JAKARTA — Badan Pangan Nasional mengungkapkan, sebanyak 171 ribu ton jagung impor akan mulai berdatangan di pelabuhan Indonesia pekan depan. Kloter pertama, pada 15 November 2023, akan datang sebanyak 20.000 ton di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, importasi jagung dilakukan atas rekomendasi Kementerian Pertanian serta instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Jagung sudah diputuskan Pak Presiden dilakukan impor langsung 250 ribu ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Kerja Komisi IV Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Namun, Arief menegaskan, jagung impor tersebut hanya diperuntukkan peternak ayam sebagai kebutuhan pakan. Ia mengatakan. harga jagung impor tersebut yang ditawarkan kepada peternak sebesar Rp 5.000 per kg atau lebih rendah dari harga di dalam negeri.
Adapun mereka yang bisa memperoleh jagung impor tersebut akan didata terlebih dahulu secara detail bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Sebanyak 171 ribu ton jagung tersebut akan masuk secara bertahap. Setelah kedatangan pertama pada 15 November 2023 sebanyak 20 ribu ton, pada 3 Desember akan datang lagi sebanyak 20 ribu ton.
Selanjutnya tahap ketiga pada 8 Desember sebanyak 30 ribu ton, kemudian 20 Desember sebanyak 46 ribu ton, lalu 45 ribu ton pada 25 Desember 2023, dan 10 ribu ton pada 28 Desember 2023.
Arief menerangkan, impor jagung sebanyak 250 ribu ton merupakan tahap pertama dari total kuota penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton. Adapun importasi terpaksa dibuka karena harga jagung dalam negeri yang meningkat dan menekan para peternak layer.
Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional, rata-rata nasional harga jagung di tingkat peternak sudah mencapai Rp 7.120 per kg atau jauh lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.000 per kg di tingkat peternak atau pembeli.
Kedatangan jagung impor sangat dinantikan daerah. Perum Bulog Kanwil Sumatra Utara, misalnya, menantikan kedatangan jagung impor sebanyak 20 ribu ton yang diadakan pemerintah pusat untuk kuartal IV 2023.
"Jumlah sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh Sumatra Utara," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu.
Akan tetapi, pengirimannya belum dimulai karena masih menunggu realisasi di wilayah lain. "Sepertinya akan tiba terlebih dahulu di wilayah Jawa. Untuk ke sana sepertinya sudah proses pengapalan," ujar Arif.
Pada 11 Oktober 2023, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton jagung pakan guna mengatasi defisit produksi pada kuartal IV 2023.
Rencana impor jagung pakan merupakan langkah strategis pemerintah membantu peternak ayam mengatasi fluktuasi harga jagung pakan agar harga di tingkat petani terjaga.
Ketua Presidium Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso sebelumnya mengatakan, jagung merupakan permasalahan mendesak bagi para peternak saat ini karena menjadi pakan utama ayam petelur.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengimpor jagung pakan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membantu para peternak. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk membantu pelaksanaan pendataan para peternak yang akan menyerap jagung pakan tersebut.
“Kami siap membantu pendataan peternak yang benar-benar bisa didata untuk penyerapan. Kita harus sama-sama terbuka. Kami ingin menunjukkan peternak yang ada dan berkomitmen untuk menyerap jagung pakan tersebut,” ujar Yudianto.
BPS pada 16 Oktober 2023 telah merilis data Kerangka Sampel Area (KSA) tentang luas panen dan produksi jagung. Data BPS menunjukkan bahwa panen jagung diperkirakan sebesar 2,49 juta hektare yang berarti mengalami penurunan 0,28 juta hektare atau 10,03 persen dibandingkan luas panen tahun sebelumnya.
Sementara, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2023 sebesar 14,46 juta ton. Hal ini pun berarti ada penurunan sebanyak 2,07 juta ton atau 12,50 persen dibandingkan tahun lalu.
Jagung Impor Tiba Pekan Depan
Sumber Eknomi
No comments:
Post a Comment