REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan dengan hormat Dewi Fitrianingrum sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perhutani dan menunjuk Sandy Mukhlisin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perhutani. Hal ini tertuang melalui keputusan Menteri BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: SK-157/MBU/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro mengucapkan terima kasih kepada Dewi Fitrianingrum atas pengabdiannya selama menjadi bagian dari Perhutani. Wahyu juga menambahkan agar hubungan yang baik tetap terjalin.
"Terima kasih kepada Ibu Dewi Fitrianingrum atas bakti dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perhutani serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berinteraksi. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada bapak Sandy Mukhlisin dengan Perhutani," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Karier Sandy Mukhlisin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional di yayasan nasional Konservasi Indonesia dari 2021. Sebelumnya pernah bekerja untuk The World Agroforestry (ICRAF) pada 2018-2021 di mana ia memimpin Tim Keuangan dan Korporat Asia Tenggara dan Asia Tengah.
Sebelum bergabung di ICRAF, ia bekerja di Mercy Corps Indonesia selama 12 tahun setelah berkarir di perusahaan multinasional seperti Pasminco Australia, PT 3M Indonesia dan Schlumberger Oilfield Services. Sarjana Universitas Indonesia jurusan Akuntansi ini berpengalaman lebih dari 27 tahun bekerja pada lembaga nasional dan internasional di bidang keuangan, akuntansi, dan administrasi/operasional, baik di sektor profit maupun non profit, serta menyelesaikan Program Kepemimpinan Wirausaha di Portland State University.
Berikut susunan direksi baru Perhutani saat ini:
Direktur Utama : Wahyu Kuncoro
Direktur Komersial: Anggar Widiyatmoko
Direktur Operasi : Natalas Anis Harjanto
Direktur Perencanaan dan Pengembangan: Endung Trihartaka
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tekanan terhadap rupiah yang terus melemah, menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar.
Hal ini mengemukakan saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2025, di Jakarta, Kamis (4/6/2024).
“Tentunya kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, M H Said Abdullah, dalam keterangannya, Kamis.
Dia mengatakan, seperti yang pernah disampaikan dalam Rapat Kerja pada 4 Juni 2024 lalu, kita masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi lima persenan.
“Penting bagi kita untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Mengingat, kita sedang berada dalam fase Bonus Demografi yang memungkinkan bagi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Apalagi kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur Perekonomian, hal ini bisa sebagai fondasi yang dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Dia berharap kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan PNBP tahun 2025, memastikan implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan.
“Tantangannya memang tidak mudah, sebab kita dihadapkan pula dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh,” ujar dia.
Selaras dengan kebijakan pendapatan, kata Said, dia berharap dapat menghasilkan kebijakan belanja yang lebih berkualitas (spending better) dan mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian.
Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari K/L sebagai leading sector. Beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha, dan membantu UMKM untuk bangkit.
Sejalan dengan hal tersebut, menurut Said, pemerintah juga harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi antara lain kemiskinan ekstrem, stunting, dan wasting. Kebijakan yang melibatkan lintas K/L harus jelas dan terukur tingkat keberhasilannya.
Kita optimis pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun kita belum memiliki effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab 1-2 K/L saja. Oleh sebab itu, semua K/L harus siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama.
“Kita juga memiliki concern yang kuat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, karena ini akan menjadi masa depan bangsa,” ujar dia.
Dia menekankan, dukungan anggaran pendidikan 20 persen harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional sehingga mampu menghasilkan SDM yang terampil, terdidik, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi.
“Lima tahun kedepan kita sudah bisa mengurangi angka pengangguran yang berasal dari sekolah menengah dan vokasi secara signifikan. Kita tidak mau lagi melihat generasi Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET),” tutur dia.
Penumpang menaiki Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di stasiun Dukuh Atas, Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – LRT Jabodebek mencatat rekor jumlah pengguna selama Juni 2024 dengan total 1.736.940 penumpang. Selama periode Januari hingga Juni 2024, jumlah penumpang LRT Jabodebek mencapai 8.685.648 pengguna.
