Kemenhub Ingatkan Pembatasan Operasional Truk Sumbu Tiga Selama Libur Nataru

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Kemenhub ingatkan truk sumbu tiga patuhi pembatasan operasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan pengemudi dan perusahaan angkutan truk sumbu tiga agar mematuhi pembatasan operasional selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan lalu lintas.

"Bagi para pengusaha, pemilik kendaraan, serta pengemudi kami ingatkan untuk mematuhi aturan ini demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas," tegas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025 yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan non-tol (arteri) selama periode libur akhir tahun.

Menurut SKB tersebut, truk sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan tol mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, tanpa ada pengecualian waktu. Selain itu, truk juga dilarang melintasi jalan non-tol atau arteri pada pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat pada periode yang sama.

"Kami telah melaksanakan analisa dan evaluasi bersama Korlantas Polri, Jasa Marga, dan Jasa Raharja untuk memastikan keselamatan dan kelancaran angkutan selama libur akhir tahun," tambah Aan di Command Center KM 29 Cikarang, Bekasi.

Kemenhub dan pemangku kepentingan terkait akan menggunakan hasil analisa dan evaluasi ini sebagai dasar penguatan pengawasan serta strategi pengaturan arus lalu lintas untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi selama operasi angkutan Natal dan Tahun Baru. Pelanggaran terhadap ketentuan SKB ini akan dikenakan sanksi tegas.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kemenhub Ingatkan Pembatasan Operasional Truk Sumbu Tiga Selama Libur Nataru
Sumber Eknomi

Respons Isu Viral Roti'O, Banggar DPR: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Terkena Sanksi Pidana

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mengingatkan merchant atau penjual yang menolak pembeli memberikan pembayaran tunai memakai rupiah, bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rupiah merupakan pembayaran yang sah dan kedudukannya diatur di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sesuai UU tersebut, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak manapun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Pernyataan Said disampaikan merespons viralnya sebuah video di media sosial. Akun Instagram @arli_alcatraz mengunggah sebuah video terkait seorang konsumen lansia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12/2025) di halte Transjakarta yang berlokasi di Monas.

Dalam video dimaksud terlihat seorang pria memprotes toko roti tersebut karena menolak pembayaran dengan uang tunai. Toko roti itu disebut mengharuskan pembayaran menggunakan QRIS.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah dan DPR perlu mengedukasi masyarakat agar jangan sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, sebab bisa berkonsekuensi pidana. Dirinya pun berharap Bank Indonesia (BI) juga harus ikut mengedukasi masyarakat bahwa rupiah masih menjadi mata uang nasional dan menjadi alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian, kata dia, jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu pihak penjual tidak memberikan opsi bagi pembayaran memakai rupiah secara tunai.

Apalagi, dia menyebutkan pemerintah dan DPR belum merevisi pembayaran dengan uang tunai rupiah, sehingga wajib bagi siapa pun di Indonesia untuk menerimanya.

Sebagai perbandingan, lanjut Said, Singapura, negara maju dengan layanan cashless (nontunai) paling baik saja masih memberikan layanan pembayaran tunai hingga 3.000 dolar Singapura dan di banyak negara maju lainnya yang masih melayani pembayaran tunai.

"Kami tidak melarang, bahkan mendukung pihak merchant menggunakan pembayaran nontunai, akan tetapi jangan menutup pihak pembeli atau rekanan membayar dengan tunai. Opsi itu harus tetap diberikan layanannya," tuturnya.

Apalagi di wilayah Indonesia, dirinya menyampaikan tidak semua terlayani jaringan internet, sehingga tidak semua wilayah bisa menggunakan layanan nontunai. Pada saat yang sama, kata Said, sudah menjadi rahasia umum bahwa literasi keuangan di Tanah Air masih rendah.

Oleh karenanya, dia kembali berharap agar BI menekankan hal tersebut kepada para pelaku usaha di Indonesia serta menindak pihak yang menolak penggunaan mata uang nasional rupiah.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Respons Isu Viral Roti'O, Banggar DPR: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Terkena Sanksi Pidana
Sumber Eknomi

Komitmen BRI Life, Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp 1,4 Miliar ke Nasabah Asuransi Pelita di Palembang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- PT Asuransi BRI Life secara konsisten menunjukkan komitmennya sebagai mitra perlindungan tepercaya bagi nasabahnya, dalam menghadapi berbagai risiko. Mulai dari risiko kesehatan hingga tutup usia akibat sakit maupun musibah/kecelakaan, yang diiwujudkan melalui pembayaran klaim dan manfaat asuransi sesuai ketentuan polis.

Komitmen tersebut tidak hanya mencerminkan optimalisasi pelayanan kepada nasabah, tetapi juga menjadi bukti nyata peran penting asuransi dalam memberikan ketenangan dan perlindungan finansial bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat.

BRI Life mencatat total pembayaran klaim hingga November 2025 mencapai Rp 4,70 triliun, tumbuh 2 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan klaim tertinggi dari klaim risiko sebesar 45 persen.

Pertumbuhan klaim ini tetap terkendali, dengan rasio klaim masih cukup terjaga pada 65 persen.

Pembayaran Klaim dan Manfaat Nasabah Asuransi Pelita di Palembang

BRI Life terus menegaskan komitmennya dengan memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai ketentuan pertanggungan dalam polis yang telah dijanjikan kepada nasabah.

Salah satunya diwujudkan melalui pembayaran klaim senilai Rp 1,4 miliar kepada ahli waris pemegang polis nasabah Asuransi Pelita atas nama Novita Sari di Palembang, yang meninggal karena musibah kecelakaan.

Serah terima klaim dilakukan secara seremonial dan dihadiri perwakilan direksi dan manajemen BRI Life, yang dalam kesempatan ini diwakili Pejabat Eksekutif BRI Life Aestika Oryza Gunarto. Acara ini juga dihadiri perwakilan BRI Regional Office Palembang, yakni Lutfi Iskandar, selaku RCEO BRI Region 8 Palembang.

Aestika menyatakan, pembayaran klaim merupakan bukti nyata BRI Life kepada nasabah, di mana BRI Life hadir untuk memberikan layanan terbaik membantu nasabah, dalam melewati masa sulit seperti kondisi sakit atau meninggal dunia.

‘’Ini sejalan dengan semangat kami; ‘Customer is Our Priority, Serve with Integrity’, karena pembayaran klaim merupakan bentuk komitmen perusahaan sekaligus diharapkan bisa memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan,’’ katanya dalam keterangan Jumat (26/12/2025).

Untuk itu, jelas dia, pihaknya senantiasa memastikan hak nasabah melalui pembayaran klaim yang sah dan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku, termasuk dengan tetap memperhatikan dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asuransi Pelita BRI Life adalah produk asuransi jiwa berjangka dan kecelakaan dari BRI Life, yang menawarkan perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan bertingkat (100 persen untuk meninggal alami, 200 persen untuk kecelakaan, 300 persen untuk kecelakaan transportasi umum).

Produk ini memiliki berbagai keunggulan, termasuk manfaat tambahan opsional seperti penyakit kritis dan cacat tetap, pengembalian premi (no claim bonus), uang pertanggungan yang bisa bertambah, dan fleksibilitas pembayaran premi.

RD Abdullah, ahli waris almarhumah, pada seremoni serah terima klaim menyampaikan, “Kami sangat bersyukur telah menerima pembayaran klaim dan manfaat asuransi dari BRI Life dengan proses lancar dan mudah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Asuransi BRI Life.”

Dalam setiap proses pembayaran klaim dan manfaat, BRI Life berpegang pada standard operating procedure (SOP) yang berlaku, serta mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini komitmen BRI Life dalam menjaga akurasi, transparansi dan akuntabilitas layanan bagi nasabah.

Menutup sambutannya Aestika menyampaikan, BRI Life senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘’Prinsip ini menjadi dasar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan jiwa,’’ katanya.

Adblock test (Why?)

