Semester I 2025, PT Timah Kantongi Laba Rp 300 Miliar

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada semester I 2025. Emiten tambang timah milik negara ini membukukan laba bersih sebesar Rp300,07 miliar, atau setara 93 persen dari target tahunan sebesar Rp322,64 miliar.

Perseroan juga mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,22 triliun dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp3,37 triliun. Laba usaha tercatat Rp380 miliar dan EBITDA mencapai Rp838 miliar. Total aset perusahaan hingga akhir Juni 2025 sebesar Rp12,33 triliun, dengan liabilitas Rp5,03 triliun dan ekuitas sebesar Rp7,29 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk, Fina Eliani, menjelaskan bahwa efisiensi biaya, penurunan utang berbunga, dan penguatan arus kas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan.

“Perseroan terus berupaya mengoptimalkan volume produksi melalui peningkatan sumber daya dan cadangan, penambahan armada produksi dan jumlah tambang, serta transformasi proses bisnis agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Fina.

Dari sisi produksi, PT Timah mencatatkan produksi bijih timah sebesar 6.997 ton Sn dan produksi logam sebesar 6.870 metrik ton pada semester I 2025. Perseroan terus menggenjot produksi dengan strategi peningkatan tambang darat, bor pandu, serta kerja sama Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah Bangka Utara, Bangka Selatan, dan Kundur.

Stabilisasi harga timah di pasar global turut mendukung kinerja perseroan. Harga timah di London Metal Exchange (LME) tercatat rata-rata sebesar 32.116 dolar AS per metrik ton, naik 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ekspor Indonesia yang mencapai 177 persen secara tahunan (YoY) dalam enam bulan pertama 2025 juga menjadi katalis.

Dari sisi penjualan, ekspor logam timah masih mendominasi dengan porsi 92 persen. Enam negara tujuan ekspor utama meliputi Jepang (20 persen), Korea Selatan (19 persen), Singapura (16 persen), Belanda (10 persen), Italia (5 persen), dan India (4 persen). Sementara penjualan domestik hanya sebesar 8 persen.

Fina menambahkan, perusahaan menargetkan produksi bijih timah mencapai 21.500 ton Sn dan logam timah 21.545 metrik ton pada akhir 2025, dengan penjualan ditargetkan mencapai 19.065 metrik ton.

“Untuk mencapainya, kami telah menetapkan lima strategi utama yaitu pengelolaan cadangan dan sumber daya, agresivitas produksi dan kinerja operasi, penguatan hilirisasi dan industrialisasi, transformasi proses bisnis, serta pengembangan Center of Excellence dan optimalisasi portofolio,” kata Fina.

Di luar aspek keuangan, PT Timah juga terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dalam aspek lingkungan, perseroan melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang dan konservasi wilayah pesisir secara konsisten.

Dalam aspek sosial, PT Timah aktif menjalankan program pengembangan masyarakat, pemberdayaan UMKM, serta inisiatif pendidikan dan kesehatan. Sementara pada aspek tata kelola, perusahaan terus memperkuat transparansi bisnis, audit internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Adblock test (Why?)

Semester I 2025, PT Timah Kantongi Laba Rp 300 Miliar
Sumber Eknomi

BRI Telah Salurkan BSU Senilai Rp 2,25 Triliun untuk 3,7 Juta Rekening Penerima

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai salah satu bank penyalur dana bantuan subsidi upah (BSU) menyampaikan update mengenai nilai BSU yang sudah didistribusikan kepada penerima manfaat. BRI berhasil menyalurkan bantuan subsidi upah/BSU senilai Rp 2,25 triliun kepada 3,7 juta rekening penerima yang dilakukan dalam empat tahap.

Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menuturkan, penyaluran BSU melalui beberapa tahap tersebut merupakan upaya kontribusi perseroan dalam membantu Pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat. 

“Hal ini merupakan peran aktif BRI dalam turut serta menjaga daya beli masyarakat yang menjadi fokus Pemerintah,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Keuangan BRI Kuartal II Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (31/7/2025).

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI menyalurkan BSU dalam empat tahap atau batch. Program bantuan Pemerintah tersebut berupa subsidi gaji atau upah dalam bentuk uang tunai Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp 600 ribu. Dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 10,72 triliun, jumlah masyarakat yang menerima BSU mencapai hingga 17,3 juta orang pekerja atau buruh plus ratusan ribu guru. 

Agus menekankan, pihaknya terus berkomitmen untuk berkontribusi pada program-program prioritas Pemerintah. Dalam kesempatan itu, Agus turut menyampaikan update dari penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintah. 

“BRI telah menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP kepada 97.878 masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia dengan nilai penyaluran kredit Rp 13,35 triliun atau tumbuh 19,51 persen yoy,” tuturnya.

Selain itu juga mengenai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Tercatat sepanjang semester I 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp 83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur. Jutaan kreditur yang mendapatkan akses KUR menjadi supplier pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Advertisement

Adblock test (Why?)

BRI Telah Salurkan BSU Senilai Rp 2,25 Triliun untuk 3,7 Juta Rekening Penerima
Sumber Eknomi

IMF Tingkatkan Proyeksi Pertumbuhan RI, Peneliti: Peluang Ciptakan Ekonomi Tahan Banting

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) kembali merilis World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025 yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global berlangsung stabil, meski masih dibayangi risiko geopolitik dan fragmentasi perdagangan.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,0% pada 2025, dan meningkat tipis menjadi 3,1% pada 2026, sedikit lebih optimis dibanding proyeksi pada edisi April lalu.

Perubahan ini ditopang oleh pelemahan dolar AS, pelonggaran fiskal di negara-negara besar, serta pelunakan tensi dagang global.

Salah satu sorotan utama dari WEO kali ini adalah revisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 0,8 poin menjadi 4,8%, yang merefleksikan efek kebijakan stimulus yang mulai terlihat. Indonesia juga turut mengalami revisi positif, dari 4,7% menjadi 4,8%.

IMF mencatat bahwa perbaikan outlook Indonesia didorong oleh stabilitas politik pasca-pemilu, hilirisasi industri berbasis mineral dan perkebunan, serta ekspansi pesat ekonomi digital. Namun, risiko global seperti konflik kawasan, tarif baru, dan fragmentasi ekonomi tetap menjadi tantangan serius.

Peneliti Sosial Ekonomi dari Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata menilai peningkatan proyeksi IMF sebagai validasi atas konsistensi pembangunan jangka panjang di Indonesia.

"Transformasi ekonomi Indonesia kini mulai memperlihatkan hasil nyata. Dari penguatan industri berbasis hilirisasi, digitalisasi UMKM, hingga stabilitas makroekonomi pasca transisi politik. Semua menjadi indikator positif. Dunia mulai memperhitungkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru," ujar Jan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Namun demikian, Jan menggarisbawahi bahwa pertumbuhan yang positif ini belum tentu merata dampaknya, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

"Pertumbuhan harus inklusif. Pemerintah harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin, hampir miskin, dan kelas menengah rentan. Pemerataan ekonomi dan penguatan SDM adalah kunci," jelas Jan yang saat ini juga sedang menempuh studi doktoral bidang Manajemen Berkelanjutan di Perbanas Institute.

Menurut Jan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menjadikan Indonesia bukan hanya kuat secara angka, tetapi juga tangguh dalam kualitas.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi yang tidak hanya cepat tumbuh, tetapi juga adil dan tahan banting. Kita punya bonus demografi, ekosistem investasi yang kondusif, dan jaringan perdagangan baru. Tapi kalau tidak disertai proteksi sosial dan pemberdayaan, kita akan tumbuh tanpa arah," ujarnya.

Laporan IMF ini datang di tengah momentum penting: Tiongkok yang sedang transisi dari ekspor ke konsumsi domestik, India yang agresif di sektor teknologi dan jasa, ASEAN yang bersaing menarik investasi relokasi dari barat. Sementara Indonesia yang fokus pada hilirisasi dan ketahanan pangan-energi. Dengan pertumbuhan 4,8%, Indonesia masih berada di atas rata-rata negara berkembang lainnya, namun masih di bawah target strategis jangka menengah 5,5%–6,0%.

Adblock test (Why?)

IMF Tingkatkan Proyeksi Pertumbuhan RI, Peneliti: Peluang Ciptakan Ekonomi Tahan Banting
Sumber Eknomi

Laba Bersih Bukalapak Melonjak, Ditopang Segmen Gaming

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatatkan pendapatan pada kuartal II 2025 sebesar Rp 1,6 triliun dengan laba bersih yang melonjak 218 persen. Kinerja Bukalapak yang positif utamanya ditopang oleh segmen gaming. 

Segmen gaming Bukalapak terdiri atas dua layanan utama, yaitu Itemku dan Lapak Gaming. Itemku fokus pada transaksi jual beli item dalam game, sementara Lapak Gaming menyediakan berbagai produk dan layanan terkait gaming, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konten digital.