"Setiap bulannya pengguna LRT Jabodebek mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 8 persen tiap bulannya pada periode Januari sampai Juni 2024," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, dalam keterangannya, Kamis (4/7/2024).
Mahendro menjelaskan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek sebagai pilihan utama dalam bertransportasi sehari-hari. "Selain peningkatan jumlah pengguna yang signifikan, LRT Jabodebek juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna. Upaya ini termasuk peningkatan keandalan operasional, penambahan frekuensi perjalanan, pengurangan waktu tunggu antar kereta, serta peningkatan fasilitas di stasiun," jelasnya.
Faktor lainnya adalah adanya tarif promo yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut Mahendro, tarif promo ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk menikmati layanan transportasi yang efisien dan nyaman.
Saat ini, LRT Jabodebek mengoperasikan 336 perjalanan pada hari kerja dan 260 perjalanan pada Sabtu, Ahad, dan Hari Libur Nasional. Data operasional menunjukkan konsistensi tingkat ketepatan jadwal atau On Time Performance (OTP) yang tinggi, dengan rata-rata sebagai berikut:
Januari: 94,2 persen
Februari: 91,02 persen
Maret: 97,4 persen
April: 96,7 persen
Mei: 98,3 persen
Juni: 98,12 persen
LRT Jabodebek berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang aman bagi penggunanya. Pada tahun 2024, LRT Jabodebek berhasil mengamankan 2.789 barang milik pengguna yang tertinggal di kereta maupun di area stasiun. Barang-barang yang ditemukan dan tercatat meliputi tas, perangkat elektronik, uang tunai, uang elektronik, hingga aksesori pribadi.
"LRT Jabodebek mengingatkan para pengguna untuk selalu berhati-hati terhadap barang bawaan mereka dan memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum turun dari kereta atau meninggalkan stasiun," tambah Mahendro.
REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Untuk memulai usaha memang butuh perencanaan yang matang. Bukan sekadar rencana, mental yang kuat juga harus terus dibangun, sehinga bisa meraih kesuksesan. Itulah yang dilakukan Mukhamadun, pria berusia 51 tahun asal Gresik, Jawa Timur.
Mukhamadun menceritakan, sebelum menjadi AgenBRILink, pekerjaannya adalah supir truk dan pernah bekerja di toko mebel selama 15 tahun. Lantaran merasa hidupnya stagnan karena bekerja di 'jalanan' dan punya tanggung jawab lebih untuk keluarga, dia pun mencoba usaha lain, yaitu membuka usaha konter handphone dan aksesoris.
"Setelah menikah dan mendapatkan anak, saya baru mulai merintis usaha konter handphone dan jualan aksesori yang saya taruh ke dalam etalase. Kemudian saya ditawari oleh Mantri BRI untuk bergabung jadi AgenBRILink Unit Domas," ujar Mukhamadun yang menjadi AgenBRILink di Jalan Gading Watu, RT 01 RW 05, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di bawah binaan Branch Officer (BO) unit Domas.
Saat itu, Mukhamadun mengaku masih awam dan belum tahu bagaimana cara menjalankan tugas sebagai AgenBRILink. Selain itu, dalam benaknya, membangun usaha sekaligus menjadi AgenBRILink tentu membutuhkan lokasi usaha yang besar. Namun, dia meyakini bahwa jadi AgenBRILink adalah salah satu pilihan terbaiknya.
Selama menjadi AgenBRILink, ada cara unik yang dilakukannya, untuk mencari pelanggan dan dikenal masyarakat sekitar secara lebih masif lagi. Caranya, Mukhamadun membuat program yang dilakukan secara rutin dan menarik minat pelanggan.
"Di sini saya melayani transfer ke BRI, transfer antar bank, tarik tunai, setoran simpanan, pembelian pulsa, bayar listrik, setoran angsuran pinjaman, bayar PDAM, bayar telepon, pembayaran multifinance, pembelian asuransi dan pembayaran BPJS. Transfer antar bank masih menjadi yang terbesar. Saya mulai dikenal masyarakat karena membuat program setiap lima kali transaksi, lalu bisa mendapatkan satu produk minuman gratis," ujarnya.