Komitmen BRI Life, Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp 1,4 Miliar ke Nasabah Asuransi Pelita di Palembang
Sumber Eknomi

Diskon Transportasi Akhir Tahun Dongkrak Mobilitas, Penumpang Kereta Capai 1,09 Juta Orang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menggenjot stimulus ekonomi pada akhir 2025 melalui diskon transportasi massal, percepatan bantuan sosial, dan relaksasi pembiayaan UMKM. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang perputaran ekonomi selama libur akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus diberikan melalui diskon tiket kereta api hingga 30 persen pada periode 22 Desember hingga 10 Januari. "Hingga 26 Desember, realisasi penumpang mencapai 1.093.231 orang dengan realisasi anggaran 83,36 persen dari target 70 persen,” ujar Airlangga saat meninjau persiapan Work From Anywhere di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Selain kereta api, pemerintah memberikan diskon angkutan laut Pelni sebesar 20 persen pada periode 17 Desember hingga 10 Januari. Program tersebut menargetkan 405.881 penumpang dengan realisasi hingga 26 Desember mencapai 273.674 orang atau 67,4 persen senilai Rp17,2 miliar.

Stimulus juga menyasar sektor penyeberangan melalui diskon ASDP sebesar 19 persen. Hingga 26 Desember, realisasi tercatat 89.982 unit kendaraan dan 235.556 penumpang atau sekitar 18 persen.

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13–14 persen. Kebijakan ini diasumsikan mendorong mobilitas hingga 3.598.590 penumpang selama periode libur akhir tahun.

Selain stimulus transportasi, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga. BLT Kesera disalurkan kepada 29.912.362 keluarga penerima manfaat, disesuaikan dari target awal 35,05 juta keluarga.

Airlangga mengatakan penyaluran BLT Kesera dibatasi hingga 29 Desember 2025. “Realisasi BLT Kesera memiliki batas waktu penyaluran hingga 29 Desember 2025,” katanya.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai bencana bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Bantuan sebesar Rp8 juta per keluarga diberikan untuk pengisian rumah dan pemulihan ekonomi.

Santunan bagi keluarga korban meninggal dunia ditetapkan sebesar Rp15 juta, sementara korban luka berat menerima Rp5 juta. Pemerintah turut menyalurkan bantuan logistik berupa beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 hingga Rp450.000, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600.000.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah memberikan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pascabencana. Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat dimoratorium pembayaran bunga dan cicilan.

Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan skema khusus bagi debitur KUR baru. "Untuk debitur KUR baru pada periode 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2027, tingkat suku bunga ditetapkan 0 persen pada 2026,” ujarnya.

Skema bunga KUR selanjutnya naik menjadi 3 persen pada 2027 dan kembali ke 6 persen pada 2028. Pemerintah melakukan monitoring untuk memastikan percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

 

 

Adblock test (Why?)

Diskon Transportasi Akhir Tahun Dongkrak Mobilitas, Penumpang Kereta Capai 1,09 Juta Orang
Sumber Eknomi

Arus Lalu Lintas Tol Cipali Meningkat Signifikan pada Hari Libur Natal

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Arus lalu lintas di Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) menuju arah Cirebon dan sekitarnya mengalami peningkatan signifikan pada hari libur Natal, Kamis (25/12/2025).

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 51 ribu kendaraan yang melintasi Jalan Tol Cipali di kedua arah. Jumlah kendaraan yang melintas tersebut meningkat 52 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Menurut Ardam, pada libur Natal kali ini arus lalu lintas arah Cirebon di ruas Tol Cipali terpantau meningkat signifikan. Sepanjang Kamis, sejak pukul 00.00 WIB hingga 13.00 WIB, sekitar 39 ribu kendaraan melintas dari Jakarta menuju arah Cirebon melalui Gerbang Tol Cikopo.

Jumlah kendaraan tersebut tercatat meningkat sekitar 86 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Pada momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru, Ardam mengimbau para pengguna jalan untuk memastikan kondisi kendaraan tetap optimal sebelum menempuh perjalanan.

Apabila membutuhkan waktu istirahat, pengguna jalan dapat memanfaatkan sembilan rest area yang tersedia, termasuk dua rest area fungsional di ruas Jalan Tol Cipali.

Sebagai alternatif, pengguna jalan juga dapat beristirahat di luar gerbang tol terdekat. Tarif tol tetap sama meskipun pengguna jalan keluar dan masuk kembali.

Pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, pengelola Jalan Tol Cipali menerapkan sistem pembayaran tertutup yang memungkinkan pengguna jalan tol keluar dan masuk kembali tanpa dikenakan tarif tambahan.

Dengan adanya sistem pembayaran tertutup tersebut, pengguna Jalan Tol Cipali dapat memanfaatkan fasilitas penunjang di luar jalan tol, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta tempat istirahat alternatif sebelum melanjutkan perjalanan.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Arus Lalu Lintas Tol Cipali Meningkat Signifikan pada Hari Libur Natal
Sumber Eknomi

Sepanjang 2025, KCIC Catat Ada 6.800 Barang Penumpang Whoosh Tertinggal

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau kereta cepat Jakarta-Bandung mencatat ada ribuan barang penumpang Whoosh yang tertinggal di kereta dan stasiun operasional Whoosh pada sepanjang 2025. Ribuan barang tersebut dimasukkan dalam lost and found, dan bisa diambil kembali oleh para penumpang yang merasa kehilangan usai menggunakan layanan kereta Whoosh. 

“Mengenai lost and found, yang ditemukan di tahun ini ada sekitar 6.800 barang. Setengahnya sudah balik (ke penumpang yang kehilangan barang),” kata General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunnisa kepada wartawan, baru-baru ini.

Eva menerangkan, dari ribuan barang tertinggal tersebut, jenisnya macam-macam. Mulai dari makanan atau minuman, hingga barang-barang berharga. Barang-barang berharga itu mulai dari uang tunai Rp 50 juta, laptop, jam tangan bermerek, handphone, hingga perhiasan. Bahkan barang berukuran besar seperti koper 28 inch juga ada yang tertinggal, mengingat kondisi hiruk pikuk penumpang saat menggunakan Whoosh. 

Namun, Eva memastikan barang-barang yang ditemukan oleh petugas KCIC aman karena ada layanan lost and found. Secara teknis, barang-barang tertinggal yang ditemukan oleh petugas mulanya didata terlebih dahulu, termasuk isi dari barang yang ditemukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Dilakukanlah serah terima oleh petugas untuk masuk ke lost and found. 

Barang-barang itu kemudian dipilah. Mulai dari kategori yang berupa makanan/minuman, hingga barang-barang tahan lama. Khusus untuk barang-barang berupa makanan atau minuman yang memiliki batas kadaluarsa, pihak KCIC pada akhirnya melakukan pemusnahan terhadap barang tersebut. 

“Kebanyakan kan makanan, kayak bolu atau oleh-oleh gitu, aturannya seminggu (di lost and found). Kalau (melewati batas waktu) makanan kita musnahkan,” terangnya. 

Sementara itu, barang-barang yang tidak memiliki masa kadaluarsa akan diamankan selama enam bulan ke depan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun, Eva menyebut pihaknya memberikan waktu perpanjangan hingga 3 bulan ke depan. 

“Secara SOP enam bulan, tapi kita kasih spare waktu after enam bulan itu masih disimpan dengan baik. Biasanya kami jaga tiga bulan ke depan, lalu kami data mana yang kira-kira masih layak akan disumbangkan, yang enggak (layak) dimusnahkan,” jelasnya. 

Eva menekankan, layanan lost and found merupakan servis tambahan dari pihak KCIC dalam melayani para penumpang untuk merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan Whoosh. Para penumpang yang merasa kehilangan barang tinggal menghubungi pihak petugas untuk menindaklanjuti kehilangan.

“Lost and found adalah media yang kita gunakan untuk mendata barang-barang penumpang yang tertinggal, jadi selama barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas, maka itu pasti akan dimasukkan ke data lost and found,” terangnya. 

