COO Instellar, menambahkan, “Kami percaya kolaborasi strategis yang terjalin melalui acara ini akan menciptakan nilai ekonomi sekaligus dampak sosial yang positif bagi komunitas. Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan transformasi ini.”

Melihat keberhasilan program ini, Instellar dan IKEA Social Entrepreneurship berencana meluncurkan cohort ketiga pada Maret 2025, dengan harapan melahirkan lebih banyak wirausaha sosial yang mampu memberi kontribusi nyata bagi masa depan keberlanjutan Indonesia.

I-SEA Impact Business Days bukan hanya sekadar perayaan akhir program, tetapi juga menjadi awal dari babak baru kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Adblock test (Why?)

Transformasi Agrikultur dan Ekonomi Sirkular di Indonesia Melalui I-SEA Accelerator
Sumber Eknomi

Jaga Suplai Energi, Bentuk Dukungan Pertamina pada MBG

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berkomitmen dalam penyediaan energi, seperti bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) dan jaringan gas (Jargas), membantu memperlancar implementasi MBG. 

Pertamina hadir saat peninjauan pelaksanaan program MBG ke beberapa lokasi. Salah satunya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dapur Makan Gratis Curug dan SDN Curug Kulon IV, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri (Wamen III) Kementerian BUMN RI, Aminuddin Ma'ruf, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fritz Edward Siregar, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Adita Irawati, serta Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono, Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M Erry Sugiharto.

Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pertamina di Program MBG. Ia juga bangga bisa berinteraksi langsung dengan para murid yang menjadi penerima program tersebut.

"Sesuai arahan Menteri BUMN kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di program MBG, maka kami mengecek langsung pelaksanaan hingga ke dapur makan gratis. Saya harapkan hal tersebut bisa dipelajari BUMN yang terlibat. Nantinya, setiap BUMN akan mempunyai wilayah tugas masing-masing sebagai pilot project, dengan tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk Pertamina misalnya, memastikan suplai bahan bakar gas atau LPG untuk memasak tetap aman dan tersedia", ujar Wamen Aminuddin di sela kunjungan tersebut, tertulis dalam keterangan resmi Pertamina, dikutip Kamis (23/1/2025).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Group telah melakukan berbagai sinergi hingga kerja sama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan proses memasak makanan bergizi. Salah satunya, kerjasama antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas Pertamina dengan Badan Gizi Nasional. 

PGN akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi, guna memfasilitasi proses memasak tersebut. "Program MBG ini akan memberi nutrisi yang baik bagi para siswa, sehingga akan membentuk generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus meningkatkan pola makan sehat di masyarakat. Ini menjadi semangat bagi Pertamina untuk mendukung program MBG dan memastikan ketersediaan energi di seluruh Indonesia,” jelas Fadjar. 

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Diharapkan hal ini dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Adblock test (Why?)

Jaga Suplai Energi, Bentuk Dukungan Pertamina pada MBG
Sumber Eknomi

SPI Pertanian Naik, Mentan Amran Jadi Pembicara di KPK

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024 menunjukan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Andi Amran Sulaiman memiliki kenaikan skor integritas yang signifikan, bersama dengan 10 lembaga yang dipantau tindak lanjut SPI KPK tahun 2023.

Kementerian Pertanian mendapatkan nilai 74,46. Nilai ini meningkat signifikan, padahal penilaian 2024 terkoreksi 10 poin akibat kasus tahun 2023.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian KPK dalam memperkuat integritas di lingkup kerja Kementan.

Oleh karenanya, Mentan Amran mengajak lembaga anti rasuah ini untuk kembali berkantor di lingkungan Kementan sebagai penjaga integritas pengelolaan anggaran. Kehadiran KPK, menurut Mentan Amran sangat membantu dalam menjaga nama baik institusi dari praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Alhamdulillah dulu selama 5 tahun kami mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian), kemudian kami juga mendapat penghargaan 3 kali dari KPK Terima kasih KPK telah berkantor di kementan,” ujar Mentan saat menjadi pembicara pada peluncuran hasil survei integritas KPK 2024 di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Mentan Amran mengakui Kementerian Pertanian terus berupaya melakukan perbaikan sehingga bisa sepenuhnya bebas praktik KKN. Dirinya bahkan tak segan mem-blacklist perusahaan-perusahaan yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.

“Mudah-mudahan ke depan kami sudah hijau, kami yakin bisa. Insya Allah sektor pertanian akan kami bersihkan dari KKN,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Mentan Amran sendiri telah berinisiatif membuka layanan pengaduan melalui kontak pribadinya untuk membongkar semua praktik kotor di sektor pertanian. Kontak pengaduan ini sudah berjalan dan berhasil meminimalisir KKN.

“Kami membuka layanan kontak pengaduan yang langsung masuk ke saya dan saya jaga kerahasiaannya. Juga sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ada 27 perubahan yang melakukan kegiatan tidak terpuji. Presiden katakan silakan lakukan penindakan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya transparansi dan komitmen nyata dari pimpinan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan integritas lembaga.

Ia menambahkan, keberhasilan membangun integritas bergantung pada pimpinan organisasi yang mampu memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi.

“Penting bagi pimpinan untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi. Jika kita bicara integritas, maka harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Pemahaman dan kesadaran itu harus melekat di setiap aspek organisasi. Saya menyebutnya sebagai kesadaran berintegritas. Itu adalah yang paling penting,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa integritas tidak dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal. “Integritas itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah khusus untuk integritas,” katanya.

Setyo optimistis bahwa dengan komitmen pimpinan dan budaya kesadaran berintegritas, berbagai lembaga akan mampu membangun budaya integritas yang matang dan menyeluruh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Menurutnya, KPK tidak menjalankan peran sebagai pendamping, melainkan menerima masukan untuk koordinasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.

“KPK tidak melakukan pendampingan. Kami menerima untuk koordinasi dan mengkaji hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka akan ada pengurangan nilai dalam SPI. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Setyo Budiyanto.

Adblock test (Why?)

SPI Pertanian Naik, Mentan Amran Jadi Pembicara di KPK
Sumber Eknomi