"Bagaimana keadilan dicapai, dengan kemajuan ekonomi. Bagaimana kemajuan ekonomi itu, harus lebih merata, harus lebih baik," kata Wapres saat memberi kuliah umum di acara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan menyongsong Dies Natalis ke-60 Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Minggu (4/11/2018).
Diungkapkannya, selama lebih dari 70 tahun sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ada 15 konflik besar di antaranya peristiwa Madiun, RMS di Maluku, DI/TII, PRII, Permesta, G30S, Poso, Ambon, Timtim, Papua dan Aceh. Dari belasan konflik itu, 10 di antaranya dipicu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
"Karena ketidakadilan, suatu bangsa bisa pecah, bisa konflik. Ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, atau antarwilayah, 15 kali konflik dan 10 karena ketidakadilan," sebut JK.
"Untuk mencegah konflik, kita harus melaksanakan pembangunan yang adil untuk bangsa ini. Tanpa keadilan tidak bisa menggerakkan bangsa ini dengan baik," sambung JK.
Karena itu, JK meminta generasi muda agar berani berwirausaha untuk menggerakkan ekonomi sehingga pembangunan bisa lebih merata.
"Di antara 100 orang yang lulus universitas, rata-rata yang bisa jadi PNS maksimal 4 orang, 96 orang harus bekerja profesional atau berwirausaha, tidak ada pilihan lain, tentu mahasiswa tidak mau menganggur. Oleh karena itu universitas harus mendidik, melatih mahasiswa untuk menjadi profesional atau berwirausaha, baru semuanya dapat berjalan dengan baik," terangnya.
Dalam kuliah umumnya, JK memang menekankan para sarjana berani berwirausaha dengan berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi. JK mengingatkan peluang lulusan sarjana untuk menjadi PNS terbilang kecil jika berkaca pada pendaftaran PNS tahun ini.
"Pilihan yang ada dan tidak terbatas adalah berwirausaha, yang dapat mempersatukan bangsa karena dapat menumbuhkan pertumbuhan yang adil. Kenapa selalu disebut pertumbuhan yang adil, karena tanpa keadilan bisa menyebabkan masalah-masalah bangsa yang memicu konflik," imbuh JK.
(mbr/mbr)
No comments:
Post a Comment