Namun, ia tak memungkiri atmosfer di transportasi publik memungkinkan adanya oknum-oknum tertentu yang bisa saja mengambil barang tertinggal yang sesungguhnya bukan miliknya. KCIC menegaskan, setiap barang yang dibawa penumpang merupakan tanggung jawab masing-masing. Pihak KCIC hanya memberikan fasilitas semampunya lewat lost and found jika barang tertinggal ditemukan petugas resmi. 

“Kami tekankan ke masyarakat atau penumpang bahwa ketika menggunakan Whoosh, apa yang kalian bawa itu menjadi tanggung jawab kalian,” tegasnya. 

Adblock test (Why?)

Sepanjang 2025, KCIC Catat Ada 6.800 Barang Penumpang Whoosh Tertinggal
Sumber Eknomi

Pengalihan Impor Bungkil Kedelai ke BUMN Dinilai Jadi Langkah Strategis

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Keputusan pemerintah mengalihkan kewenangan impor soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai kepada badan usaha milik negara (BUMN) dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga pemerataan dan stabilitas pangan. Kebijakan ini dipandang relevan di tengah gejolak harga global dan tingginya ketergantungan industri pakan nasional pada impor.

Akademisi IPB University Prima Gandhi menilai, penugasan impor SBM kepada PT Berdikari sejalan dengan mandat konstitusi yang menempatkan penguasaan cabang produksi penting di tangan negara. Menurut Prima, langkah ini menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap ketidakpastian pasar global.

“Kebijakan ini sangat tepat di tengah gejolak harga kedelai global dan tekanan yang kian meningkat terhadap industri pakan ternak. Dalam jangka pendek, kebijakan ini juga sangat logis karena menunjukkan respons cepat negara terhadap ketidakpastian pasar global,” ujar Prima dalam keterangan yang diterima pada Rabu (24/12/2025).

Pemerintah menetapkan mulai 1 Januari 2026 impor SBM dilakukan melalui PT Berdikari. Prima menilai kebijakan tersebut penting karena bungkil kedelai merupakan bahan baku strategis pakan ternak, khususnya unggas dan babi, dengan kontribusi sekitar 20–25 persen kebutuhan pakan nasional.

Permintaan SBM nasional mencapai 5–6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik belum pernah menembus 10 persen dari total kebutuhan. Ketergantungan tinggi pada impor, menurut Prima, membuat sektor peternakan rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar.

Kerentanan tersebut semakin terasa ketika fenomena El Nino pada paruh akhir 2025 mengganggu panen kedelai di Brasil dan Argentina. Dampaknya, harga pakan dunia melonjak hingga 30 persen dan menekan biaya produksi peternak di dalam negeri.

Sebelum penugasan kepada BUMN, mekanisme impor yang tersebar di banyak pelaku usaha dinilai rawan memicu dominasi pasar oleh segelintir pihak. Prima menilai keterlibatan BUMN dapat membantu menstabilkan harga, mencegah penimbunan, dan memperbaiki distribusi. “Dari sisi pragmatis, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada peternak kecil dan industri dalam negeri,” katanya.

Meski demikian, Prima mengingatkan keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan BUMN yang ditugaskan. Ia menyinggung pengalaman penugasan impor komoditas lain yang kerap menghadapi persoalan inefisiensi birokrasi dan keterlambatan pasokan.

“Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi peternak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan PT Berdikari memiliki kapasitas kelembagaan, pembiayaan, logistik, serta manajemen risiko yang memadai agar penugasan impor tidak mengganggu pasokan pakan nasional.

Prima menekankan kebijakan impor oleh BUMN seharusnya diposisikan sebagai solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong transformasi sistem pakan nasional melalui peningkatan produksi kedelai domestik, pengembangan bahan pakan alternatif, serta insentif fiskal untuk substitusi impor.

“Dengan strategi berlapis, Indonesia diharapkan tidak terus bergantung pada impor SBM, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pakan dari sumber daya lokal secara berkelanjutan,” kata Prima.

Adblock test (Why?)

Pengalihan Impor Bungkil Kedelai ke BUMN Dinilai Jadi Langkah Strategis
Sumber Eknomi

PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) melalui PT Gagas Energi Indonesia (“PGN Gagas”) menandatangani Heads of Agreement (HOA) dengan PT Renikola Primer Energi (“Renikola”) untuk kerja sama penyediaan compressed biomethane gas (CBG) dengan titik penyerahan di Sumatera Utara.

Kerja sama ini menandai langkah strategis dalam mendukung transisi energi hijau di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi besar limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengatakan dukungan Subholding Gas untuk menambah pasokan gas bumi termasuk yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti CBG.

"Penandatanganan HoA hari ini merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen Subholding Gas terkait upaya pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari renewable energi seperti CBG ini", ungkap Mirza.

CBG merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari proses upgrading biogas, dimana gas metana dari limbah organik dimurnikan hingga mencapai kualitas setara gas bumi, kemudian dikompresi untuk memudahkan distribusi dan penyimpanan.

CBG memiliki nilai kalor dan properti yang mirip dengan Compressed Natural Gas (CNG), sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk sektor industri, transportasi, maupun rumah tangga.

PGN Gagas berkomitmen menyediakan energi beyond pipeline melalui berbagai moda penyaluran, termasuk CBG, CNG, dan LNG, guna menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong transisi energi hijau dan menjamin ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penandatanganan HOA ini menjadi langkah awal bagi PGN Gagas dan Renikola untuk membangun infrastruktur CBG, melakukan studi kelayakan, serta menyiapkan ekosistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan energi terbarukan, mendukung kebijakan pemerintah dalam transisi energi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa selain ramah lingkungan, aman dan efisien, CBG menjadi peluang sumber pasokan baru bagi PGN Gagas untuk mendukung ekonomi sirkular.

“Dukungan ekonomi sirkular dapat dirasakan melalui pemanfaatan limbah organik menjadi CBG yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan industri perkebunan, serta membuka lapangan kerja ramah lingkungan”, jelas Santiaji.

PGN Gagas berharap pemanfaatan CBG dapat segera direalisasikan di daerah dengan potensi limbah organik, seperti di Sumatera Utara, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Adblock test (Why?)

PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas
Sumber Eknomi

Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun Dukung Ekspor Furnitur

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri furnitur. Dana itu nantinya disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Purbaya menjelaskan, volume pembiayaan LPEI saat ini baru mencapai Rp 200 miliar. Sementara pelaku usaha furnitur mengusulkan pembiayaan ditingkatkan hingga Rp 16 triliun.

Untuk saat ini, Purbaya mengabulkan, usulan tersebut dengan batas anggaran Rp 2 triliun. Usulan insentif pembiayaan disampaikan saat pengurus Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia menyambangi kantor Kemenkeu pada Jumat (16/12/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan, pengusaha mengusulkan skema insentif hingga deregulasi untuk mendukung industri furnitur. Kadin Indonesia mencatat peluang ekspor furnitur global bisa mencapai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.038 triliun.

Sedangkan porsi Indonesia saat ini baru sekitar 2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 41,9 triliun. Data itu menandakan kontribusi industri furnitur Indonesia relatif kecil di tengah peluang pasar ekspor yang besar.

Selain pendanaan dan strategi industrialisasi, pengusaha juga menyampaikan pertimbangan diversifikasi pasar yang lebih merata, mengingat saat ini pasar ekspor furnitur Indonesia masih terpusat ke AS dengan porsi mencapai 60 persen.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun Dukung Ekspor Furnitur
Sumber Eknomi

Tinjau Terminal 1C Soekarno-Hatta, AHY Prediksi Penumpang Pesawat Naik 4,1 Persen

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan bandara menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas masyarakat selama puncak arus libur akhir tahun. Hal itu disampaikan AHY saat meninjau Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (22/12/2025).

AHY mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan transportasi udara siap menghadapi lonjakan penumpang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia menilai wajah baru Terminal 1C mencerminkan transformasi menyeluruh layanan kebandaraan, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga sistem pelayanan.