Agar pelanggannya tetap setia, lagi-lagi Mukhamadun kembali menghadirkan program menarik, yaitu program satu kertas struk yang diberi harga Rp 500. Dia menjelaskan, jika sudah terkumpul banyak struk, bisa ditukarkan dengan uang tunai maupun produk lain yang setara dengan nilai dan jumlah struk.
"Tujuan program ini supaya pelanggan tetap setia dan tidak lari kemana-mana. Misalnya mereka mendapatkan 10 struk maka satu kali transaksi mereka tidak dipungut fee. Makanya kami buat program struk transaksi, agar jangan sampai di buang, supaya pelanggan tetap setia melakukan transaksi di sini" Imbuhnya.
Berkat inovasi tersebut, Mukhamadun tetap menjadi pilihan para pelanggannya. Ia juga mengaku, usahanya pun terus berkembang hingga secara bertahap ia bisa mendapatkan pinjaman modal dari KUR dari BRI.
“Alhamdulillah transaksi di tempat saya cukup banyak, rata-rata sebanyak 10 ribu transaksi per bulan per hari sekitar 200-300 transaksi. Pendapatan saya tiap bulan juga lumayan membantu. Saya bisa menyisihkan sebagian penghasilan saya dari AgenBRILink untuk saya tabung. Rata-rata saya masih bisa menabung sekitar Rp. 3 Juta - 5 Juta per bulan," katanya.
Bantu Salurkan Pinjaman Ultra Mikro (UMi) ke Warga Sekitar
Sejalan dengan usaha dan AgenBRILink yang terus berjalan dan berkembang, di tahun 2022, Mukhamadun juga membulatkan tekadnya untuk menjadi mitra Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Untuk mencari para nasabah, dirinya selalu bersosialisasi bersama masyarakat di sekitar jadi kunci yang utama dan harus dilakukan. Selain melayani transaksi, Ia juga bisa membantu memberikan rujukan dan informasi kepada BRI apabila ada masyarakat yang membutuhkan pinjaman maupun simpanan.
“Jadi saya tinggal menghubungi petugas Bank BRI yaitu Mantri BRI, nanti Mantri BRI yang akan memprosesnya. Bahkan saat ini saya adalah sebagai Mitra UMi juga banyak yang mengajukan kredit ke saya dengan pinjaman KECE. Per Debitur maksimal Rp5 juta untuk pemberian Kredit KECE-nya”, ungkapnya.
Saat ini Mukhamadun tercatat sudah menyalurkan Umi kepada ratusan nasabah dari warga setempat dengan rata-rata pinjaman di kisaran Rp1-3juta. Dari sisi pembayaran, Ia mengaku, nasabahnya mampu membayar cicilan setiap bulan dengan status lancar. Baginya, menjadi agen penyalur UMi tidaklah mudah, karena ada tantangan dari pesaing maupun rentenir di kampungnya.
"Saya niatkan untuk memberantas rentenir di kampung saya dan dulu ada warung yang selalu didatangi para rentenir. Ketika para rentenir sudah keluar dari warung, giliran saya yang masuk untuk mensosialisasikan bahwa BRI yang punya pinjaman dana tanpa agunan dan aman,” katanya.
Berkat ketekunan dan kerja keras, keberadaan AgenBRILink memberi manfaat besar bagi kehidupan Mukhamadun dan keluarga. "Tahun 2017 saya pernah berangkat Umroh berkat AgenBRILink BRI, dan saya juga setiap tahun sering memenangkan hadiah-hadiah program AgenBRILink. Alhamdulillah berkat AgenBRILink saya menjadi salah satu figur penting di masyarakat sekitar saya. Itu yang saya jaga kepercayaan masyarakat disekitar sini bahkan perangkat RT RW juga sangat support ke saya. Saya juga berterimakasih kepada BRI karena dengan menjadi AgenBRILink saya bisa membangun rumah dan toko sebesar ini, membeli mobil, menyekolahkan anak saya dan akan saya regenerasi pada anak-anak saya untuk bisnis AgenBRILink ini nanti kedepannya," tegasnya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan bahwa keberadaan AgenBRILink diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi mikro, yang salah satunya melalui penyaluran pinjaman melalui Agen Mitra UMi BRILink. Agen Mitra UMi merupakan agen yang fokus menyalurkan pinjaman ultra mikro ke masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku UMKM dalam hal penyediaan modal usaha untuk menghindari praktik rentenir.