“Pada kuartal II 2025, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 12 persen secara kuartalan dari Rp 1,5 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp 1,6 triliun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh peningkatan kinerja dari segmen gaming dan investasi,” kata Direktur PT Bukalapak.com Tbk Victor Putra Lesmana dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025). 

Victor mengatakan, kinerja tersebut mencerminkan efektivitas dari transformasi bisnis yang telah dijalankan selama beberapa kuartal terakhir. 

“Transformasi yang kami lakukan mulai menunjukkan hasil yang nyata, dengan struktur bisnis yang semakin ramping, fokus, dan produktif,” ujarnya.

Victor menerangkan, EBITDA yang disesuaikan tercatat sebesar minus Rp 14 miliar pada kuartal II 2025, membaik dibandingkan minus Rp 20 miliar di kuartal sebelumnya, atau peningkatan sebesar 30 persen (q-to-q). Selain itu, jika dikombinasikan dengan pendapatan bunga bersih, EBITDA yang Disesuaikan +Net Interest Income berada di angka positif Rp 201 miliar.

Laba bersih perusahaan melonjak 218 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, menjadi Rp 355 miliar, didukung oleh penurunan beban umum dan administrasi dan peningkatan nilai investasi.

“Secara segmen, gaming mencatatkan kinerja paling signifikan dengan pendapatan sebesar Rp 1.360 miliar pada kuartal II 2025, tumbuh 24 persen dibandingkan kuartal I 2025. Investasi juga menunjukkan kinerja positif dengan pendapatan sebesar Rp 14 miliar, meningkat 13 persen secara kuartalan dan margin kontribusi yang solid di atas 30 persen,” terangnya. 

Sementara itu, retail dan mitra Bukalapak tetap menjadi segmen strategis dalam ekosistem digital perusahaan. Retail, khususnya, berhasil mempertahankan margin kontribusi di kisaran 27,6 persen pada kuartal II 2025. 

“Segmen gaming kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam ekosistem kami. Bersama mitra Bukalapak, retail, dan investment, kami melihat seluruh segmen bisnis memiliki peran strategis yang saling mendukung dan menguatkan,” jelasnya. 

Perseroan juga mencatatkan posisi keuangan yang solid, dengan total kas, setara kas, dan investasi likuid mencapai Rp 18,5 triliun per 30 Juni 2025. Dana tersebut mencakup investasi di instrumen yang likuid seperti deposito, obligasi pemerintah dan reksa dana, memberikan fleksibilitas finansial yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Dengan struktur bisnis yang semakin sehat, fondasi finansial yang kuat, dan fokus yang terus diarahkan pada segmen-segmen kontributif, perusahaan siap melanjutkan perjalanan perbaikan dan pertumbuhan berkelanjutan di paruh kedua tahun 2025,” katanya.

Adblock test (Why?)

Laba Bersih Bukalapak Melonjak, Ditopang Segmen Gaming
Sumber Eknomi

Bos SKK Migas Ungkap Program Sumur Minyak Rakyat Bisa Tambah Lifting Minyak 100 Ribu BPH

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan sumur minyak rakyat bisa menambah lifting minyak nasional sebesar 100 ribu barel minyak per hari (bph).

“Saya sih melihat potensinya bisa 100 ribu (barel per hari). Potensi, ya. Potensi,” ucap Djoko ketika ditemui di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Perkiraan tersebut berdasarkan asumsi satu sumur bisa menghasilkan 3–25 barel minyak per hari. Dari 30 ribu sumur, Djoko memperkirakan sumur rakyat dapat menghasilkan 90 ribu barel minyak per hari.

“Itu baru tiga provinsi. Nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan potensinya besar sekali. Bisa 100 ribu (barel per hari),” tutur Djoko.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat di daerah tersebut.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80 persen dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Djoko menyampaikan bahwa kerja sama antara perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan UMKM atau BUMD sedang menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Ia berharap, mulai bulan depan, sudah ada tambahan produksi minyak nasional dari sumur rakyat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat ada 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph).

Ia menyampaikan bahwa sebagian besar sumur rakyat berlokasi di Pulau Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, Pertamina sudah bersedia untuk menjadi pembeli minyak dari sumur rakyat. Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.

“Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker (pembeli),” tuturnya.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Bos SKK Migas Ungkap Program Sumur Minyak Rakyat Bisa Tambah Lifting Minyak 100 Ribu BPH
Sumber Eknomi

Rosan: Investor China Bangun Pabrik Hilirisasi Kelapa di Indonesia

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Warga memeras parutan kelapa saat proses pembuatan minyak kelapa di Desa Talunombo, Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (9/4/2022). Warga setempat menyiasati mahalnya minyak goreng dengan membuat minyak berbahan daging buah kelapa karena selain bahan bakunya mudah didapat dan mudah membuatnya, juga lebih sehat serta lebih lezat untuk memasak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan investasi di Indonesia tetap menjadi daya tarik bagi sejumlah negara, tidak terkecuali China. Rosan menyampaikan komitmen investor China untuk berinvestasi dalam berbagai sektor di Indonesia. 

"Saya melihat mereka appetite-nya tetap tinggi masuk ke Indonesianya, dan tidak hanya di pengelolaan mineral," ujar Rosan usai konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal II 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025).

Rosan menyampaikan komitmen tersebut ditunjukkan investor China yang membangun pabrik hilirisasi pengelolaan kelapa di Indonesia. Rosan mengatakan investor tersebut telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking fasilitas hilirisasi pengelolaan kelapa di Indonesia. 

"Yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China, tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia," sambung Bos Danantara tersebut. 

Rosan enggan membeberkan lokasi pabrik tersebut. Rosan menyampaikan nilai investasi satu pabrik mencapai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun (kurs Rp 16.300).

"Mereka investasinya itu akan di beberapa kota, tapi di satu kota pertama saja 100 juta dolar AS," ucap Rosan. 

Rosan menyambut positif investasi tersebut. Rosan mengaku terkejut dengan nilai ekspor produk kelapa Indonesia yang selama ini begitu rendah.

"Nanti di sini diolah, sehingga dari praktik ini, sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan dan tidak hanya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya, kita punya potensi yang sangat tinggi," kata Rosan. 

Advertisement

Adblock test (Why?)

Rosan: Investor China Bangun Pabrik Hilirisasi Kelapa di Indonesia
Sumber Eknomi

Baru Lima Hari Meluncur, Mitsubishi Destinator Sudah Catatkan 2.000 SPK

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SUV premium tujuh penumpang yang baaru diluncurkan Mitsubishi Destinator, mendapatkan sambutan hangat. Sejak world premier pada Kamis (17/7/2025) dan kemudian mengumumkan harga resminya pada Rabu (23/7/2025) di GIIAS, sudah tercatat 2.000 SPK untuk pemesanan mobil keluarga ini di seluruh Indonesia.

Selain di Jabodetabek, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga meluncurkan Destinator di Bandung, Surabaya, Denpasar, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Medan, dan Pekanbaru. Dari sini, respons pasar sangat baik.

"Di GIIAS 2025, SPK sudah mencapai 550 unit sampai Ahad (27/7/2025) dari target kami 1.000 unit selama penyelenggaraan GIIAS 2025. Kami tentu senang dengan pencapaian ini," kata Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita kepada awak media di booth MMKSI GIIAS 2025, ICE, BSD City, Tangerang, Senin (28/7/2025).

Sejauh ini, peminat terbesar Destinator ada pada varian tertinggi, yakni Ultimate. Ultimate versi standar dan premium komposisinya hampir sebanding. Untuk tipe premium, konsumen membayar Rp30 juta lebih mahal dari tipe standar yang dibanderol Rp465 juta (OTR Jabodetabek). Versi premium mendapatkan tambahan audio sistem Yamaha, power tailgate, dan elektrik seat adjuster.

Setelah itu, varian yang banyak dipesan adalah Exceed dengan harga Rp405 juta (OTR Jabodetabek). Berikutnya tipe terbawah GLS yang dilepas dengan harga Rp385 juta.

"Persentasenya kira-kira 50 persen untuk tipe Ultimate dan sisanya Exceed dan GLS," kata Direktur Sales & Marketing MMKSI Irwan Kuncoro.

Dari jumlah SPK ini, pemesan terbanyak masih dari Jabodetabek. Namun pihak MMKSI optimistis pemesanan di kota-kota besar lain di Indonesia juga akan bertumbuh.

MMKSI tidak khawatir kehadiran Destinator akan "memakan" konsumen Xpander. Sebab, target market yang disasar berbeda.

“Destinator ini bukan sekadar produk baru, tetapi juga menciptakan segmen baru. Sebagian besar konsumen kami memiliki tiga kendaraan, dan Destinator bisa menjadi pilihan pengganti, atau bahkan upgrade dari kendaraan yang mereka miliki sebelumnya,” kata Kurita.

Ia kembali menegaskan, Destinator ditargetkan terjual 10 ribu unit sampai Maret 2026. Secara global, Mitsubishi mengincar 50 ribu unit penjualan.