“Transformasi Terminal 1C ini bukan hanya soal tampilan yang lebih modern, tetapi merupakan upaya serius untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Kita ingin bandara menjadi simpul transportasi yang efisien, tertata, dan berkelas dunia, sekaligus memberikan rasa aman, nyaman, serta pengalaman yang baik bagi seluruh masyarakat,” ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

AHY menyebut kunjungan ini seiring dengan proyeksi peningkatan signifikan mobilitas masyarakat pada periode Nataru 2025/2026. Ia memperkirakan jumlah penumpang angkutan udara nasional mencapai 10.521.101 orang atau meningkat 4,1 persen dibandingkan Nataru 2024.

“Angka tersebut menunjukkan pemulihan sektor penerbangan yang semakin solid, dengan tingkat pemulihan mencapai 95 persen dibandingkan kondisi prapandemi 2019,” ujar AHY.

Ia memprediksi puncak pergerakan penumpang terjadi pada 20–21 Desember 2025 serta 3–4 Januari 2026, dengan jumlah penumpang pada masing-masing periode mencapai sekitar 1,2 juta orang. AHY menegaskan kesiapan operasional bandara harus dikelola secara optimal agar lonjakan tersebut dapat ditangani secara aman, lancar, dan terkendali.

AHY juga mengapresiasi integrasi layanan Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) melalui sistem deklarasi terpadu All Indonesia yang dinilai mampu memangkas waktu layanan dan meningkatkan efisiensi. Menurutnya, integrasi sistem tersebut merupakan langkah besar dalam reformasi layanan kebandaraan.

“Proses yang sebelumnya terpisah kini disatukan sehingga jauh lebih cepat, sederhana, dan efisien. Ini sangat membantu penumpang, khususnya wisatawan mancanegara. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya sudah mencapai 87 persen, dan ke depan akan terus kita dorong agar digunakan secara optimal dan menyeluruh,” kata AHY.

AHY menekankan peningkatan ketepatan waktu penerbangan harus sejalan dengan penguatan aspek keselamatan, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem pada akhir tahun. Ia menyebut on time performance penerbangan nasional telah berada di atas 90 persen.

“Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas utama dan tidak bisa ditawar. Setiap keputusan operasional harus mengutamakan faktor keamanan, terlebih menghadapi potensi cuaca ekstrem yang harus terus dimonitor secara ketat,” lanjut AHY.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, pemerintah juga memberlakukan kebijakan penurunan biaya penerbangan hingga 14 persen bagi tiket kelas ekonomi pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.

“Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Nataru, kita berharap dampak ekonominya juga semakin luas. Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM akan ikut bergerak. Inilah efek berganda yang ingin kita jaga melalui kebijakan penurunan harga tiket agar masyarakat bisa bepergian dengan lebih terjangkau, nyaman, dan tetap aman,” kata AHY.

Adblock test (Why?)

Tinjau Terminal 1C Soekarno-Hatta, AHY Prediksi Penumpang Pesawat Naik 4,1 Persen
Sumber Eknomi

Kebutuhan Uang Tunai Bakal Lebih Rendah, BTN Perkuat Layanan Cashless

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Logo Bank Tabungan Negara (BTN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Momen libur panjang tidak berhenti setelah Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rangkaian libur Tahun Baru Imlek pada Februari dan Lebaran pada Maret membuat perbankan harus bersiap menghadapi lonjakan transaksi pada awal 2026.

Kondisi tersebut mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkuat layanan perbankan, khususnya transaksi non-tunai. BTN menilai pergeseran perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi musim liburan panjang.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, perseroan mendorong transisi transaksi keuangan menjadi cashless menjelang rangkaian libur panjang. “Karena memang upaya kami kalau bisa memang pelan-pelan shifting ke yang cashless. Dan juga tentunya untuk shifting ke cashless kita harus siap fasilitas Bale kita itu,” ujar Ramon saat Media Briefing di Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Ramon menyampaikan, optimalisasi superapp Bale by BTN menjadi bagian dari kesiapan operasional bank pelat merah tersebut. Aplikasi digital dinilai mampu menjaga kelancaran transaksi nasabah di tengah keterbatasan layanan fisik saat libur panjang.

Sejalan dengan itu, BTN mencermati proyeksi menurunnya kebutuhan uang tunai masyarakat. Tren ini dinilai semakin menguat seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital.

Head of Central Operation Division BTN Fatoni Hudhori mengatakan, Bank Indonesia telah mengingatkan kebutuhan uang tunai ke depan akan lebih rendah. “Bahwa memang kita ke depannya mau meningkatkan fokus kepada layanan non-cash. Trennya sih udah jalan, artinya sekarang non-cash itu udah masuk,” kata Fatoni.

Meski mendorong transaksi non-tunai, BTN tetap menyiapkan uang tunai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun. Perseroan mengalokasikan dana tunai sebesar Rp 19,67 triliun untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026.

Alokasi tersebut disiapkan guna menjaga kelancaran transaksi, khususnya di wilayah dengan akses digital yang masih terbatas. BTN menilai kesiapan tunai tetap diperlukan di tengah proses transisi ke layanan cashless.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Kebutuhan Uang Tunai Bakal Lebih Rendah, BTN Perkuat Layanan Cashless
Sumber Eknomi

Cuaca Buruk Mengintai, Menhub Tekankan Keselamatan Penumpang

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh operator transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, mengutamakan keselamatan penumpang dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk.

“Hari ini (Ahad, 21/12 red) hingga esok Senin (22/12 red) masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Untuk itu mohon seluruh operator harap siaga dan waspada terhadap cuaca buruk,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Ahad (21/12/2025).

Dia menyampaikan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menyebutkan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat mulai Ahad (21/12) hingga Senin (22/12).

“Lakukan koordinasi intens dengan BMKG sebelum melakukan perjalanan,” ucap Menhub.

Pada jalur darat, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat antara lain sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Pegunungan.

Pada jalur laut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Perairan Utara Banten hingga Jawa Tengah, Laut Jawa bagian Barat dan Tengah, Selat Sunda bagian Utara, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat.

Selanjutnya, potensi hujan juga terdapat di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Perairan Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, serta Perairan Utara Papua Barat hingga Papua.

“Prakiraan cuaca hari ini di sejumlah pelabuhan penyeberangan juga diprediksi berawan hingga hujan ringan khususnya di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, dan Lembar,” beber Menhub.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan faktor keselamatan penumpang harus selalu diutamakan dalam setiap pengoperasian transportasi umum. Pihaknya juga meminta seluruh operator dan pemangku kepentingan terkait untuk terus menghadirkan kenyamanan dan rasa aman bagi penumpang.

“Jangan memaksakan berangkat jika situasi dan kondisi cuaca buruk. Utamakan keselamatan penumpang. Kami juga mohon pemahaman penumpang untuk dapat mengikuti arahan petugas di lapangan. Mohon bersabar jika jadwal keberangkatan harus ditunda. Semua demi keselamatan,” kata Menhub.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

Cuaca Buruk Mengintai, Menhub Tekankan Keselamatan Penumpang
Sumber Eknomi

Elon Musk Jadi Orang Pertama dengan Kekayaan Rp12 Ribu Triliun, Putusan Pengadilan Ini Penyebabnya

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Elon Musk berpidato dalam rapat kabinet di Gedung Putih, Rabu, 30 April 2025, di Washington.

REPUBLIKA.CO.ID, TEXAS -- Pengusaha Amerika Serikat, Elon Musk, menjadi orang pertama dalam sejarah yang kekayaannya melampaui 700 miliar dolar AS atau sekitar Rp12,53 kuadriliun, menurut laporan majalah Forbes. Kekayaan Musk meningkat setelah Mahkamah Agung Delaware membatalkan putusan pengadilan tingkat lebih rendah yang sebelumnya membatalkan paket opsi saham Tesla tahun 2018 milik Musk, yang kini bernilai 139 miliar dolar AS.

Forbes memperkirakan bahwa setelah Musk berhasil mengajukan banding atas putusan tersebut, kekayaan bersih pengusaha itu mencapai rekor 749 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Forbes juga menobatkan Musk sebagai orang pertama dengan kekayaan bersih lebih dari 600 miliar dolar AS setelah SpaceX mengumumkan penawaran saham internal yang menilai perusahaan tersebut sebesar 800 miliar dolar AS.