“Sebaran AgenBRILink tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akan layanan perbankan serta dapat memaksimalkan peluang bisnis dan membuka usaha," kata Supari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Ryan Kiryanto menjelaskan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbeda dengan BUMN kebanyakan yang diketahui masyarakat. Ryan mengatakan LPEI merupakan perusahaan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan Kementerian BUMN.
"Jangan sampai mentang-mentang BUMN, masyarakat mengira LPEI ini di bawah Kementerian BUMN, padahal bukan," ujar Ryan di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Terkait kasus kredit macet yang terjadi di LPEI, Ryan menilai hal tersebut lantaran tidak menjalankan prinsip GRC yakni Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, risk management atau manajemen risiko, dan compliance atau kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlalu. Ryan menegaskan penerapan prinsip GRC sangat krusial bagi pengelolaan BUMN di bawah Kementerian BUMN maupun kementerian lain.
Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia itu menilai langkah Kementerian BUMN yang fokus dalam transformasi sesuai prinsip-prinsip dasar GRC. Hal ini kemudian diperkuat dengan core values Akhlak yang wajib diimplementasikan setiap BUMN.
"BUMN yang di bawah Kementerian BUMN ada nilai budaya kerja yang bagus, Akhlak, itu keren, tapi BUMN yang di luar kendali Kementerian BUMN misalnya LPEI ada tidak dia pakai Akhlak karena di luar supervisi Kementerian BUMN," lanjut Ryan.
Ryan mengatakan capaian positif BUMN di bawah Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir juga tak lepas dari pemilihan dewan direksi dan komisaris yang andal. Ryan mencontohkan betapa selektifnya syarat untuk bisa menjadi direksi di sebuah bank BUMN.
"Pertanyaannya apakah di perusahaan negara di luar Kementerian BUMN itu ada juga tidak proses seleksi seperti ini dikerjakan. Kalau pun dikerjakan itu sesuai dengan rule of the game tidak?" tanya Ryan.
Ryan mengingatkan pengelolaan BUMN bukan perkara mudah. Ryan menyampaikan Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pada beberapa BUMN.
"Yang di bawah supervisi Kementerian BUMN saja tentu tidak semuanya kinerjanya bagus, masih ada beberapa yang punya masalah seperti BUMN farmasi yang ada fraud," kata Ryan.
Kasus kredit macet yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) mendapat sorotan tajam. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kredit macet yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) mendapat sorotan tajam. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membawahi LPEI disebut tak memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan negara.
Pengamat dari Pusat Studi BUMN Syamsul Anam menilai pengelolaan BUMN sebaiknya dilakukan satu pintu melalui Kementerian BUMN. Syamsul menyebut hal ini akan memudahkan langkah konsolidasi vertikal maupun horizontal secara manajerial, keuangan, maupun bisnis.
"Sebaiknya BUMN terkonsolidasi di bawah satu kementerian meski secara sektoral mereka berada pada lapangan usaha yang digawang oleh kementerian atau lembaga yang berbeda," ujar Syamsul di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Syamsul mengatakan pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit. Secara normatif, lanjut Syamsul, kementerian teknis menjalankan fungsi pelayanan publik yang tidak beratribusi dengan fungsi mencari laba sebagaimana badan usaha pada umumnya.
"Selain itu, kementerian teknis memiliki fungsi eksekusi atas regulasi dan perundangan yang dapat disalahgunakan atau dalam ekonomi politik dikenal dengan motif rediatributive combines," sambung Syamsul.
Syamsul menyampaikan pengelolaan satu pintu akan meningkatkan kinerja BUMN. Namun, Syamsul menyebut BUMN-BUMN-BUMN juga harus mampu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan panduan dari Kementerian BUMN. "BUMN dituntut untuk dapat beroperasi laksana badan usaha lain dalam ruang bisnis," kata Syamsul.