"Setelah Indonesia, kita akan menjual di Asia Tenggara, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin," ujar Kurita.

Adblock test (Why?)

Baru Lima Hari Meluncur, Mitsubishi Destinator Sudah Catatkan 2.000 SPK
Sumber Eknomi

InJourney Pastikan Kesiapan Pengalihan Penerbangan dari Halim ke Soetta

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Regional I memastikan bahwa kesiapan operasional pengalihan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, sudah rampung untuk dioperasikan pada 1 Agustus 2025 mendatang. Maskapai yang beralih ialah Batik Air dan Citilink Indonesia.

"Seluruh aspek operasional dan teknis telah dirampungkan, dengan koordinasi intensif bersama maskapai, khususnya Citilink dan Batik Air," kata Regional CEO Kantor Regional I InJourney Airports, I Wayan Darma, di Tangerang, Senin (28/7/2025).

Ia mengatakan, untuk proses pengalihan sebagian penerbangan dilakukan dengan memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan pelayanan penumpang.

Dia juga menyatakan bahwa kesiapan diambil untuk mengoptimalkan kapasitas penerbangan di wilayah Bandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno-Hatta, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang.

"Kami pastikan seluruh proses pengalihan dilakukan secara bertahap dan sistematis, agar tidak mengganggu jadwal penerbangan maupun kenyamanan penumpang. InJourney Airports telah mengantisipasi segala kemungkinan teknis bersama para stakeholder," ujarnya pula.

Menurutnya, operasional Bandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno-Hatta sudah terintegrasi dan saling mendukung untuk menghadirkan efisiensi dan pengalaman terbang yang lebih baik bagi pengguna jasa penerbangan.

"Perlu kami sampaikan bahwa Bandara Halim Perdanakusuma tetap melayani penerbangan Citilink, Batik Air, dan penerbangan komersial lainnya, serta militer dan VVIP" ujarnya lagi.

Ia menyampaikan, pengalihan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Soekarno-Hatta dilakukan hanya sebagian. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan penerbangan di bandara tersebut.

"Pengalihan ini akan mendukung distribusi frekuensi penerbangan secara lebih optimal dan efisien untuk meningkatkan mobilitas udara di Bandara Halim dan Soekarno-Hatta dengan komitmen penuh terhadap pemenuhan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata dia.

Adapun untuk daftar maskapai nasional yang beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma antara lain Citilink, Garuda Indonesia, Batik Air, Susi Air, dan Fly Jaya.

Sedangkan, untuk maskapai nasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yang beroperasi, di antaranya sebagai berikut

Terminal 1: Citilink, Lion Air, Indonesia AirAsia, Sriwijaya, NAM Air, dan Airfast Indonesia (Charter).

Terminal 2: Batik Air, Super Air Jet, BBN Airlines (charter).

Terminal 3: terdapat Garuda Indonesia, Pelita, dan TransNusa.

sumber : ANTARA

Adblock test (Why?)

InJourney Pastikan Kesiapan Pengalihan Penerbangan dari Halim ke Soetta
Sumber Eknomi

CORE: Pelacakan Digital Bisa Cegah Peredaran Beras Oplosan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peredaran beras oplosan yang merugikan konsumen dinilai bisa ditekan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem pelacakan berbasis blockchain menjadi salah satu solusi yang direkomendasikan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok pangan.

“Bisa kembangkan sistem pelacakan beras berbasis teknologi (misalnya, blockchain) untuk memantau rantai pasok dari petani hingga konsumen, memastikan transparansi dan mencegah manipulasi, serta memudahkan pengawasan,” kata peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, Ahad (27/7/2025).

Eliza juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk menindak praktik pengoplosan beras. Ia menilai peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan krusial dalam mengharmonisasi kebijakan antarinstansi.

“Ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tapi juga Kementerian Perdagangan. Jadi, perlunya harmonisasi antarinstansi agar efektif menangani kasus ini,” ujarnya.

Selain pengawasan, Eliza menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Mulai dari denda, pencabutan izin usaha, hingga pelarangan distribusi, dinilai perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera.

Ia juga merekomendasikan regulasi yang lebih ketat terkait standardisasi beras premium. Pengujian rutin terhadap kadar air dan kualitas butir beras, serta kepatuhan takaran, perlu diwajibkan.

Kemudian, produsen beras premium disarankan untuk memiliki sertifikasi mutu. Hal ini bisa melibatkan lembaga pemastian independen agar kualitas produk lebih terjamin.

“Serta perlunya perkuat regulasi pelabelan untuk memastikan ada informasi yang lengkap di kemasan (misalnya, kelas mutu, berat bersih, komposisi dan kalau bisa bisa menelusuri asalnya yang mudah dipahami oleh konsumen. Sehingga, konsumen akan tau apa yang mereka beli,” kata Eliza.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium. Menurutnya, kalangan atas sebagai konsumen utama beras premium tak terdampak secara signifikan bila harga naik.

“Mereka punya kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan mereka. Pemerintah tidak perlu repot mengurusi HET beras premium,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penghapusan segmentasi beras tidak disarankan. Segmentasi tetap diperlukan agar pemerintah dapat melindungi konsumen kelas menengah dan bawah.

Eliza juga menyoroti pentingnya penyaluran langsung beras SPHP oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM), tanpa perantara distributor atau agen.

“Pemerintah bisa operasi pasar keliling ke setiap titik yang memang terpetakan daerah yang banyak KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jadi data kemiskinan itu di ‘overlay’ dengan peta, sehingga saat operasi pasar bisa lebih efektif. Manfaatkan juga lewat Koperasi Desa Merah Putih, jadi kebocorannya bisa diminimalisasi,” ujar Eliza.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

CORE: Pelacakan Digital Bisa Cegah Peredaran Beras Oplosan
Sumber Eknomi

PGN Jajaki Potensi Penyaluran Gas Bumi ke Tambang Emas Gosowong

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah menjajaki potensi kerja sama penyaluran gas bumi ke industri pertambangan emas bersama PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Kedua perusahaan saat ini sedang menyusun studi bersama mengenai pemanfaatan gas bumi di Tambang Gosowong, Halmahera Utara, Maluku Utara.

Studi bersama tersebut mencakup evaluasi teknis dan komersial mengenai kesiapan infrastruktur dan supply gas. Langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja sama jual beli gas bumi dengan skema dan rincian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Selain itu, potensi kerja sama lainnya juga akan terus dieksplorasi untuk memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, menjelaskan bahwa PGN berkomitmen menyediakan pasokan gas bumi yang paling optimal agar memberikan manfaat efisiensi bagi NHM.

“Dalam kerja sama ini, inisiatif PGN dalam penyediaan gas bumi akan diperhitungkan secara menyeluruh agar menghasilkan efisiensi operasional yang optimal bagi NHM. Hal ini sejalan dengan langkah PGN yang tengah mengembangkan market di wilayah Indonesia Tengah – Timur,” ungkap Rosa.

Pasokan gas bumi yang tersedia dan dimanfaatkan oleh NHM berpotensi memicu pasar di sekitarnya untuk turut memakai gas bumi, sekaligus membuka potensi permintaan tambahan bagi produksi gas dari sisi pemasok. Pasar gas bumi yang terbentuk ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar dengan akses energi yang lebih terjangkau.

Selain manfaat ekonomi, PGN turut mendukung industri tambang dalam menjalankan operasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai energi fosil terbersih dengan emisi karbon terendah, gas bumi dapat membantu NHM mencapai efisiensi operasional serta mempercepat transisi industri menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kerja sama ini juga menekankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk mencapai hasil yang positif bagi kedua Perusahaan maupun masyarakat nantinya,” kata Rosa.

NHM berharap, gas bumi yang disupply oleh PGN dapat mendukung operasional tambang dalam rangka meningkatkan produksi. Dengan produksi yang meningkat, maka akan memberikan dampak optimal dalam rantai pemanfaatan energi domestik yang berdaya saing.

Advertisement

Adblock test (Why?)

PGN Jajaki Potensi Penyaluran Gas Bumi ke Tambang Emas Gosowong
Sumber Eknomi

Dorong Implementasi LPG Satu Harga, ESDM Serap Masukan Berbagai Kalangan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mematangkan rencana perbaikan tata kelola distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg. Teranyar, muncul wacana perumusan kebijakan LPG Satu Harga.

Pada pertengahan pekan ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), di Jakarta, perihal implementasi Kebijakan di atas. FGD menghadirkan para pakar yang terdiri dari akademisi, peneliti, dan lembaga konsumen.

Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mirza Mahendra menyampaikan, untuk mewujudkan keadilan energi, pemerintah melakukan berbagai cara. Di antaranya melalui kebijakan LPG 3 Kg yang ditujukan kepada kelompok rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran dan petani sasaran. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan di tingkat daerah. Itu berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan serta harga yang tinggi.