Pada Maret 2020, kekayaan Musk masih diperkirakan sebesar 24,6 miliar dolar AS. Kemudian, pada Januari 2021, ia menjadi orang terkaya di dunia, melampaui angka 200 miliar dan 300 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Pada 2024, kekayaan Musk kembali menembus angka 400 miliar dan 500 miliar dolar AS. Satu-satunya orang selain Musk yang kekayaannya pernah mencapai angka 300 miliar dan 400 miliar dolar AS adalah Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle.

sumber : Antara/ Sputnik/RIA Novosti

Advertisement

Adblock test (Why?)

Elon Musk Jadi Orang Pertama dengan Kekayaan Rp12 Ribu Triliun, Putusan Pengadilan Ini Penyebabnya
Sumber Eknomi

OJK: Pertumbuhan Kredit 2026 Diproyeksikan Sedikit Naik Dibanding 2025

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 sedikit meningkat dibandingkan 2025. Proyeksi tersebut tercermin dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan perbankan kepada regulator pada akhir November 2025.

Secara umum, kinerja perbankan diyakini tetap berada pada jalur pertumbuhan positif pada 2026. Hal ini seiring dengan arah suku bunga global dan domestik yang diperkirakan masih melanjutkan tren penurunan pada tahun depan.

“Penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong meningkatnya permintaan kredit, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Pelonggaran suku bunga dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus menurunkan biaya dana. Apabila penghimpunan dana berjalan positif, ketersediaan likuiditas akan terjaga dan mendukung penyaluran kredit perbankan.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan diproyeksikan terus membaik dan berada pada level rendah, sekitar 2 persen. Meski demikian, tekanan masih berpotensi datang dari segmen kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cenderung paling cepat tumbuh saat ekonomi ekspansif, tetapi juga paling rentan tertekan ketika kondisi makro melemah.

Berdasarkan laporan RBB, Dian menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit disesuaikan dengan kondisi perekonomian global dan domestik yang masih sarat dinamika.

“OJK menilai sasaran yang ditetapkan sesuai hasil revisi tersebut tetap kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian.

Ia menambahkan kondisi global masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, terutama perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan, khususnya Amerika Serikat dan China. Konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan turut menambah ketidakpastian global.

Selain itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menunjukkan sikap hati-hati terkait proyeksi lanjutan pemangkasan suku bunga. Namun demikian, pemangkasan tambahan masih diperkirakan terjadi pada 2026 sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor perbankan.

Sebagai langkah mitigasi risiko kredit untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja debitur, perbankan secara konsisten membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

“Kami melihat pembentukan CKPN tersebut masih tergolong wajar dan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif serta bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas kredit,” kata Dian.

Secara tren, pembentukan CKPN menunjukkan penurunan secara industri, namun masih berada pada level memadai. Kondisi tersebut sejalan dengan normalisasi kualitas kredit yang tercermin dari rasio loan at risk (LaR) yang terus menurun.

OJK juga mendorong penguatan industri perbankan melalui peningkatan permodalan maupun konsolidasi. Langkah ini dipandang penting dengan mempertimbangkan dinamika teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian ekonomi global dan domestik, serta meningkatnya risiko serangan siber.

“OJK menilai perbankan nasional masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha melalui penguatan secara organik maupun anorganik. Pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk mendorong kinerja perbankan menjadi lebih kuat,” ujar Dian.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

OJK: Pertumbuhan Kredit 2026 Diproyeksikan Sedikit Naik Dibanding 2025
Sumber Eknomi

Bahlil: B50 Jadi Strategi Energi Nasional Kurangi Ketergantungan Impor

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan B50 merupakan strategi energi nasional untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan B50 merupakan strategi energi nasional untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Pemerintah mulai menjalankan uji jalan B50 sebagai tahap krusial sebelum penerapan penuh secara nasional.

Bahlil menyampaikan uji jalan B50 telah dimulai dan dirancang berjalan paralel di berbagai sektor pengguna energi. Pemerintah menyiapkan pengujian menyeluruh untuk memastikan kesiapan teknis mesin serta rantai pasok sebelum kebijakan diterapkan.

“Tesnya mulai sekarang itu butuh waktu enam bulan, enam sampai tujuh bulan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Bahlil menjelaskan uji jalan B50 dilakukan secara luas pada beragam moda dan peralatan untuk membaca respons mesin secara nyata. Proses ini menjadi dasar penyesuaian teknis sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi.

“Kita tes ini di alat-alat berat, di kereta, kapal, alat pertanian, semua yang berbau mesin itu sekarang sedang kita tes secara paralel,” kata Bahlil.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu pengamatan agar dampak penggunaan B50 terhadap mesin dapat terlihat secara utuh. Evaluasi dilakukan bertahap seiring berjalannya uji jalan. “Biasanya tunggu dua sampai tiga bulan baru kita lihat efek respons mesin terhadap implementasi B50,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM menegaskan peta jalan pemerintah menempatkan implementasi B50 pada paruh kedua 2026 apabila hasil uji menunjukkan kinerja yang aman dan stabil. Seluruh proses disusun agar transisi berlangsung terukur dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi.

Bahlil menambahkan kebijakan B50 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Pemerintah memandang pengurangan impor sebagai kunci menjaga ketahanan energi sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

“Kalau kita berbicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak yang kita impor,” ujar Bahlil.

Pemerintah memastikan uji jalan B50 terus dipantau lintas kementerian dan pemangku kepentingan sektor energi. Hasil evaluasi teknis akan menjadi dasar penetapan kebijakan lanjutan sebelum penerapan nasional dilakukan secara penuh.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Bahlil: B50 Jadi Strategi Energi Nasional Kurangi Ketergantungan Impor
Sumber Eknomi

Malaysia Cari Mitra Dagang Indonesia Lewat eBizLink 2025

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Malaysia membuka peluang kolaborasi dagang dengan pelaku usaha Indonesia melalui program eBizLink 2025. Program ini digelar untuk mempertemukan eksportir Malaysia dengan distributor, importir, dan UMKM Indonesia dalam ekosistem e-commerce.

Peluang tersebut disampaikan Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade) Jakarta dalam peluncuran rangkaian eBizLink 2025 di Jakarta. Program ini jadi strategi Malaysia memperkuat kemitraan dagang digital di pasar Indonesia.

Trade Commissioner Matrade Jakarta, Suresh Kumar, mengatakan Indonesia dipandang sebagai mitra utama bagi produk Malaysia. Kedekatan budaya dan kesamaan preferensi konsumen dinilai membuka ruang kerja sama jangka panjang.

“Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap produk Malaysia sangat tinggi. Mereka menyukai rasa yang mirip dengan produk lokal, sertifikasi halal yang kuat, dan kualitas produk yang kompetitif,” ujar Suresh dalam siaran pers, Jumat (19/12/2025).

Suresh menegaskan eBizLink 2025 tidak semata ditujukan untuk promosi produk Malaysia. Program ini dirancang untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelaku usaha Indonesia.

“Kami ingin ekosistem bisnis kedua negara berkembang bersama. Melalui Matrade, kami mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara eksportir Malaysia dan distributor, importir, serta UMKM Indonesia,” tambahnya.

Pada edisi 2025, eBizLink diperluas dengan pendampingan teknis bagi mitra Indonesia yang memasarkan produk Malaysia. Pendampingan ini mencakup optimalisasi toko e-commerce dan strategi penjualan digital.

Para mitra mendapatkan panduan praktis terkait pengelolaan halaman toko, konten, harga, promosi, dan pemanfaatan fitur iklan marketplace. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing mitra lokal di pasar digital.

“Tahun ini, kami ingin memastikan para pemilik toko online tidak hanya menjual produk Malaysia, tetapi juga berkembang. Mereka mendapatkan resep jitu untuk menang di e-commerce,” jelas Suresh.

Untuk memperluas jangkauan pasar, Matrade Jakarta juga melibatkan nano influencer dalam kampanye digital. Pendekatan ini dinilai efektif membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan mitra lokal.

