JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Sebab, Tito mencermati kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali. “Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hibrida di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Tito menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos.
Selain menggunakan anggaran reguler, pemda juga bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
Tito juga telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan bansos. Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat kepala daerah.
Dia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Tahun lalu, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.
“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak Rp 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.
Tito menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.
Lebih lanjut, Tito menekankan kepada pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacain terus ini naik terus [inflasinya] dan di atas terus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga membeberkan daerah yang inflasinya masih di atas rata-rata nasional. Di tingkat provinsi ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian di tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus. Sementara kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal.
Tito mengatakan, inflasi harus terus dikendalikan karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Dia menyampaikan, inflasi nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023. Tito pun mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.
"Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar 552 wilayah," ujar Tito.
Bansos terus disalurkan
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyalurkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP). Kali ini, Jokowi melakukan penyaluran kepada sejumlah penerima manfaat di gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi ingin memastikan masyarakat penerima bansos telah menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya. Masyarakat penerima bansos kali ini merupakan penerima manfaat tambahan sehingga baru mulai memperoleh bantuan pada Januari 2024.
“Karena kemarin sudah dimulai September, Oktober, November, Desember, tapi ada yang pendaftar baru sehingga di Januari ini bisa masuk untuk mendapatkan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, masyarakat penerima manfaat tambahan tersebut nantinya juga akan memperoleh bantuan hingga Maret 2024. Ia pun berjanji, jika kondisi APBN dinilai mencukupi maka bantuan serupa akan dilanjutkan pemerintah hingga Juni 2024.
“Nanti kita hitung-hitungan lagi. Kalau APBN memungkinkan, kita lanjutkan lagi April, Mei, Juni. Setuju?” kata Jokowi.
Jokowi pun memastikan pemerintah akan berusaha melakukan perhitungan dan kalkulasi dengan baik. Sehingga pemberian bantuan tersebut dapat diperpanjang hingga Juni 2024 mendatang.
“Kita akan berusaha agar nanti bisa dilanjutkan di April, Mei, Juni,” ujarnya.
Selain turut menyerahkan bantuan pangan, Jokowi mengecek cadangan beras di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah. Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan Penjabat Wali Kota Serang Yedi Rahmat.
Daerah Diminta Gencarkan Pemberian Bansos
Sumber Eknomi
No comments:
Post a Comment