"Kita bisa lihat saat ini, penjualan LPG 3 Kg pada masyarakat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Disparitas HET yang tinggi antar daerah cukup besar. Melalui FGD ini, saya mengajak Bapak-Ibu yang mewakili akademisi, peneliti dan konsumen untuk berdiskusi dan menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan yang ada dalam rencana pelaksanaan kebijakan LPG Satu Harga,” kata Mirza, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Rencana penyeragaman harga LPG Tabung 3 Kg melalui kebijakan LPG Satu Harga ini diharapkan mampu menyamakan harga di tingkat konsumen akhir. Pada saat yang sama, meminimalkan praktik penjualan di atas HET sehingga dapat meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

FGD dilaksanakan dengan Moderator Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan menghadirkan para akademisi dari berbagai kampus yaitu Dr. Yayan Satyakti (UNPAD), Titah Yudhistira, Ph.D. (ITB), Hari Sakti Wibowo, S.T., M.Si. (UI), Dr. Andi Nur Bau Massepe (UNHAS), Agung Satriyo N, S.Si., M.Sc. (UGM), Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. (UB), dan Bambang Eko Afiatno, Drs.Ec., M.SE. (UNAIR), serta Rio Priambodo, S.H. (YLKI) dan Esther Sri Astuti, Ph.D. (INDEF) sebagai perwakilan konsumen. Para narasumber menyampaikan berbagai saran dan masukannya untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian LPG 3 Kg dengan harga yang terjangkau.

Adapun saran dan masukan dari narasumber diantaranya; perlu dipastikan keakuratan data sebelum pemerintah mengeksekusi kebijakan terkait batasan penggunaan LPG 3 Kg untuk golongan masyarakat yang berhak. Kemudian, kuota per konsumen juga perlu disesuaikan dengan kewajaran. Selanjutnya kebijakan yang akan diterapkan harus berbasiskan pada penelitian dan data yang akurat. Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan saat pemerintah merumuskan kebijakan terkait implementasi LPG 3 Kg Satu Harga.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menargetkan kebijakan ini berlaku mulai 2026. Tujuannya agar menciptakan keadilan energi serta menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga di lapangan. Bahlil menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (2/7/2025).

Ia menjelaskan, regulasi yang sedang disusun adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG subsidi. Revisi kebijakan ini bertujuan memperbaiki tata kelola, memastikan ketersediaan dan distribusi LPG tepat sasaran bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani penerima manfaat. Mekanisme penetapan harga akan mengacu pada biaya logistik di tiap daerah agar tidak ada disparitas harga.

"Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ujar Bahlil.

Pemerintah berharap aturan ini dapat menyederhanakan rantai pasok dan menekan praktik penjualan di atas HET. Di lapangan, harga LPG 3 kg yang seharusnya berada di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per tabung kerap melonjak hingga Rp50.000.

Adblock test (Why?)

Dorong Implementasi LPG Satu Harga, ESDM Serap Masukan Berbagai Kalangan
Sumber Eknomi

Manfaatkan Aset Strategis, Pos Indonesia akan Bangun SPKLU

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Pos melalui anak usahanya PT Pos Properti Indonesia, akan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di aset-aset strategis yang dikelola mereka sebagai langkah strategis perusahaan logistik tersebut. Inisiatif ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Utomo Chargeplus Indonesia dan akan mencakup pembangunan 1.823 titik pengisian daya yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

"Ini bukan sekadar pemanfaatan lahan, tapi kontribusi nyata kami dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang sehat dan inklusif, menjangkau wilayah urban maupun suburban," kata Direktur PT Pos Properti Indonesia Junita Roemawi, dalam keterangan di Bandung, Sabtu (26/7/2025).

Perjanjian kerja sama antara PT Pos Properti Indonesia dan PT Utomo Chargeplus Indonesia ini menjadi salah satu langkah konkret BUMN dalam mendukung agenda nasional terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Dengan memanfaatkan jaringan aset Pos Indonesia yang tersebar luas dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur, pembangunan SPKL ini akan menjadi penopang penting dalam kesiapan infrastruktur kendaraan listrik nasional. Lokasi-lokasi SPKL akan mencakup wilayah strategis seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Manado dan Kupang.

"Dengan jaringan properti yang kami miliki, kami memiliki posisi unik sebagai katalis transformasi energi. Ini langkah awal yang akan kami perluas secara berkelanjutan," ujar Junita.

Yang menjadi dasar urgensi kerja sama lintas sektor ini, kata Junita, adalah laporan "Renewable Energy Highlights 2025" dari Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) yang menunjukkan Asia sebagai kawasan dengan pertumbuhan energi bersih tercepat di dunia, dengan produksi mencapai 4.008 terawatt per jam (TWh) pada 2023. Namun, di Indonesia, energi terbarukan baru menyumbang sekitar 26,6 persen dari bauran listrik nasional.

"Infrastruktur seperti SPKL akan menjadi tulang punggung ekosistem EV. Kolaborasi kami dengan Utomo Chargeplus adalah bagian dari upaya membuka peluang baru bagi industri masa depan," ujar Junita.

Langkah PT Pos Properti Indonesia juga, lanjut dia, menunjukkan bahwa aset-aset BUMN yang sebelumnya bersifat konvensional kini dapat dikembangkan menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan sektor hijau dengan mengubah fungsi aset tidak aktif menjadi sarana pendukung transformasi energi nasional.

Langkah PT Pos Properti Indonesia ini, tambah dia, selaras dengan target global untuk mencapai 11 TW kapasitas energi terbarukan pada tahun 2030.

Dan infrastruktur pendukung seperti SPKL akan memainkan peran krusial dalam perwujudan target tersebut, baik dari sisi pengurangan emisi maupun penyediaan akses energi yang merata.

"Transisi energi adalah keniscayaan dan kami percaya BUMN bisa dan harus berada di garda terdepan," tutur Junita.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Manfaatkan Aset Strategis, Pos Indonesia akan Bangun SPKLU
Sumber Eknomi

Kemenperin Dorong Industri Kereta Api Rebut Peluang Pasar Ekspor

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri kereta api (KA) untuk merebut peluang pasar ekspor. Hal ini mengacu pada laporan Grand View Research (2023), yang menyebut potensi pasar global untuk sarana KA diperkirakan mencapai 96,5 miliar dolar AS pada 2030, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,3 persen.

"Asia Pasifik disebut sebagai pasar terbesar, termasuk Indonesia yang menunjukkan tren positif untuk pertumbuhan moda transportasi kereta api,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Faisol menyampaikan industri KA dalam negeri yang dimotori oleh PT INKA telah berinovasi menghasilkan produk-produk berstandar internasional dan ramah lingkungan. Itu seperti kereta penumpang generasi baru, KRL, LRT, autonomous battery tram, dan sistem propulsi hybrid. Beberapa produk tersebut telah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) antara 40–60 persen.

Namun demikian, Faisol menggarisbawahi pentingnya pengembangan komponen-komponen strategis seperti blok rem komposit dan roda kereta api. Kebutuhan dalam negeri untuk komponen tersebut cukup besar setiap tahunnya, lebih dari 200.000 unit untuk blok rem komposit dan 30.000 unit untuk roda kereta api.

"Tantangan terbesar masih pada aspek pemenuhan spesifikasi teknis dan keterbatasan fasilitas uji dengan standar internasional untuk blok rem, serta tantangan produksi dan investasi pada industri roda kereta,” jelasnya.

Adapun komponen lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan dalam negeri meliputi sistem propulsi dan kelistrikan, bahan baku dan komponen berbahan dasar logam, hingga komponen pendukung prasarana perkeretaapian. Faisol menekankan, keberhasilan jangka panjang sektor ini bergantung pada daya saing, kompetensi, dan reliabilitas rantai pasok yang terintegrasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi kunci utama.

Direktur Pengembangan PT Industri Kereta Api (Persero) Roppiq Lutzfi Azhar menyatakan, PT INKA memegang peranan penting dalam pengembangan industri perkeretaapian nasional melalui peningkatan TKDN serta pembangunan ekosistem supply chain berbasis kolaborasi lintas sektor.

"INKA fokus pada pengembangan kemampuan desain dan perakitan lokal untuk komponen-komponen penting kereta api seperti sistem propulsi (sistem penggerak), bogie (rangka roda), dan carbody (badan kereta) yang terbuat dari aluminium dan stainless steel," ujarnya, juga tertulis dalam keterangan resmi Kemenperin.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Roppiq menegaskan, produk INKA telah diekspor ke berbagai negara, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia.

Adblock test (Why?)

Kemenperin Dorong Industri Kereta Api Rebut Peluang Pasar Ekspor
Sumber Eknomi

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Semester II, Insentif Pajak Properti Diperpanjang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti tetap berlaku penuh atau 100 persen pada semester II 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail," kata Airlangga usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurut Airlangga, insentif properti tersebut menjadi salah satu program lanjutan yang dinilai efektif menopang konsumsi dan sektor riil. Ia menyebut program padat karya di sektor perhubungan dan pekerjaan umum juga akan dipercepat implementasinya untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Tentu beberapa program seperti program padat karya di Perhubungan, program padat karya di Pekerjaan Umum. Kemudian juga itu didorong untuk implementasi lebih baik," ujarnya.

Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah stimulus belanja masyarakat menjelang akhir tahun. Salah satunya adalah program diskon saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang akan diumumkan lebih awal.

"Kemudian terkait dengan program nanti Natal Tahun Baru, itu yang diskon-diskon juga kemarin tadi kita bahas, kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal," ungkap Airlangga.

Pemerintah juga terus memperhatikan sektor perumahan rakyat. Airlangga menegaskan program pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan dengan bunga tetap lima persen. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM juga tetap berada pada jalurnya.

"Untuk perumahan kan sudah ada FLPP, itu ada Pak Menterinya. Perumahan subsidinya 5 persen. KUR UMKM tetap sesuai dengan track-nya," ucapnya.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Semester II, Insentif Pajak Properti Diperpanjang
Sumber Eknomi

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Fiskal RI Hadapi Gejolak Global di Hadapan AMRO

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal di tengah gejolak geopolitik saat menerima kunjungan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe.

“Saya menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam upaya menjaga kredibilitas, serta mempertahankan reputasi fiskal dan makroekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah tantangan strategis kawasan ASEAN yang dipicu dinamika ekonomi global dan kebijakan Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, ketidakpastian global yang meningkat memberikan tekanan terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kepercayaan antarnegara.

“Dalam dunia yang makin terfragmentasi, ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, kepercayaan, dan respons cepat terhadap potensi krisis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dan kerangka ASEAN+3, termasuk peran AMRO sebagai jaring pengaman keuangan kawasan (regional financial safety nets).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,48–2,53 persen dari PDB. Rinciannya, pendapatan negara ditargetkan 11,71–12,31 persen PDB; terdiri dari penerimaan perpajakan 10,08–10,54 persen PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63–1,76 persen PDB.

Sementara belanja negara dipatok pada kisaran 14,19–14,83 persen PDB, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB. Hasil pembahasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Fiskal RI Hadapi Gejolak Global di Hadapan AMRO
Sumber Eknomi

Prabowo Rumuskan Kebijakan Baru Beras Atasi Kecurangan Beras

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Petugas Kepolisian dari Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama anggota Satgas Pangan lainnya saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Sidak tersebut dilakukan untuk meninjau stok ketersediaan, kualitas dan harga beras. Dari hasil sidak tersebut, pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, namun akan melakukan peninjauan lebih lanjut dengan mengambil sampel untuk dilakukan uji lab. Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari temuan kecurangan pada sejumlah merek beras oleh Kementerian Pertanian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto tengah merumuskan sejumlah kebijakan baru agar distribusi beras di Tanah Air berlangsung lebih adil dan transparan, guna mengantisipasi praktik curang yang merugikan konsumen dan negara.

Langkah ini diambil menyusul laporan yang diterima Presiden terkait manipulasi harga dan kualitas beras oleh sejumlah pelaku usaha. Hal tersebut diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, seusai rapat terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

"Masih tega-teganya mengambil keuntungan dari yang tidak seharusnya. Itu memang beliau rutin mendapatkan laporan, makanya kemudian kita mengambil tindakan," ujar Prasetyo.

Salah satu kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah penyederhanaan klasifikasi beras serta pengetatan pengawasan terhadap penggilingan padi. Termasuk di dalamnya, kemungkinan pemberian penugasan khusus kepada Perum Bulog dalam rangka pengendalian distribusi.

Mensesneg menyebut kebijakan harga juga telah dijalankan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Alhamdulillah, harga gabah kering panen di masyarakat saat ini sudah stabil dan sesuai dengan HPP,” katanya.

Namun demikian, pelanggaran masih ditemukan. Beberapa perusahaan diketahui mencampur atau mengganti kemasan beras dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari seharusnya. Menanggapi usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait penghapusan klasifikasi beras premium dan medium, Prasetyo menilai hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari solusi terbaik.

"Itu dalam rangka mencari jalan keluar, agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan wajar," ucapnya.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Prabowo Rumuskan Kebijakan Baru Beras Atasi Kecurangan Beras
Sumber Eknomi

Daya Beli Melambat, Laba BFI Finance Berhasil Tumbuh 11 Persen

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk melaporkan kinerja positif di semester I 2025. Hal ini dicapai di tengah gejolak perekonomian dan daya konsumsi masyarakat yang masih tertahan.

Fundamental bisnis Perusahaan yang solid membuktikan perusahaan mampu menjaga stabilitas kinerja sehingga tetap mencetak pertumbuhan. Rapor kinerja sampai 30 Juni 2025 salah satunya mencatatkan kenaikan total aset sebesar 4,3 persen year-on-year (yoy), yakni menjadi Rp25,3 triliun hingga Juni 2025.

Seiring dengan pertumbuhan total aset, perusahaan juga berhasil membukukan piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) sebesar Rp25,6 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 14,2 persen dibandingkan periode semester satu tahun kemarin. Kenaikan ini juga didukung oleh penyaluran pembiayaan baru yang meningkat 19,9 persen secara tahunan sehingga menjadi Rp10,9 triliun periode Januari hingga Juni 2025.

Berdasarkan total managed receivables, komposisi piutang dikelola terbanyak adalah pembiayaan otomotif sebesar 76,0 persen yang meliputi skema pembiayaan kembali (refinancing) dan kredit pembelian unit roda empat melalui rekanan showroom. Di samping itu, porsi pembiayaan alat berat dan mesin tercatat sebesar 14,9 persen, diikuti oleh pembiayaan berjaminan sertifikat properti sebesar 5,2 persen, dan pembiayaan syariah sebesar 3,9 persen.

Ragam layanan pembiayaan tersebut melayani aneka kebutuhan konsumen, antara lain untuk modal kerja, investasi, dan multiguna. Porsi pembiayaan produktif untuk modal kerja dan investasi mendominasi sebesar 78,1 persen dari total piutang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa

BFI Finance turut berkontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup konsumen, termasuk individu, pelaku UMKM, dan perusahaan besar.

Kinerja yang optimal ini dibarengi dengan rasio-rasio keuangan penting yang sehat. Per 30 Juni lalu, rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) perusahaan berada di level bruto 1,63 persen dan level neto 0,30 persen. Rasio NPF ini mengalami sedikit peningkatan,

namun masih jauh lebih baik dibandingkan rerata industri pembiayaan yang berada di level bruto 2,57 persen per Mei 2025 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun NPF coverage tercatat 2,4 kali dari nilai NPF bruto dan berhasil mempertahankan gearing ratio yang rendah sebesar 1,3 kali. Dari sisi pendapatan dan profitabilitas, BFI Finance meraup total pendapatan senilai Rp3,3 triliun atau tumbuh sebesar 6,2 persen yoy. Kenaikan pendapatan ini juga diiringi pertumbuhan laba bersih yang mencapai 11,1 persen yoy menjadi Rp762,2 miliar. Sementara itu, Return on Asset (RoA) dan Return on Equity (RoE) masing-masing sebesar 7,5 persen dan 14,5 persen.

Pertumbuhan yang dicatat oleh perusahaan adalah sebuah optimisme di tengah berbagai tekanan dan risiko penurunan kualitas pembiayaan yang sedang dihadapi oleh industri, sebagai akibat dari melemahnya daya beli karena pendapatan masyarakat yang menurun.

“Ketidakpastian global dan dinamika pasar domestik sedikit banyak menguji daya tahan kami dalam menjaga kestabilan pertumbuhan bisnis. Alhasil, kami pun terus proaktif dan adaptif dalam menghadapi perubahan pasar. Konsisten dalam menerapkan good corporate governance, pengelolaan manajemen risiko yang efektif, dan peningkatan layanan baik digital maupun offline terus kami lakukan guna memperkuat posisi Perusahaan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif,” ujar Presiden Direktur BFI Finance Sutadi melalui keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

Pertumbuhan yang dicatatkan oleh BFI Finance ini turut diiringi dengan komitmennya kepada para pemegang kepentingan, khususnya mereka yang mempercayakan investasinya kepada perusahaan. Di kuartal dua lalu, BFI Finance telah menyelesaikan pembagian dividen total senilai Rp902,4 miliar untuk tahun buku 2024 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPSTLB) yang digelar pada 8 Mei silam. Keputusan lainnya adalah pengangkatan Tan Rudy Eddywidjaja dan Iwan sebagai direktur baru perusahaan yang berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam hal pendanaan, BFI Finance telah melakukan pelunasan pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2023 Seri B senilai Rp385 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2025, di rentang periode kuartal dua. Tak hanya itu, perusahaan juga menerbitkan penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025

senilai Rp1 triliun yang direncanakan akan digunakan untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna (selain pembiayaan berbasis syariah).

Adblock test (Why?)