“Nano influencer memberikan pendekatan yang lebih personal dan kredibel. Mereka berbicara langsung kepada komunitas yang percaya kepada mereka,” ujar Suresh.

Selain kemitraan bisnis, eBizLink 2025 menghadirkan berbagai penawaran produk Malaysia bagi konsumen Indonesia. Program ini diharapkan menjadi titik temu antara produsen Malaysia dan mitra usaha Indonesia.

“Kami mengundang masyarakat Indonesia untuk ikut serta, mencoba, dan menikmati berbagai produk Malaysia. Mari kita ramaikan eBizLink 2025 dan terus memperkuat hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia,” kata Suresh.

Adblock test (Why?)

Malaysia Cari Mitra Dagang Indonesia Lewat eBizLink 2025
Sumber Eknomi

Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Ketahanan dan Swasembada Pangan

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Petani melihat sawahnya yang ditanami padi terendam banjir di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahad (9/11/2025). Curah hujan yang tinggi di Deli Serdang menyebabkan puluhan hektare sawah terendam banjir dan gagal panen.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi IV DPR RI mendorong penguatan ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kondisi pertanian, stabilitas harga pangan, hingga kesejahteraan petani merupakan kunci memperkuat kebijakan pangan dari hulu ke hilir.

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengatakan, masukan dari daerah menjadi elemen penting dalam perumusan kebijakan pangan nasional, khususnya untuk mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan. Menurutnya, DPR perlu memahami langsung kondisi di lapangan agar kebijakan yang dibahas selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Penguatan ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga kesejahteraan petani. Aspirasi dari daerah menjadi dasar penting dalam pembahasan kebijakan di DPR,” kata Rajiv, Jumat (19/12).

Ia menambahkan, target swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga stabilitas harga dan keberpihakan kebijakan kepada petani dan masyarakat. Seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah.

“Kami ingin memastikan kebijakan pangan nasional benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Penyerapan aspirasi dilakukan melalui dialog langsung dengan masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan sektor pertanian, akses pangan, serta tekanan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga dan pelaku usaha tani. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok turut disalurkan sebagai bagian dari kegiatan reses.

Penyerapan aspirasi melalui masa reses tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan kondisi daerah dalam mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Advertisement

Adblock test (Why?)

Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Ketahanan dan Swasembada Pangan
Sumber Eknomi

Pertamina Patra Niaga JBB Siagakan Satgas Nataru 2025–2026, Pasokan Energi Dipastikan Aman

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) guna menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan energi selama periode libur akhir tahun. Kesiapan tersebut mencakup pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan avtur seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional JBB menggelar sosialisasi Satgas Nataru 2025–2026. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan terkait kesiapan layanan energi agar tetap optimal, aman, dan andal selama periode Natal dan Tahun Baru.

Sosialisasi tersebut dihadiri Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB Freddy Anwar, Group Head Operation Moch. Toriq, Ketua DPD III Hiswana Migas Jawa Bagian Barat Heddy, serta jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Regional JBB dan Hiswana Migas.

Dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan energi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan empat pilar layanan utama, yakni layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi, dan layanan tambahan. Keempat pilar tersebut diperkuat melalui peningkatan layanan SPBU, pengawasan kualitas BBM, serta penguatan sistem distribusi.

Di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan ribuan sarana dan fasilitas energi yang meliputi SPBU, agen LPG, Pertashop, Fuel Terminal, Terminal LPG, hingga Aviation Fuel Terminal. Selama masa Satgas Nataru, ratusan SPBU dan agen LPG disiagakan beroperasi 24 jam, didukung mobil tangki cadangan, unit layanan BBM, serta Kiosk Pertamina Siaga yang ditempatkan di jalur tol, kawasan wisata, dan titik dengan tingkat kepadatan tinggi.

Berdasarkan proyeksi historis, konsumsi produk gasoline seperti Pertalite dan Pertamax diperkirakan meningkat seiring naiknya perjalanan kendaraan pribadi. Konsumsi avtur juga diproyeksikan mengalami kenaikan mengikuti tingginya aktivitas penerbangan selama libur akhir tahun. Sementara itu, secara umum kondisi stok BBM, LPG, dan avtur di wilayah Regional JBB dipastikan berada dalam kondisi aman.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB Freddy Anwar menyampaikan bahwa pasokan energi selama periode Nataru telah dipersiapkan secara matang. Ia menjelaskan konsumsi gasoline diprediksi meningkat sekitar 5,3 persen dan penggunaan avtur naik 1,03 persen dibandingkan kondisi normal.

“Di sisi lain, konsumsi LPG diperkirakan turun 1,2 persen karena berkurangnya aktivitas rumah tangga selama libur Natal dan Tahun Baru. Penggunaan gasoil juga diprediksi menurun sekitar 1,3 persen seiring adanya pembatasan aktivitas logistik,” ujar Freddy.

Ia menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU dengan operasional 24 jam, agen LPG siaga, serta layanan Pertamina Delivery Service (PDS) 135 untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama masa libur panjang.

Sementara itu, Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional JBB Moch. Toriq menegaskan bahwa kesiapan operasional dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir distribusi.

“Penguatan distribusi dilakukan melalui penyiagaan SPBU dan agen LPG 24 jam, penempatan mobil tangki cadangan, serta pengawasan intensif stok di seluruh terminal BBM di wilayah Regional JBB. Tim operasional juga disiagakan untuk merespons cepat jika terjadi lonjakan permintaan atau kendala di lapangan,” kata Toriq.

Dukungan juga datang dari Hiswana Migas. Ketua DPD III Hiswana Migas Jawa Bagian Barat Heddy menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah khusus untuk menjaga ketersediaan energi selama Nataru, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami bekerja sama dalam pengawalan distribusi hingga mitigasi potensi bencana alam agar penyaluran energi tetap lancar,” ujar Heddy.

Dari sisi layanan pelanggan, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria menjelaskan bahwa Pertamina menghadirkan berbagai layanan tambahan selama periode Nataru, antara lain Serambi MyPertamina yang menyediakan fasilitas kursi pijat, cukur rambut, cek tensi, ambulans siaga, layanan pedicure, serta penukaran poin MyPertamina.

Selain itu, Pertamina juga menghadirkan layanan pengantaran bahan bakar kemasan menggunakan motoris untuk membantu pengendara yang membutuhkan dukungan di perjalanan.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta mitra usaha guna mengantisipasi peningkatan konsumsi energi dan memastikan distribusi BBM, LPG, dan avtur tetap lancar selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Adblock test (Why?)

Pertamina Patra Niaga JBB Siagakan Satgas Nataru 2025–2026, Pasokan Energi Dipastikan Aman
Sumber Eknomi

Ajukan Protes, Pelaku Usaha tak Sepakat Penetapan UMP 2026

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Para pelaku usaha menyampaikan sikap berseberangan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. Dunia usaha memandang penetapan rentang nilai alpha (α) sebesar 0,5—0,9 dalam beleid tersebut tidak sejalan dengan ekspektasi pelaku usaha. 

Dalam proses dialog sosial tripartiat, dunia usaha telah menyampaikan pandangan dan masukan berbasis data kepada Pemerintah melalui Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) maupun melalui surat resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Dalam forum tersebut, dunia usaha mengusulkan agar nilai alpha (α) berada pada kisaran 0,1 hingga 0,5, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) dan kemampuan riil dunia usaha.

Dunia usaha juga telah mendorong agar penggunaan nilai alpha (α) dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Jika daerah dengan rasio upah minimum lebih dari KHL, maka rentang alpha (α) yang digunakan adalah 0,1 hingga 0,3. Sedangkan rasio upah minimum kurang dari KHL maka rentang alpha (α) yang digunakan dapat lebih tinggi, yaitu 0,3 hingga 0,5. Pendekatan itu bertujuan menghindari disparitas daerah yang semakin meruncing. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Khamdani mengatakan, usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha, yang saat ini dinilai masih menghadapi berbagai tantangan. 