Peluang usaha datang dari mana saja, salah satunya dari hobi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluang usaha datang dari mana saja. Salah satunya hobi membuat kerajinan tangan. Bukan hanya senang saat melakukannya, jika serius digeluti tentu dapat meraup cuang yang cukup menguntungkan. Hal ini dirasakan oleh Budi Lestari, seorang nasabah binaan PNM Mekaar pemilik kerajinan rajut kreatif di Depok.
Pingwen Handcraft merupakan brand kerajinan rajut milik Budi yang dikenal memproduksi aksesoris cantik yang ramah lingkungan. Berawal dari iseng mengisi waktu luang, kini berbagai produk seperti tas, topi dan kalung, hingga dekorasi bunga hasil karyanya bisa dibeli secara online.
“Keunggulan utama usaha ini karena menggunakan skema made by order jadi terkesan eksklusif tidak akan sama persis antara satu pesanan dengan yang lain,” ungkap Budi. Harga jualnya pun sangat variatif mulai dari Rp 10.000 sampai Rp 1.200.000.
Budi bercerita awal mula menjalani usaha yang berawal dari hobi ini akibat dorongan dari teman-teman dan keluarganya. Banyak yang menyukai kreasi tangannya yang terbilang unik. Ia pun bergabung menjadi nasabah PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk mendapatkan modal usaha.
“Awal mula jalanin ini pastinya penuh perjuangan, belum banyak yang beli, modal juga ngga ada, tapi untung diajak masuk Mekaar dapat pinjaman tidak pakai jaminan apa-apa,” cerita perempuan asal Depok ini. Baginya kemudahan untuk mendapat modal usaha sangat penting bagi pelaku usaha skala rumah tangga seperti dirinya.
Tidak berhenti di situ, Budi juga turut mengikuti berbagai pelatihan usaha yang difasilitasi oleh PNM agar produknya semakin dikenal dan dilirik para calon pembeli. Saat ini usaha Budi sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan HAKI.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi membenarkan yang dirasakan oleh Budi sebagai komitmen perusahaan dalam mendorong usaha skala ultra mikro segera naik kelas. Mulai dari pemetaan usaha dan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing nasabah di setiap cabang.
Ada tiga tema pelatihan yaitu literasi keuangan, usaha dan digital. Seperti edukasi manfaat kepemilikan NIB, tips meraih keuntungan lewat group WhatsApp serta pengetahuan tentang marketplace dan masih banyak lagi.
“Pemberdayaan PNM kepada nasabah tidak terlepas dari pemberian modal finansial, intelektuan dan sosial. Semua dikemas dalam satu program yang saling berkaitan untuk membantu para pelaku usaha ultra mikro berdampak makro,” jelas Arief.
BPS mencatat besaran impor barang dari Israel jauh lebih tinggi dibandingkan impor barang dari Palestina. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat besaran impor barang dari Israel jauh lebih tinggi dibandingkan impor barang dari Palestina. Ekonom Eko Listiyanto mengatakan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama lebih besar impor produk Israel ketimbang Palestina.
"Itu karena impor dari Israel sebagian besar produk berteknologi tinggi seperti senjata," ujar Eko saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menilai meski secara kuantitas impor dari Israel mungkin tidak terlalu besar, namun secara nominal cenderung tinggi mengingat harga produk senjata yang memang sangat mahal. Hal ini berbeda dengan barang yang diimpor dari Palestina yang cenderung memiliki nilai lebih rendah karena bukan produk berteknologi tinggi.
"Kalau (impor) Palestina biasanya minyak tapi belum besar nilai (impor) kita dengan Palestina. Kalau produk teknologi tinggi (Israel), barangnya kecil, harganya mahal jadi nilainya lebih tinggi sehingga kesannya lebih besar dari Palestina," ucap Eko.
Eko menyebut peningkatan aktivitas dagang Indonesia dengan Palestina memerlukan upaya lebih keras. Eko menilai ketidakstabilan di Palestina akibat serangan Israel berpengaruh besar dalam perekonomian Palestina. "Ekonomi bisa berkembang kalau ada rasa aman, stabilitas ini yang belum ada di Palestina, sehingga lebih banyak kerja sama yang sifatnya bantuan," lanjut Eko.