Daya Beli Melambat, Laba BFI Finance Berhasil Tumbuh 11 Persen
Sumber Eknomi

Kemendag Dorong Pemasaran Afiliasi Tingkatkan Citra Jenama Lokal

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Lokakarya bertajuk KolaborAksi: Bikin Lebih Dilirik Lewat Konten dan Koneksi Bareng Affiliator.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag menggandeng Lazada Indonesia dan Lampu.id untuk mengakselerasi daya saing pelaku usaha lokal melalui strategi pemasaran afiliasi. Langkah itu dilakukan di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan perilaku belanja konsumen.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S Shofwan, menekankan pentingnya pemahaman strategi digital yang tepat. Paslanya, era ketika ulasan dan rekomendasi personal lebih dipercaya daripada iklan konvensional, kolaborasi dengan afiliator menjadi kekuatan baru yang belum banyak dijamah oleh pelaku usaha lokal.

"Kemendag mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya hadir di dunia digital, tapi juga paham cara memainkannya. Pemasaran afiliasi adalah salah satu strategi yang terbukti efektif, tetapi belum dimaksimalkan secara luas. Padahal potensinya sangat besar untuk memperluas pasar dan mengangkat citra jenama lokal," ujar Iqbal dalam lokakarya bertajuk "KolaborAksi: Bikin Lebih Dilirik Lewat Konten dan Koneksi Bareng Affiliator" di Auditorium Kemendag RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Acara itu dihadiri 200 pelaku ekonomi digital. Mereka terdiri para pemilik usaha yang telah melalui proses kurasi ketat berdasarkan performa bisnis, kesiapan digital, dan prospek pengembangan, serta para pelaku pemasaran berbasis afiliasi.

Iqbal menjelaskan, pada era digital, yang dijual bukan sekadar produk, melainkan persepsi, pengalaman, dan loyalitas konsumen. Dia pun memberikan tips sukses bagi pedagang. "Dimulai dari pelaku usaha yang berani mencoba cara baru dan afiliator yang tulus mendukung produk lokal," ucap Iqbal.

Laporan impact.com dan Cube Asia dalam riset bertajuk "The Power of Influence" memperkuat pernyataan tersebut. Sebanyak 87 persen konsumen Indonesia membeli produk karena rekomendasi afiliator atau influencer. Fakta itu menjadi bukti bahwa pemasaran berbasis afiliasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan dalam membangun kepercayaan konsumen.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kemendag Dorong Pemasaran Afiliasi Tingkatkan Citra Jenama Lokal
Sumber Eknomi

Jaminan Pensiun Berkelanjutan dan Inklusivitas Diminta Diperkuat

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Satu dasawarsa penyelenggaraan program Jaminan Pensiun (JP) menjadi momentum penting bagi pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia. Perjalanan ini dimulai saat pemerintah memberikan amanah kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program tersebut tepat pada 1 Juli 2015.

Sejak itu cakupan kepesertaannya tumbuh secara. Saat ini, tercatat sebanyak 14,9 juta pekerja Indonesia telah terdaftar sebagai peserta aktif program JP.

Di sisi lain, manfaat JP secara berkala maupun lumpsum telah dirasakan oleh lebih dari 214 ribu pekerja dan keluarganya, dengan total nilai manfaat mencapai Rp 1,59 triliun.

Dibalik capaian tersebut, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Terkait hal itu, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari strategi terbaik dalam menjaga keberlanjutan dan inklusivitas program JP. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, hingga lintas generasi.

Diskusi tersebut dilakukan lewat seminar yang digelar di Plaza BPJAMSOSTEK, Kamis (24/7/2025) dengan mengambil tema "Menjamin Keberlanjutan Hari Tua yang Sejahtera”.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan bahwa satu dasawarsa penyelenggaraan Jaminan Pensiun telah memberikan beragam manfaat. Namun disaat yang bersamaan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan juga semakin berat.

“Program jaminan sosial ini adalah bagian dari suatu ekosistem Ketenagakerjaan yang utuh. Jadi disinilah pesan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir memberikan solusi,”ungkap Menaker.

Menaker berharap hasil dari diskusi yang dilakukan dapat menjadi bagian dari evaluasi dan ditindaklanjuti dengan aksi yang lebih nyata. Pihaknya juga membuka kesempatan jika diperlukan regulasi baru untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Seperti yang diketahui saat ini iuran JP masih bertahan di 3 persen, sedangkan menurut PP nomor 45 tahun 2015, besaran iuran tersebut perlu dievaluasi secara berkala per tiga tahun hingga menjadi 8 persen. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, iuran JP di Indonesia masih cukup rendah. Sebagai contoh di Korea Selatan iuran JP mencapai 9 persen, Philippine 13 persen, dan Vietnam 22 persen.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyebut bahwa diperlukan kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah untuk dapat memperkuat stabilitas program JP ke depan. Karena program tersebut berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui penguatan SDM dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, bonus demografi yang saat ini tengah dinikmati oleh Indonesia, harus dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah diharapkan tidak hanya memperkuat program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, namun juga juga mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ini sebagai upaya jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat," katanya.

Mengutip data BPS terdapat setidaknya 29,6 juta penduduk berusia 60 tahun ke atas, dimana tercatat 41,11 persen dari jumlah tersebut merupakan penduduk yang berada di 40 persen terbawah lapisan rumah tangga nasional. Dengan kata lain masih ada sebanyak 12,18 juta lansia yang masuk dalam kategori miskin atau rentan terhadap kemiskinan.

Fenomena ini dapat terus meningkat seiring jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan menyentuh 324 juta penduduk di tahun 2045, di mana 20,3% atau sekitar 65,81 juta diantaranya adalah penduduk lansia yang berada di atas 60 tahun.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia memaparkan bahwa selama ini manfaat JP berkala mayoritas diberikan kepada ahli waris peserta. Namun mulai 2030 jumlah penerima manfaat JP berkala diprediksi akan melonjak signifikan karena peserta mulai memasuki usia pensiun.

Meski saat ini besaran manfaat JP masih terbatas, namun Roswita yakin bahwa manfaat berkala yang diberikan sangat bermakna untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara mandiri.

“Sejauh ini manfaat berkalanya itu sudah hampir mencapai Rp 400 ribu per bulan. Artinya ini akan menjadi PR tersendiri untuk penyesuaian regulasi batas minimum manfaat yang didapatkan,”ungkap Roswita.

Adblock test (Why?)

Jaminan Pensiun Berkelanjutan dan Inklusivitas Diminta Diperkuat
Sumber Eknomi

Harga Emas Galeri24 dan UBS Kompak Meroket, Ini Daftar Terbarunya

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Karyawan menunjukkan koleksi emas perhiasan di Galeri24 Pegadaian, Jakarta Selasa (11/1/2022). Komoditas emas menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang prospektif pada 2024 lantaran dinilai lebih stabil. Hal ini dilihat dari karakteristik emas yang nilainya cenderung stabil di tengah perkembangan kondisi perekonomian global yang masih serba tidak pasti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (23/7/2025), menunjukkan dua produk logam mulia, yakni emas buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami lonjakan harga jual dalam dua hari berturut-turut.

Emas Galeri24 melonjak Rp 24.000, dari semula Rp 1.925.000 menjadi Rp 1.949.000 per gram. Sementara emas UBS naik Rp 18.000, dari Rp 1.950.000 menjadi Rp 1.968.000 per gram.

Emas Galeri24 tersedia dalam kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

• 0,5 gram: Rp 1.064.000
• 1 gram: Rp 1.968.000
• 2 gram: Rp 3.907.000
• 5 gram: Rp 9.652.000
• 10 gram: Rp 19.202.000
• 25 gram: Rp 47.910.000
• 50 gram: Rp 95.623.000
• 100 gram: Rp 191.170.000
• 250 gram: Rp 477.783.000
• 500 gram: Rp 954.441.000

Harga emas Galeri24:

• 0,5 gram: Rp 1.022.000
• 1 gram: Rp 1.949.000
• 2 gram: Rp 3.839.000
• 5 gram: Rp 9.527.000
• 10 gram: Rp 19.003.000
• 25 gram: Rp 47.390.000
• 50 gram: Rp 94.704.000
• 100 gram: Rp 189.316.000
• 250 gram: Rp 473.054.000
• 500 gram: Rp 945.642.000
• 1.000 gram: Rp 1.891.283.000

sumber : ANTARA

Advertisement

Adblock test (Why?)

Harga Emas Galeri24 dan UBS Kompak Meroket, Ini Daftar Terbarunya
Sumber Eknomi

Airlangga: Semua Poin Perjanjian Dagang Indonesia–AS Disepakati Bersama

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa seluruh poin dalam dokumen Joint Statement terkait Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menanggapi dokumen resmi Joint Statement AS–RI yang dirilis Gedung Putih pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat. “Semua sudah disepakati kedua belah pihak,” ujar Airlangga.

