REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Keputusan pemerintah mengalihkan kewenangan impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai kepada badan usaha milik negara (BUMN) dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga pemerataan dan stabilitas pangan. Kebijakan ini dipandang relevan di tengah gejolak harga global dan tingginya ketergantungan industri pakan nasional pada impor.
Akademisi IPB University Prima Gandhi menilai, penugasan impor SBM kepada PT Berdikari sejalan dengan mandat konstitusi yang menempatkan penguasaan cabang produksi penting di tangan negara. Menurut Prima, langkah ini menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap ketidakpastian pasar global.
“Kebijakan ini sangat tepat di tengah gejolak harga kedelai global dan tekanan yang kian meningkat terhadap industri pakan ternak. Dalam jangka pendek, kebijakan ini juga sangat logis karena menunjukkan respons cepat negara terhadap ketidakpastian pasar global,” ujar Prima dalam keterangan yang diterima pada Rabu (24/12/2025).
Pemerintah menetapkan mulai 1 Januari 2026 impor SBM dilakukan melalui PT Berdikari. Prima menilai kebijakan tersebut penting karena bungkil kedelai merupakan bahan baku strategis pakan ternak, khususnya unggas dan babi, dengan kontribusi sekitar 20–25 persen kebutuhan pakan nasional.
Permintaan SBM nasional mencapai 5–6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik belum pernah menembus 10 persen dari total kebutuhan. Ketergantungan tinggi pada impor, menurut Prima, membuat sektor peternakan rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar.
Kerentanan tersebut semakin terasa ketika fenomena El Nino pada paruh akhir 2025 mengganggu panen kedelai di Brasil dan Argentina. Dampaknya, harga pakan dunia melonjak hingga 30 persen dan menekan biaya produksi peternak di dalam negeri.
Sebelum penugasan kepada BUMN, mekanisme impor yang tersebar di banyak pelaku usaha dinilai rawan memicu dominasi pasar oleh segelintir pihak. Prima menilai keterlibatan BUMN dapat membantu menstabilkan harga, mencegah penimbunan, dan memperbaiki distribusi. “Dari sisi pragmatis, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada peternak kecil dan industri dalam negeri,” katanya.
Meski demikian, Prima mengingatkan keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan BUMN yang ditugaskan. Ia menyinggung pengalaman penugasan impor komoditas lain yang kerap menghadapi persoalan inefisiensi birokrasi dan keterlambatan pasokan.
“Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi peternak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan PT Berdikari memiliki kapasitas kelembagaan, pembiayaan, logistik, serta manajemen risiko yang memadai agar penugasan impor tidak mengganggu pasokan pakan nasional.
Prima menekankan kebijakan impor oleh BUMN seharusnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong transformasi sistem pakan nasional melalui peningkatan produksi kedelai domestik, pengembangan bahan pakan alternatif, serta insentif fiskal untuk substitusi impor.
“Dengan strategi berlapis, Indonesia diharapkan tidak terus bergantung pada impor SBM, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pakan dari sumber daya lokal secara berkelanjutan,” kata Prima.
Pengalihan Impor Bungkil Kedelai ke BUMN Dinilai Jadi Langkah Strategis
Sumber Eknomi
No comments:
Post a Comment