Beberapa orang disebar di dalam maupun luar hotel. Salah seorang penegak hukum di KPK mengakui malam itu pihaknya tengah memantau gerak-gerik Lukas dan kawan-kawan.
Namun, nahas tugas belum tuntas, dua penyelidik KPK dari tim tersebut justru tertangkap basah pejabat Papua. Kedua penyelidik itu kemudian mendapat perlakuan tak mengenakan dari rombongan pejabat Papua itu. Mereka diduga mengalami penganiayaan.
Salah satu penyelidik KPK bahkan mengalami retak di bagian hidung dan harus menjalani operasi. Tindakan main hakim sendiri itu telah dilaporkan KPK ke Polda Metro Jaya. Saat ini laporan tersebut telah naik ke tingkat penyidikan.
Laporan ke polisi itu dibalas laporan juga oleh Pemprov Papua atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini dibuat lantaran satu dari dua penyelidik KPK yang tertangkap sejumlah pejabat Papua menemukan percakapan pesan WhatsApp berisi tentang kepastian akan ada penyuapan dalam rapat anggaran Pemprov bersama DPRD Papua.
Pemprov Papua membantah soal penyuapan itu. Mereka mengaku nama baiknya tercemar atas pesan singkat dimaksud.
KPK maupun Lukas dan Yunus cs akan 'adu kuat' dalam laporan mereka masing-masing. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai KPK tak perlu merasa inferior. KPK harus tetap jalan terus mengusut dugaan korupsi anggaran di Papua.Hal itu sebagaimana telah diakui Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bahwa diturunkannya tim penyelidik ke Hotel Borobodur saat hari kejadian karena ada laporan masyarakat atas indikasi korupsi atau suap.
Mengenai dugaan tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang belum mau menyebut detail kasus apa yang tengah diusut pihaknya serta para pejabat Papua yang terlibat. Saat disinggung nama Lukas yang tengah dibidik lembaga antirasuah, Saut menjawab diplomatis.
"Belum boleh komen tentang itu. Nanti kalau sudah saatnya," kata Saut kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/2).
Saut justru membeberkan kondisi progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Papua yang telah selesai pada 11 Januari lalu. Papua masuk dalam 8 area intervensi dalam program yang dijalankan KPK tersebut.
Merujuk data yang ada di laman korsupgah.kpk.go.id, Provinsi Papua masih berwarna kuning dengan progres persentase 25 persen. Kategori warna kuning berarti wilayah tersebut masih tergolong rawan korupsi.
"Merah dan kuning masih banyak yang harus diperbaiki. Yang hijau saja tidak ada jaminan bakal bebas isu penyimpangan," ujar Saut.
 Gubernur Papua, Lukas Enembe. (M. Arby Rahmat). |
Upaya KPK membongkar korupsi di Papua sudah mulai digalakkan. KPK semalam menetapkan dua tersangka dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Kedua tersangka itu adalah Sukiman, anggota DPR periode 2014-2019 dan Natan Pasimba, Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK tak perlu ragu bila telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat para pejabat Papua, termasuk Lukas sebagai tersangka. Menurutnya, langkah itu perlu diambil agar KPK tak dianggap main-main dan dilecehkan lagi.
"Biar KPK tak dianggap main-main dan dilecehkan lagi, kasus yang dipantau terkait dengan Papua harus segera naik ke tahap penyidikan," kata Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Boyamin menyatakan tindakan yang dilakukan rombongan pejabat Papua terhadap dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu itu tidak dapat dibenarkan. Dia menegaskan semua warga negara, termasuk orang Papua, wajib menghormati penegak hukum."Jadi setelah tahu bahwa itu KPK mestinya kooperatif bukan kemudian melakukan penganiayaan. Memang itu kelihatannya mereka panik dan kemudian main hakim sendiri," ujarnya.
Boyamin lantas mendorong KPK mengambil-alih kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016 yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kasus tersebut turut menyeret nama Lukas.
"KPK harus mensupervisi kasus (dugaan korupsi) dana beasiswa di Bareskrim, kalau perlu itu diambil alih KPK sehingga semua tertangani dengan baik," kata dia.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (PUKAT FH UGM), Oce Madril menyatakan KPK tetap harus melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah daerah Papua. Oce menyebut lembaga antikorupsi itu saat ini tinggal mengumpulkan sejumlah bukti-bukti tambahan.
"Kasus intinya tetap harus diusut oleh KPK, tentu KPK hrus melakukan proses hukum sesuai dengan bukti-bukti yang ada," kata Oce kepada CNNIndonesia.com.
Sementara itu, kata Oce kasus dugaan penganiayaan yang dialami dua penyelidik KPK juga harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Menurutnya, jangan sampai kasus penganiayaan tersebut tak terungkapkan seperti teror kepada pegawai maupun pimpinan KPK yang terdahulu belum terbongkar."Polisi harus prioritaskan kasus ini," tuturnya.
Febri Diansyah sendiri mengakui bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas sejumlah dugaan korupsi anggaran negara di Papua. Menurut Febri, KPK akan merilis hasil penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut atas hak publik.
"Kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri beberapa waktu lalu.
Febri mengatakan sejauh ini KPK belum dapat menyampaikan secara spesifik perihal korupsi apa yang terjadi di Papua berkenaan dengan anggaran negara. Dia hanya menyebut penyelidikan tersebut sebagai dukungan KPK agar pembangunan di Papua dapat berjalan dan dinikmati oleh masyarakat.
"Upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah ini kami lakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor," ujarnya. (osc/gil)
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208075242-12-367372/adu-kuat-kpk-dan-lukas-enembe-cs-di-tanah-papuahttps://desimpul.blogspot.com/2019/02/adu-kuat-kpk-dan-lukas-enembe-cs-di.html
No comments:
Post a Comment