Menanggapi isu bahwa Amerika Serikat meminta Indonesia mengubah regulasi ketenagakerjaan, Airlangga membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak ada perubahan regulasi, hanya permintaan agar Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Itu juga tidak ada perubahan. Hanya diminta comply dengan regulasi, dan itu sudah kita lakukan,” katanya.

Terkait perlindungan data pribadi, Airlangga menuturkan mekanisme transfer data sudah berjalan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. “Transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab, itu sudah,” ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade guna memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang telah terjalin lama.

Kesepakatan ini mencakup penghapusan hingga 99 persen hambatan tarif oleh Indonesia terhadap produk industri dan pertanian asal AS, serta pengurangan tarif hingga 19 persen oleh AS terhadap barang asal Indonesia.

Kedua negara juga sepakat mengatasi hambatan non-tarif seperti persyaratan konten lokal, pelabelan, dan sertifikasi produk, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Indonesia juga akan melonggarkan regulasi ekspor-impor, khususnya untuk produk digital, pangan, dan pertanian AS, serta membuka akses terhadap data lintas negara.

Dalam aspek ketenagakerjaan dan lingkungan, Indonesia berkomitmen melarang impor barang hasil kerja paksa, menjamin hak buruh, memperkuat hukum lingkungan, serta memerangi penebangan dan perikanan ilegal.

Indonesia juga akan menghapus pembatasan ekspor mineral penting ke AS. Selain itu, kedua negara berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi dan keamanan rantai pasok untuk menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari negara ketiga.

Dalam kesepakatan ini, turut dicatat komitmen komersial senilai lebih dari 22 miliar dolar AS antara perusahaan AS dan Indonesia untuk pengadaan pesawat, produk pertanian, dan energi. Perundingan lanjutan untuk memfinalisasi perjanjian perdagangan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Airlangga: Semua Poin Perjanjian Dagang Indonesia–AS Disepakati Bersama
Sumber Eknomi

Prabowo Minta BPS Tingkatkan Akurasi Data, Ada Apa?

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan khusus kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi data nasional, termasuk data dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

“Presiden minta BPS meningkatkan akurasi data,” ujar Amalia, seusai menghadiri ratas itu.

Secara khusus, ia menyebut bahwa Presiden menekankan pentingnya pengumpulan data dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengingat topik tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat terbatas.

“BPS diminta untuk segera mengumpulkan data dari seluruh KEK. Presiden juga menginstruksikan agar seluruh pengelola KEK dapat berkolaborasi aktif dengan BPS dalam proses pendataan di lapangan,” katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin ratas yang membahas perkembangan KEK bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat tersebut digelar secara hybrid dengan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri, dan perwakilan KEK yang hadir secara langsung di Istana Merdeka terhubung dengan sejumlah perwakilan KEK lainnya dari berbagai wilayah di tanah air melalui video konferensi.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyoroti pencapaian signifikan KEK sepanjang 2024 yang berhasil melampaui target investasi dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa total investasi yang masuk ke KEK selama periode Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp90,1 triliun, jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp78,1 triliun.

Tidak hanya dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja di KEK juga menunjukkan hasil menggembirakan. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 47.747 tenaga kerja berhasil terserap, melebihi target awal yang ditetapkan sebanyak 38.953 orang.

Rosan juga menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan KEK selama tahun 2024 bertambah sebanyak 72 pelaku usaha. Secara kumulatif, sejak 2012 hingga 2024, KEK telah menghimpun investasi sebesar Rp263,4 triliun dengan jumlah pelaku usaha mencapai 403, dan menciptakan lapangan kerja bagi 160.874 tenaga kerja.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Prabowo Minta BPS Tingkatkan Akurasi Data, Ada Apa?
Sumber Eknomi

Wamenkop: Koperasi Merah Putih Bukan Pengganti Koperasi Petani

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan Serikat Petani Indonesia yang telah memiliki koperasi-koperasi petani akan menjadi fondasi bagi sistem ekonomi pangan yang mandiri dan berdaulat. Hal ini disampaikan Ferry saat Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, Selasa (22/7/2025).

"Jadi, Kopdes/Kel Merah Putih bukanlah pengganti koperasi petani, tetapi justru sebagai penguat ekosistem usahanya," ujar Ferry.

Dalam hal ini, lanjut Wamenkop yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Serikat Petani dapat membentuk koperasi sebagai upaya mendorong hilirisasi. Tujuannya agar petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mampu mengelola, mengolah, dan mendistribusikannya secara kolektif.

"Peluncuran resmi Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden RI di Klaten bukan hanya menandai dimulainya sebuah program, tetapi merupakan titik balik tonggak kebangkitan kedaulatan desa," ucap Ferry.

Bagi Wamenkop, Kongres Serikat Petani Indonesia kali ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi menjadi tonggak penting konsolidasi gerakan rakyat untuk merebut kembali ruang hidup, mewujudkan distribusi tanah yang adil, serta membangun sistem pangan yang berdaulat.

"Inilah saatnya membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan yang berpijak pada kekuatan desa dan koperasi," lanjutnya.

Wamenkop juga mengakui bahwa ketimpangan agraria dan pangan masih nyata hingga kini, di mana banyak petani belum memiliki lahan secara adil, sedangkan harga dan distribusi dikendalikan segelintir pihak. "Ironisnya, desa sebagai produsen utama belum berdaulat atas hasilnya sendiri," kata Ferry.

Karena itu, menurutnya, di tengah era ketika desa kerap hanya menjadi objek pembangunan, Kopdes/Kel Merah Putih hadir untuk mengembalikan kontrol ekonomi ke tangan masyarakat desa itu sendiri. "Maka, Kopdes/Kel kita dorong untuk tidak hanya menjadi wadah usaha, melainkan alat transformasi rantai nilai," tegas Wamenkop.

Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, distribusi pupuk subsidi dapat dipotong dari mata rantai yang panjang dan menyulitkan petani. Dengan rantai yang lebih pendek dan terkontrol, harga pupuk bisa lebih murah, biaya produksi turun, dan petani mendapatkan margin yang lebih besar. "Inilah bentuk nyata kedaulatan ekonomi petani," ujarnya.

Bahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga bisa bermitra dengan unit penggilingan padi di tingkat desa agar petani tak lagi bergantung pada tengkulak. "Inilah agenda besar kita, yaitu mengembalikan nilai tambah ke tangan produsen, yakni petani," kata Ferry.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Wamenkop: Koperasi Merah Putih Bukan Pengganti Koperasi Petani
Sumber Eknomi

PTP Nonpetikemas Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pengembangan UMKM di Palembang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) pada Senin, 21 Juli 2025 menyalurkan bantuan alat produksi kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang, Pempek Pak Eko.

Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen PTP Nonpetikemas dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas operasional UMKM tersebut.

Pempek Pak Eko adalah usaha keluarga dari almarhum Pak Eko, pegawai Pelindo yang wafat ketika menjalankan tugas. Usaha ini dijalankan istri beliau untuk meneruskan perjuangan keluarga, sekaligus sumber penghidupan dan biaya pendidikan anak-anak mereka yang masih harus bersekolah.

Dukungan dari PTP Nonpetikemas menjadi langkah penting dalam membantu keberlangsungan usaha dan masa depan keluarga tersebut.

Indra Hidayat Sani, Direktur Utama PTP Nonpetikemas mengatakan, program bantuan alat produksi ini bukti komitmen PTP Nonpetikemas untuk memperkuat kepedulian dan kebermanfaatan kehadiran perusahaan bagi sesama, khususnya pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional kami.

‘’Melalui bantuan alat produksi ini, kami berharap dapat mendorong terbentuknya kemandirian UMKM dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan,” ujar Indra.

Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, kepada penerima manfaat yang didampingi oleh Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Palembang, Ade Affandi.

Pempek Pak Eko dikenal dengan cita rasa otentik pempek khas Palembang, akan memanfaatkan bantuan alat produksi ini untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksinya. Dengan alat produksi baru ini, diharapkan Pempek Pak Eko dapat menjangkau pasar lebih luas dan menghasilkan produk dengan kualitas lebih konsisten.

Sri Mulyanti, pemilik UMKM Pempek Pak Eko, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian PTP Nonpetikemas.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan luar biasa ini. Bantuan alat produksi ini menjadi katalisator bagi kami untuk terus berinovasi, memperluas jangkauan pasar, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga serta seluruh tim Pempek Pak Eko.” tuturnya.

PTP Nonpetikemas Cabang Palembang berada di Pelabuhan Boom Baru, Palembang.

Pelabuhan ini memiliki peranan sangat penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya bagi masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya karena pelabuhan yang dimanfaatkan untuk bongkar muat barang dalam jumlah yang besar.

PTP Nonpetikemas telah beroperasi di 11 cabang Pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah strategis Indonesia, meliputi DKI Jakarta (Cabang Pelabuhan Tanjung Priok), Banten (Cabang Pelabuhan Banten), Jawa Barat (Cabang Cirebon).

