Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi, Bisakah MBG Berperan Menekannya?

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia? 

Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang. 

Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024. 

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang. 

BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya. 

Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Adblock test (Why?)

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi, Bisakah MBG Berperan Menekannya?
Sumber Eknomi

Pemerintah dan Kadin Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat ketahanan pangan sebagai prioritas nasional di tengah tekanan global yang kian kompleks. Kemandirian pangan dipandang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional dari risiko lonjakan harga, gangguan pasok, serta dampak perubahan iklim.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026), sebagai bagian dari persiapan menuju JFSS 2026 pada 20–21 Mei 2026.

Forum tersebut membahas respons lintas sektor terhadap krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, serta tekanan iklim yang semakin memengaruhi sistem pertanian dan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, ketahanan pangan menjadi isu strategis di tengah volatilitas global yang tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (13/1/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional dengan capaian produksi beras 34,71 juta ton pada tahun lalu, naik 3,52 juta ton dan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Di saat yang sama, inflasi pangan tercatat 6,21 persen, namun Nilai Tukar Petani berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan APBN sebesar Rp335 triliun. Program ini diproyeksikan memperkuat permintaan pangan sekaligus menopang kesejahteraan petani dan pelaku usaha di perdesaan.

Airlangga menyoroti ancaman perubahan iklim yang masih membayangi produksi nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai berpotensi menjadi lumbung pangan sekaligus energi. Pendekatan ini diarahkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir.

Airlangga menegaskan, ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat pemerintah dan dunia usaha. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong penerapan Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya. Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut berpotensi memberi efek berganda bagi perekonomian desa.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan JFSS 2026. Forum ini disebut telah berlangsung enam kali sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anindya.

Anindya juga menyoroti peluang penerapan closed loop system pada sektor hortikultura dan komoditas pangan lain, terutama jika diterapkan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Fokus Kadin diarahkan pada penguatan pangan dan gizi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan, Indonesia mencatat capaian signifikan dengan keberhasilan swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target. “Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun,” katanya.

Menurut Sam, percepatan tersebut ditempuh melalui deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, serta pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi dengan dunia usaha dinilai penting untuk memastikan efisiensi, distribusi, dan kepastian pasar.

Melalui forum Road to JFSS 2026, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret lintas sektor yang berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Adblock test (Why?)

Pemerintah dan Kadin Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan
Sumber Eknomi