TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen Adv mengapresiasi gagasan Gubernur Jawa Tengah terkait penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dari syarat pendaftaran peserta didik baru (PPDB).
Menurutnya, SKTM sangat mudah didapat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar, berdasar regulasi, siswa dari keluarga tidak mampu harus diterima di sekolah negeri. Dalam hal ini SMA/SMK, sesuai kewenangan provinsi.
"Itu kata kuncinya. Nah, keluarga tidak mampu itu tidak bisa dengan hanya menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh RT atau RW. Artinya apa? Karena soal miskin itu sudah ada data di Disdukcapil maupun Dinas Sosial," ujarnya, Minggu (6/1) malam.
Zen mengimbuhkan, pihak sekolah perlu membentuk tim supervisi dan verifikasi, untuk melakukan pengecekan ke rumah calon siswa. Hal tersebut harus dilakukan bila ada siswa yang mengaku tidak mampu.
Pembentukan tim verifikasi, sambungnya, lebih baik sejak dimulainya PPDB.
"Ini masih ada waktu. Yang jadi persoalan nanti adalah kurangnya SDM tim verifikasi. Sehingga panitia PPDB harus menambah tenaga,"tutur Zen.
Selain menggunakan data kemiskinan, Zen menyarankan tim verifikasi nantinya dapat memperkuat dengan data keluarga dari sekolah sebelumnya.
"Kami tujuannya ingin membantu orang tidak mampu untuk sekolah. Kalau kesempatan sekolah yang miskin itu sudah keambil oleh orang-orang yang mampu tapi mengaku miskin, bagaimana mungkin kami bisa mewujudkan wajib belajar 12 tahun?" kata Zen.
Dia juga berharap sistem zonasi tetap diterapkan, dengan mempertimbangkan letak geografis rumah calon siswa. Tujuannya adalah menghilangkan stratifikasi, kesenjangan antar sekolah.
"Yang terakhir, sekolah harus tetap memperhatikan nilai atau hasil ujian nasional," imbuhnya. (*)
http://jateng.tribunnews.com/2019/01/06/dprd-jateng-apresiasi-ganjar-pranowo-soal-penghapusan-sktm-jadi-syarat-pendaftaran-ppdbhttps://desimpul.blogspot.com/2019/01/dprd-jateng-apresiasi-ganjar-pranowo.html
No comments:
Post a Comment