Eko mengatakan pelaku usaha Indonesia juga masih ragu untuk meningkatkan transaksi dengan Palestina karena rentannya masalah keamanan. Terlebih, upaya distribusi produk kerap terhalang oleh banyaknya blokade yang dilakukan Israel.
"Kalau bisa damai atau ada gencatan senjata, ini bisa memberikan peluang bagi produk Palestina ke Indonesia, maupun sebaliknya, untuk produknya mungkin saat ini yang bersifat kebutuhan dasar seperti pangan," kata Eko.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juni 2024 mengalami deflasi 0,08 persen (mtm), atau secara tahunan menurun menjadi 2,51 persen (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya 2,84 persen (yoy). Sehingga inflasi Juni 2024 tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1 persen.
“Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah (pusat dan daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam siaran pers, Senin (1/7/2024).
Tercatat inflasi inti pada Juni 2024 sebesar 0,10 persen (mtm), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm). Inflasi inti yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang terjangkar, termasuk pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, serta kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik.
Realisasi inflasi inti pada Juni 2024 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan dan kopi bubuk. Secara tahunan inflasi inti Juni 2024 tercatat sebesar 1,90 persen (yoy), menurun dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 1,93 persen (yoy).
Adapun, kelompok volatile food melanjutkan deflasi. Kelompok volatile food pada Juni 2024 mengalami deflasi sebesar 0,98% (mtm), lebih dalam dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,69% (mtm). Deflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, tomat dan daging ayam ras.
Penurunan harga komoditas pangan didukung oleh peningkatan pasokan, seiring dengan berlanjutnya musim panen dan penurunan harga pakan untuk komoditas daging ayam ras. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,96 persen (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,14 persen (yoy).
Sementara itu, kelompok administered prices mengalami inflasi. Kelompok administered prices pada Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm), meningkat dari realisasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen (mtm).
Inflasi kelompok administered prices disumbang terutama oleh inflasi sigaret kretek mesin (SKM) dan tarif angkutan udara seiring dengan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau, serta peningkatan mobilitas saat libur Idul Adha. Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,68 persen (yoy), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,52 persen (yoy).
Erwin mengungkapkan optimisme BI bahwa inflasi akan terus terjaga sesuai dengan target. “Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5+1 persen pada 2024 dan 2025,” tegasnya.
Costumer Care Representative IFG Life melayani nasabah saat pembukaan Customer Center IFG Life di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) dan PT Bahana Kapital Investa selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) merombak jajaran direksi IFG Life setelah mengakuisisi Mandiri Inhealth.
Berdasarkan Salinan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa IFG Nomor: 11/KepSir-PS/BPUI/VI/2024 dan Nomor: 009/BKI/06/2024, mantan direktur utama Mandiri Inhealth Budi Tua Arifin Tampubolon ditunjuk sebagai direktur utama baru IFG Life per 27 Juni 2024.
“Dengan komposisi direksi saat ini, kami berharap IFG Life dapat terus memperluas cakupan bisnis asuransi berbasis proteksi dalam memenuhi kebutuhan produk dan layanan asuransi masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam pernyataannya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga berharap perubahan susunan direksi tersebut dapat mendorong IFG Life tumbuh lebih sehat, besar, dan sustain. Menurutnya, perombakan direksi IFG Life merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan kinerja, tata kelola, manajemen risiko, dan memastikan strategi lini bisnis berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh kinerja Direksi IFG Life saat ini untuk membawa perubahan positif perusahaan di industri asuransi serta berkontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Oktarina.
IFG Life diketahui telah merampungkan akuisisi saham Mandiri Inhealth dengan menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 80 persen. Langkah tersebut menjadikan perseroan sebagai pemilik nilai pendapatan premi bisnis baru yang disetahunkan (Annualized Premium Equivalent/APE) terbesar pada kuartal I 2024 di industri, yakni Rp 1,7 triliun.
Berikut adalah susunan dewan direksi IFG Life terbaru:
• Budi Tua Arifin Tampubolon: Direktur Utama
• Eli Wijanti: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
