JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia yang belum tergali maksimal. Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 20 gigawatt (GW), sedangkan pemanfaatan panas bumi menjadi listrik baru sekitar 2,3 GW.
Karena itu, Wapres menegaskan komitmen pemerintah terus mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau. "Dengan dukungan ini, diharapkan pada 2060, kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 Gigawatt," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka acara The 9TH Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia diberkahi potensi energi baru terbaru (EBT) yang melimpah, tetapi belum dimaksimalkan keseluruhan. Karena itu, sejalan dengan komitmen transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060, pemerintah dalam lima tahun terakhir mengoptimalkan pengembangan EBT di Indonesia.
"Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 Gigawatt, yang berasal dari berbagai potensi yang kita miliki seperti surya, hidro, angin, bioenergi, arus laut, dan panas bumi," ujarnya.
Untuk mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia, Kiai Ma'ruf meminta agar kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi diperbaiki. Hal ini sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia sekaligus menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.
Selain itu, kata Kiai Ma'ruf, dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia. "Misalnya, program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian ESDM, perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya memang belum mencukupi untuk mempermudah pengembang," ujarnya.
Selain itu, Kiai Ma'ruf berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi, dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi.
Kiai Ma'ruf juga menekankan pengembangan pembangkit panas bumi harus dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini meminta pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, maupun pariwisata di wilayah yang dikelola.
"Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," ujarnya.
Kiai Ma'ruf juga menekankan agar pengembangan potensi panas bumi yang sebagian besar berada di kawasan hutan tetap memperhatikan ekosistem. Jangan sampai ekslorasi tidak memperhatikan ekosistem yang berpotensi merusak hutan dan mengancam kehidupan satwa.
Untuk itu, kata Kiai Ma'ruf, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan. "Saya berharap forum ini dapat menjadi media untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan terobosan serta praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan panas bumi sebagai upaya transisi energi menuju Emisi Nol Bersih di tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya.
Saat ini, salah satu tantangan pengembangan panas bumi di Indonesia adalah tingginya risiko dalam pengeboran dan juga operasional panas bumi. Selain itu, inkonsistensi aturan dan kebijakan pemerintah jadi menghambat langkah investor untuk masuk ke Indonesia untuk melakukan pengembangan.
Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi mengatakan Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang bisa jadi energi listrik yang besar. Hanya saja, laju pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dari tahun ke tahun lambat.
"Hingga saat ini terpasang sudah 2.780 MW atau rata-rata pertumbuhan panas bumi terpasang per tahunnya hanya sekitar 40 MW," kata Prijandaru.
Selain persoalan kebijakan yang berubah dan tinggi risiko, lambatnya pertumbuhan PLTP juga karena harga jual listrik panas bumi yang tidak masuk kepada angka keekonomian pengembangan panas bumi. "Harga jual listrik, keekonomian proyek serta tingkat risiko yang tinggi menjadi tantangan besar pengembangan panas bumi di Indonesia," ujar Prijandaru.
Padahal, Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki potensi panas bumi di dunia. Indonesia tercatat memiliki potensi 24 GW, di bawah Amerika Serikat yang mempunyai potensi hingga 30 GW. Jepang saja hanya 23,4 GW dan Kenya 1,5 GW.
Tercatat, saat ini kapasitas terpasang PLTP sebesar 2,3 GW. Padahal, pemerintah menargetkan panas bumi menjadi salah satu backbone kelistrikan masa depan yang mendominasi sumber listrik bersih di Indonesia.
Insentif fiskal
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah sedang membedah kebijakan terkait panas bumi. Sebagai salah satu potensi unggulan dalam menghadapi transisi energi, Febrio menilai investasi di sektor panas bumi harus didorong.
"Potensinya banyak dan kebutuhannya semakin besar untuk transisi energi ini. Kita sedang evaluasi bareng bareng khususnya soal governance drilling ini skemanya seperti apa," kata Febrio.
Febrio mengakui bahwa dalam pengembangan panas bumi eksplorasi menjadi tantangan yang besar. Tingginya risiko dalam pengembangan panas bumi menjadikan investasi yang dibutuhkan sangat besar.
"Ini kita lagi lihat lagi semua skemanya. Mana yang paling optimal dan sesuai kebutuhanan kita dorong kesana," kata Febrio.
Optimalkan Energi Panas Bumi
Sumber Eknomi
No comments:
Post a Comment