Ia menjelaskan, data menunjukkan, sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III 2025. Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen secara tahunan (year on year/yoy), alas kaki minus 0,25 persen (yoy), pengolahan tembakau minus 0,93 persen (yoy), furnitur minus 4,34 persen (yoy), karet dan plastik minus 3,2 persen (yoy). 

Selain itu, data per Oktober 2025, sektor otomotif juga mengalami kontraksi 10 persen (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung. 

“Dunia usaha memahami bahwa kebijakan pengupahan memiliki tujuan fundamental untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional, agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” kata Shinta dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Kamis (18/12/2025).  

Tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia dinilai masih besar. Dengan jumlah pengangguran sekitar 7,47 juta orang, sekitar 11,56 juta orang setengah menganggur, dan lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal yang rentan dan minim perlindungan. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menegaskan, upah minimum seharusnya ditempatkan sebagai batas bawah atau jaring pengaman. Pendekatan tersebut penting agar perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan tetap dapat menjalankan usaha dan mempertahankan tenaga kerja. 

“Dunia usaha tidak anti kenaikan upah. Jika mau upah tinggi, silakan dapat dilakukan melalui mekanisme bipartit di perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan produktivitas dan kondisi usaha. Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjaga inklusivitas pasar kerja serta mencegah semakin menyempitnya ruang kerja formal,” ujarnya. 

Ia mengatakan, Indonesia memiliki Kaitz Index (rasio antara upah minimum dengan rata-rata/median upah) tertinggi di ASEAN, bahkan sempat melewati angka 1, jauh di atas negara ASEAN lain yang ada di kisaran 0,55 hingga 0,65. Tingginya Kaitz Index mempersempit penciptaan lapangan kerja formal, mendorong pekerja masuk ke sektor informal dan menghambat masuknya angkatan kerja baru. 

Oleh sebab itu, kebijakan pengupahan perlu diarahkan untuk memperkuat daya tahan dunia usaha agar mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot menyampaikan, dalam konteks keberlanjutan kebijakan, dunia usaha memandang penting adanya keselarasan antara kenaikan upah dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, khususnya untuk mendukung agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Dalam lima tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja tumbuh di kisaran 1,5 sampai 2 persen per tahun, sementara kenaikan upah minimum berada pada rentang 6,5 sampai 10 persen per tahun. Ketidaksinkronan itu perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan pengupahan tidak menimbulkan tekanan struktural terhadap dunia usaha, tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, serta memungkinkan penciptaan lapangan kerja formal, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, pihaknya juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih berhati-hati bagi sektor padat karya yang saat ini menghadapi pelemahan. Pihaknya mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garment, tekstil, dan industri pendukungnya. 

“Kebijakan upah sektoral berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional dan semakin menekan daya saing industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat, baik dari sisi biaya berusaha, tekanan impor, maupun dinamika perdagangan global,” ungkapnya. 

Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan melalui penambahan beban struktural yang berisiko mempersempit ruang usaha dan lapangan kerja formal. Sejalan dengan kebijakan pengupahan nasional, dunia usaha mendorong agar daerah-daerah yang menjadi basis industri garmen dan tekstil menerapkan nilai alpha (α) pada batas minimal. Sehingga industri memiliki ruang untuk memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional. 

Lebih lanjut, dunia usaha mengimbau pemerintah untuk mereview dan menata ulang seluruh regulasi yang berdampak pada industri manufaktur dan sektor padat karya agar lebih kondusif terhadap pertumbuhan. Benchmarking kebijakan perlu dilakukan, baik terhadap regulasi industri yang berhasil mendorong industrialisasi, maupun praktik negara-negara dengan pertumbuhan tinggi. Pendekatan kebijakan yang proporsional dan berorientasi daya saing diyakini menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri nasional dan perluasan lapangan kerja formal. 

Adblock test (Why?)

Ajukan Protes, Pelaku Usaha tak Sepakat Penetapan UMP 2026
Sumber Eknomi

BI Sebut Transaksi QRIS Tap Cetak Pertumbuhan 1.200 Persen

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS tanpa pindai atau QRIS Tap mencetak pertumbuhan 1.200 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

“QRIS Tap ini setelah rilis fitur tap in dan tap out pada Oktober lalu, transaksinya tumbuh eksponensial mencapai 508 ribu transaksi atau tumbuh 1.200 persen (mtm),” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

QRIS Tap telah diimplementasikan di sektor transportasi di 14 provinsi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

Saat ini, fitur QRIS Tap baru bisa digunakan pada gawai dengan sistem Android. BI berencana untuk mendorong pemanfaatan QRIS Tap pada gawai dengan sistem iOS ke depan.

“Kami akan terus mendorong supaya iOS, Apple, juga bisa membuka NFC-nya sehingga smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap,” ujar dia.

Secara umum, volume transaksi QRIS tumbuh 143,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Menurut Filianingsih, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 42 juta merchant, melampaui target 40 juta. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada 2026, BI berencana mengusung konsep kemerdekaan sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan QRIS.

“Artinya, kami menargetkan transaksi QRIS 17 miliar, perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara, dan 45 juta merchant serta 60 juta pengguna,” ujar dia.

Adapun proyeksi transaksi pembayaran digital pada tahun depan ditargetkan pada level 29,7 persen (yoy), didukung oleh perluasan penggunaan QRIS, inovasi teknologi, penguatan aspek keamanan, dan kepercayaan publik.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

BI Sebut Transaksi QRIS Tap Cetak Pertumbuhan 1.200 Persen
Sumber Eknomi

PP Pengupahan Diprotes, Puluhan Ribu Buruh Siap Aksi di Istana

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP–PB) menyatakan akan mengerahkan puluhan ribu buruh untuk menggelar aksi besar di Istana Kepresidenan. Aksi tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah menetapkan upah minimum 2026 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang baru.

KSPI menilai PP Pengupahan berpotensi menjadi rujukan utama penetapan upah minimum nasional dan daerah tanpa pelibatan serikat pekerja secara memadai. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sendiri dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat, di tengah meningkatnya penolakan dari kalangan buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan buruh menolak PP Pengupahan apabila aturan tersebut telah ditandatangani dan dipaksakan sebagai dasar penetapan upah. “KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar peraturan pemerintah tersebut sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun,” ujar Said Iqbal di Jakarta.

KSPI mengungkapkan penolakan itu didasari proses penyusunan PP Pengupahan yang dinilai tidak partisipatif. Berdasarkan catatan serikat buruh, pembahasan substansial di Dewan Pengupahan hanya dilakukan satu kali, yakni pada 3 November 2025, meskipun regulasi tersebut berpotensi berlaku dalam jangka panjang.

Menurut Said, minimnya pembahasan tidak sebanding dengan dampak kebijakan pengupahan terhadap kehidupan pekerja. “Pembahasan di Dewan Pengupahan cuma sekali. Padahal PP ini bisa berlaku lama, bahkan sampai 10 tahun, dan menyangkut hidup buruh dan keluarganya,” kata dia.

Selain soal proses, KSPI juga menyoroti pengaturan kebutuhan hidup layak dalam PP Pengupahan. Aturan tersebut dinilai membuka peluang daerah tertentu tidak mengalami kenaikan upah karena dianggap telah melampaui batas atas, di tengah terus meningkatnya harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli buruh.

KSPI turut mengaitkan kebijakan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kenaikan upah minimum harus berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks yang adil. Said menilai penggunaan indeks tertentu dalam rentang 0,3 hingga 0,8 berisiko menahan kenaikan upah pada level rendah.

“Kalau indeks 0,3 dipakai, kenaikan upah hanya sekitar 4,3 persen. Angka ini terlalu kecil dan mengarah pada upah murah,” ujarnya.

Sebagai alternatif, KSPI menyampaikan sejumlah usulan kenaikan upah minimum 2026. Opsi tersebut meliputi kenaikan minimal 6,5 persen, rentang 6–7 persen, kisaran kompromi 6,5–6,8 persen, serta penggunaan indeks 0,7–0,9 guna menjaga daya beli buruh.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, KSPI mengonfirmasi rencana aksi nasional pada Jumat, 19 Desember 2025. Massa buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan memusatkan aksi di Istana Kepresidenan, disertai gelombang aksi serentak di berbagai provinsi di Jawa dan Sumatera.