Selain itu, Lampung (Cabang Panjang), Bengkulu (Cabang Bengkulu), Sumatera Selatan (Cabang Palembang), Jambi (Cabang Jambi), Sumatera Barat (Cabang Teluk Bayur), Kepulauan Bangka Belitung (Cabang Tanjung Pandan dan Cabang Pangkal Balam), serta Kalimantan Barat (Cabang Pontianak).

Adblock test (Why?)

PTP Nonpetikemas Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pengembangan UMKM di Palembang
Sumber Eknomi

Hadapi Tekanan Tarif Amerika Serikat, Ini Tiga Usul Strategi dari Indef

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan tiga langkah strategis untuk merespons tekanan global, terutama menyusul kebijakan tarif 19 persen dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Ketiganya meliputi ekspansi pasar ekspor, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan diversifikasi produk ekspor.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, dominasi impor dari lima negara besar, khususnya China, memperlihatkan ketergantungan yang tinggi terhadap produk luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, nilai impor dari China tercatat sebesar 73,85 miliar dolar AS, disusul oleh Singapura (21,53 miliar dolar AS), Jepang (14,98 miliar dolar AS), Amerika Serikat (12,02 miliar dolar AS), dan Malaysia (10,92 miliar dolar AS).

“Kelima negara tersebut berkontribusi sebesar 56,68 persen dari total nilai impor Indonesia dan sebagian besar didominasi oleh bahan baku dan barang penolong,” kata Esther dalam Diskusi Publik INDEF: "Tarif Amerika Turun, Indonesia Bakal Untung?" yang diikuti secara daring, Senin (21/7/2025).

Adapun nilai impor bahan baku/penolong Indonesia mencapai 170,7 miliar dolar AS, sementara impor nonmigas totalnya mencapai 198,9 miliar dolar AS. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan hasil kesepakatan dagang dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa, 15 Juli 2025. Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia akan meningkatkan impor beberapa komoditas asal AS seperti kedelai, kapas, dan minyak mentah. Langkah ini ditujukan untuk menekan defisit perdagangan AS, namun pemerintah menjamin hal tersebut tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Merespons kondisi ini, Esther menekankan perlunya strategi diversifikasi pasar dan produk agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar negara besar. “Indonesia harus aktif memperluas akses pasar dan diversifikasi tujuan ekspor, sehingga tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara besar,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan kebijakan tarif tinggi era Trump yang sebelumnya naik dari 10 persen menjadi 32 persen, lalu turun menjadi 19 persen saat ini. "Artinya kita jangan sampai tergantung pada pasar negara lain. Sebanyak mungkin kita harus menciptakan diversifikasi pasar ekspor,” tegasnya.

INDEF juga mendorong perbaikan iklim investasi agar sektor industri lebih bergairah dan menghasilkan produk bernilai tambah. “Investasi yang masuk akan mendorong hilirisasi dan nilai tambah ekspor kita. Tapi syaratnya, iklim investasi harus benar-benar mendukung,” kata Esther.

Strategi ketiga adalah diversifikasi produk ekspor. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan komoditas lama. Perlu ada inovasi produk agar lebih kompetitif dan tahan terhadap dinamika pasar global.

“Jangan hanya itu-itu saja yang diekspor. Perlu diperbanyak variasi produk ekspor,” ujarnya.

Esther juga menyebut Vietnam sebagai contoh negara yang sukses memanfaatkan momen perang dagang AS–China. Pada 2019, Vietnam menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari pergeseran rantai pasok global akibat tarif tinggi.

Adblock test (Why?)

Hadapi Tekanan Tarif Amerika Serikat, Ini Tiga Usul Strategi dari Indef
Sumber Eknomi

NFA: Sukses Program SPHP Beras Bergantung pada Kepatuhan Penyalur

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras pada Jumat (18/7/2025), yang dipusatkan di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan para penyalur di lapangan.

Arief menjelaskan, Program SPHP Beras merupakan instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya pendistribusian sesuai aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

NFA menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP Beras selama enam bulan ke depan. Target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 1.318.826.629 kilogram (kg), sebagaimana tercantum dalam surat penugasan Kepala NFA Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

“Pak Dirut Bulog sudah menyusun mekanisme teknis agar para penyalur dapat mematuhi juknis yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional. Kepatuhan ini penting untuk mencegah penyelewengan seperti pengoplosan atau pengurangan berat timbangan,” kata Arief, dikutip Ahad (20/7/2025).

Distribusi SPHP Beras dilakukan melalui pedagang pengecer mitra Bulog di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, Gerakan Pangan Murah, serta kantor/outlet BUMN (Perum Bulog, ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company/PIHC). Selain itu, distribusi juga melalui instansi pemerintah, seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa seluruh pengecer wajib terverifikasi melalui aplikasi Klik SPHP, dengan batas maksimal pengambilan sebesar dua ton. Untuk konsumen, pembelian dibatasi maksimal dua kemasan (masing-masing 5 kg), dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

“Para pengecer wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menyalahgunakan penyaluran Beras SPHP. Produk ini ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah dan hanya boleh dijual maksimal dua pack per orang,” ujar Ahmad Rizal.

Ia memastikan harga SPHP Beras terjangkau dan disesuaikan berdasarkan pembagian zona wilayah: Zona 1 sebesar Rp 12.500/kg, Zona 2 Rp 13.100/kg, dan Zona 3 Rp 13.500/kg. Harga ini ditetapkan demi menjaga keterjangkauan masyarakat sekaligus menjamin distribusi merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung pengawasan ketat atas pelaksanaan program ini. Ia menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang efisien dan transparan. Pemerintah, kata dia, akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan.

“Secara antisipatif, pemerintah akan memperkuat sistem distribusi melalui pembangunan koperasi desa (Kopdes) permanen guna memangkas rantai tengkulak dan mencegah permainan harga oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Zulkifli, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Melalui Program SPHP Beras, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga wajar. Perum Bulog dan mitra yang ditunjuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP ke seluruh wilayah Indonesia secara bertahap, sebagai respons terhadap kondisi harga di lapangan yang sempat melonjak meskipun stok meningkat.

“Kami yakin satu hingga dua minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau operasi pangan murah di Majene, Sulawesi Barat, Ahad (20/7/2025).

Pada saat yang sama, Amran memastikan pembenahan ekosistem tata niaga perberasan tetap berjalan. Sebanyak 212 produsen beras telah dipanggil karena diduga melakukan pelanggaran mutu, takaran, dan penjualan di luar Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebanyak 25 di antaranya telah diperiksa kepolisian.

Adblock test (Why?)

NFA: Sukses Program SPHP Beras Bergantung pada Kepatuhan Penyalur
Sumber Eknomi

Mentan Pantau Operasi Beras Murah, Harga Diprediksi Turun Dua Pekan Lagi

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

REPUBLIKA.CO.ID, MAJENE -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memantau jalannya Gerakan Pangan Murah Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Amran optimistis, harga beras segera turun dalam dua pekan ke depan.

Perum Bulog dan sejumlah mitra telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton, secara bertahap ke seluruh Indonesia secara bertahap. Itu termasuk ke Sulbar ini. Ini bentuk operasi pasar yang sudah diluncurkan sejak dua hari lalu, di Jakarta.

"Seluruh BUMN bergerak bersama-sama untuk melakukan operasi pasar besar-besaran. Ada beras kita siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin 1-2 minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Amran saat mengunjungi operasi pangan murah di Majene, Sulbar, pada Ahad (20/7/2025).

Mentan mengungkapka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Pada saat yang sama, ia menyinggung dugaan kasus pengoplosan beras yang tidak sesuai kualitas dan harga. Kasus ini telah ditindak oleh pihak berwenang.

Menurutnya, dampak dari upaya tersebut mulai terlihat. Amran berpendapat ada penurunan harga beras oleh perusahaan maupun produsen. Beberapa produsen menyurati langsung akan menurunkan harga satu kemasan Rp1000. Ini untuk beras premium.

"Kami minta seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melewati HET (harga eceran tertinggi) dan mutunya bilamana premium harus premium, medium mutunya harus medium. Kita memulai yang baru,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan ini.

Ia senantiasa berkoordinasi dengan penegak hukum. Amran meminta pengusaha ataupun produsen beras harus menjalankan bisnis yang tidak merugikan masyarakat.

"Tadi malam kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa maraton. Jadi kami harapkan sekali lagi saudaraku para pengusaha beras, ayo kita menjaga kondisi yang kondusif. Anda bisa untung tapi ini tidak boleh dipermainkan,” ujarnya menegaskan.

Pemerintah menetapkan 5.302 titik penyaluran beras yang digunakan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Ada tiga jalur utama penyaluran yakni melalui Perum Bulog, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebarannya di ribuan titik, antara lain di lokasi Kantor Pos, beberapa BUMN Pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company (PIHC), Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian (UPT Kementan).

Advertisement

Adblock test (Why?)

Mentan Pantau Operasi Beras Murah, Harga Diprediksi Turun Dua Pekan Lagi
Sumber Eknomi