Negara-negara berkumpul di Markas PBB di Jenewa, Senin (5/11), untuk meninjau catatan hak asasi manusia Arab Saudi, saat negara itu menghadapi aliran kecaman karena kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Beberapa negara siap untuk mempertanyakan penindasan Saudi terhadap kritik dan andil mereka dalam Perang Yaman.
Oleh: France24/AFP
Debat publik setengah hari sebelum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikat Bangsa-Bangsa di Jenewa datang kurang lebih satu bulan setelah orang dalam yang berubah menjadi pengkritik dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul.
Ketua penuntut Turki mengonfirmasi untuk pertama kalinya Rabu lalu, Jamal Khashoggi dicekik tak lama setelah ia memasuki konsulat Saudi pada tanggal 2 Oktober sebagai bagian dari pembunuhan terencana. Dan tubuhnya kemudian dipotong-potong dan dihancurkan.
Pembunuhan itu telah menciptakan ketegangan dalam hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat serta negara-negara Barat lainnya. Hal itu juga mencoreng citra Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, pemimpin de facto kerajaan.
Pada hari Senin, apa yang disebut sebagai Universal Periodic Review (UPR)—yang harus dilalui seluruh 193 negara PBB sekitar setiap empat tahun sekali—kemungkinan besar akan berfokus pada peranan Arab Saudi dalam Perang Saudara Yaman yang brutal.
Arab Saudi dan sekutunya telah mengintervensi perang itu pada tahun 2015 untuk mendukung Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi setelah pemberontak yang didukung Iran mengambil alih ibu kota Sanaa.
Menurut Badan Kesehatan Hampir, hampir 10.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan panel tenaga ahli PBB telah menuduh baik Houthi dan kelompok koalisi Saudi telah melakukan berbagai macam tindakan yang bisa digolongkan dalam kejahatan perang.
Konflik itu juga menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia yang membuat jutaan orang berada di tepi jurang kelaparan, menurut PBB.
Washington, yang sejak lama telah menyokong koalisi pimpinan Saudi, menghimbau minggu lalu untuk mengakhiri serangan udara koalisi di Yaman.
Mengakhiri “keheningan yang memekakkan”
Delegasi Saudi di Jenewa dipimpin oleh Bandar Al Aiban, yang bertugas sebagai kepala Komisi Hak Asasi Manusia di negara itu.
Delegasi itu akan mempresentasikan laporan upaya Saudi untuk memenuhi tugas hak asasi manusia internasionalnya. Mereka juga akan menjawab pertanyaan dan komentar dari berbagai negara dalam catatannya.
Para aktivis mendesak negara-negara lain agar tidak menahan diri.
“Negara-negara anggota PBB harus mengakhiri keheningan yang memekakkan terhadap Arab Saudi dan melakukan kewajiban mereka untuk memeriksa kekejaman di dalam kerajaan itu guna mencegah pelanggaran HAM selanjutnya di Saudi dan di Yaman,” ujar Samah Hadid, direktur kampanye Amnesty International di Timur Tengah, dalam sebuah pernyataan.
“Penindasan pemerintah Arab Saudi yang sudah berlangsung lama terhadap para kritik, dicontohkan dengan eksekusi ekstrajudisial terhadap jurnalis Jamal Khashoggi bulan lalu, telah sampai baru-baru ini diabaikan secara sengaja oleh negara-negara anggota PBB,” tambahnya.
Sejumlah negara telah memasukkandaftar pertanyaan detil untuk pengkajian, termasuk pertanyaan langsung dari Inggris, Austria, dan Swiss tentang kasus Khashoggi.
Sementara itu Swedia berencana untuk bertanya: “Tindakan pencegahan apa yang akan diambil untuk memperbaiki penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan jurnalis di Kerajaan Arab Saudi?”
Dan Amerika Serikat telah memasukkan pertanyaan tentang apakah Riyadh berencana untuk mengubah undang-undang kontraterorisme-nya untuk memastikan definisi “terorisme” berarti “tidak termasuk tindakan berekspresi, berasosiasi, atau berkumpul secara damai>”
Sebagai lanjutan dari UPR, kantor Dewan HAM PBB menerbitkan laporan pada akhir Agustus, menuliskan serangkaian kekhawatiran terhadap catatan HAM Saudi, termasuk undang-undang yang mendiskriminasi perempuan.
Laporan PBB juga mendeskripsikan hukuman mati yang masih terus digunakan, dan menyuarakan kekhawatiran terhadap undang-undang kontraterorisme yang menggunakan definisi “yang sangat luas” tentang terorisme yang memungkinkan negara itu “untuk mengkriminalisasi beberapa tindakan berekspresi yang damai.”
Keterangan foto utama: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. (Foto: Getty Images/Pool/Nicolas Asfouri)
No comments:
Post a Comment