Aksi ini disebut sebagai upaya menekan pemerintah agar meninjau ulang PP Pengupahan serta penetapan UMP 2026 agar selaras dengan rasa keadilan bagi pekerja.

Adblock test (Why?)

PP Pengupahan Diprotes, Puluhan Ribu Buruh Siap Aksi di Istana
Sumber Eknomi

Uni Eropa Turunkan Target Emisi Nol pada 2035, Produsen Mobil ICE Eropa Masih Bisa Bernapas

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Mobil listrik BYD Atto 1 (ilustrasi). Mobil listrik China membuat produsen mobil Eropa kesuitan memasarkan produknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Eropa akan menarik kembali rencana keras Uni Eropa yang melarang penjualan mobil bermesin pembakaran (ICE) baru mulai 2035. Langkah mundur ini diambil setelah tekanan kuat dari Jerman, Italia, dan sektor otomotif Eropa yang kesulitan bersaing dengan raksasa mobil listrik global.

Berdasarkan aturan yang berlaku, semua mobil baru di Uni Eropa mulai 2035 harus memiliki emisi nol. Namun, berdasarkan proposal terbaru yang diajukan Selasa (16/12/2025), target pengurangan emisi CO2 untuk tahun tersebut dikurangi menjadi 90% dari tingkat tahun 2021, bukan lagi 100% atau nol emisi.

Eksekutif Uni Eropa tampaknya mengalah pada seruan produsen mobil untuk diizinkan terus menjual mobil hibrida plug-in dan range extender yang menggunakan bahan bakar bio netral CO2 atau bahan bakar sintetis. Kelonggaran ini dinilai penting bagi industri Eropa yang tengah berjuang menghadapi dominasi Tesla dan gempuran kendaraan listrik (EV) asal China.

Manfred Weber, Presiden Partai Rakyat Eropa (EPP) asal Jerman yang merupakan kelompok terbesar di Parlemen Eropa, mengonfirmasi bahwa tingkat pengurangan 90% telah disepakati oleh Komisi. Meski tidak mencapai target sempurna, ia menilai ini tetap sebuah kemajuan.

“Pengurangan 90% pada tahun 2035 adalah pengurangan yang sangat besar,” ujarnya dalam konferensi pers di Strasbourg, Prancis, Selasa (16/12/2025).

Langkah pelonggaran ini, yang masih memerlukan persetujuan dari pemerintah negara-negara anggota dan Parlemen Eropa, akan menjadi kemunduran paling signifikan bagi kebijakan hijau blok tersebut dalam lima tahun terakhir.

Keputusan ini muncul di saat yang tepat bagi industri otomotif konvensional. Produsen mobil AS, Ford Motor, baru saja mengumumkan pada Senin (15/12/2025) bahwa mereka akan melakukan penurunan nilai aset sebesar 19,5 miliar dolar AS (sekitar Rp324 triliun).

Ford akan menghentikan produksi beberapa model kendaraan listrik. Langkah ini merupakan respons atas kebijakan pemerintahan Trump dan melemahnya permintaan pasar terhadap EV.

sumber : Reuters

Advertisement

Adblock test (Why?)

Uni Eropa Turunkan Target Emisi Nol pada 2035, Produsen Mobil ICE Eropa Masih Bisa Bernapas
Sumber Eknomi

Pengguna EV di Jawa Barat Melonjak, Polytron Perkuat Basis di Bandung

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Produsen elektronik Polytron resmi membuka showroom sekaligus pusat layanan mobil listrik perdananya di Kota Bandung. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 338 itu diresmikan pada Selasa (16/12/2025), bersamaan dengan peluncuran layanan bantuan darurat Emergency Vehicle Assistance bagi pengguna seri G3 yang tersedia selama 24 jam setiap hari.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo menyampaikan,showroom di Bandung menjadi unit keenam Polytron di Indonesia, setelah sebelumnya membuka fasilitas serupa di Jakarta Timur dan Bekasi. Kehadiran showroom ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan konsumen kendaraan listrik di wilayah Jawa Barat yang terus berkembang.

Selain menghadirkan akses penjualan dan layanan purna jual, Polytron juga memberikan fasilitas bantuan darurat gratis selama 24 jam bagi pemilik kendaraan listrik seri G3. “Bandung menjadi kota penting bagi kami dalam memperluas jangkauan layanan kendaraan listrik Polytron,” ujar Tekno Wibowo di sela acara peresmian.

Showroom dan pusat layanan tersebut mengusung konsep terintegrasi yang mencakup penjualan, servis, serta penyediaan suku cadang dalam satu lokasi. Konsep ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam seluruh proses kepemilikan kendaraan listrik.

“Pembukaan Polytron EV Showroom & Services Bandung merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan akses kendaraan listrik yang lebih dekat, modern, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini,” kata Wibowo.

Melalui fasilitas ini, konsumen dapat melihat langsung produk Polytron, melakukan test drive G3 dan G3+, berkonsultasi terkait kepemilikan, hingga memperoleh layanan purna jual yang didukung teknisi bersertifikasi serta ketersediaan suku cadang.

Wibowo menilai Bandung sebagai kota yang dikenal dengan perannya sebagai trendsetter. Oleh karena itu, kehadiran showroom ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Ia juga menyoroti momentum positif industri kendaraan listrik nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dari total penjualan mobil nasional sebanyak 561.819 unit pada periode yang sama, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai 9,8 persen dan diproyeksikan menembus 10 persen pada tahun ini.

Menurut Wibowo, Bandung menjadi lokasi strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik Polytron. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat tren penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di provinsi tersebut meningkat tajam sejak 2022 hingga Desember 2024.

Dalam periode tiga tahun itu, jumlah kendaraan listrik di Jawa Barat melonjak hingga sekitar 1.000 persen, dari 3.133 unit pada 2022 menjadi 36.972 unit per Desember 2024. Dominasi pengguna berusia 25–45 tahun yang tengah berada pada fase produktif dan mapan secara ekonomi menjadikan Bandung sebagai pasar potensial dalam proses transisi menuju kendaraan listrik.

Kehadiran showroom Polytron di Bandung juga dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pengembangan teknologi energi baru serta membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Adblock test (Why?)

Pengguna EV di Jawa Barat Melonjak, Polytron Perkuat Basis di Bandung
Sumber Eknomi

OJK Cabut Izin BPR Bumi Pendawa Raharja Cianjur

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bumi Pendawa Raharja yang berbasis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah pengurus dan pemegang saham bank tersebut tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sebelumnya, pada 26 Maret 2025 OJK telah menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Status ini disematkan karena bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen. Selain itu, cash ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir juga kurang dari 5 persen. Adapun tingkat kesehatan (TKS) sudah mencapai predikat “tidak sehat”.

Selanjutnya, pada 26 November 2025 OJK menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR).

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Namun, jelas OJK, pengurus dan pemegang saham BPR Bumi Pendawa Raharja tidak juga dapat melakukan penyehatan BPR.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Bumi Pendawa Raharja. Ini berdasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor 111/ADK3/2025 pada 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja. Dalam rangka menindaklanjuti permintaan LPS itu, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK melakukan pencabutan izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 2023.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah BPR Bumi Pendawa Raharja agar tetap tenang. Sebab, dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

sumber : Antara

Adblock test (Why?)

OJK Cabut Izin BPR Bumi Pendawa Raharja Cianjur
Sumber Eknomi

Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 Belum Diputuskan, Tunggu Kinerja Ekonomi

Repost Ekonomi juraganluempang.blogspot.com

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret. Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, kata Purbaya, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian dapat dilakukan secara fleksibel. Menurut Purbaya, dalam situasi itu PPN bisa saja dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan ekonomi. "Kalau di atas 6 persen, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi tidak menebak. Kalau tidak menurunkan, menaikkan," ujarnya.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif PPN karena berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu akan memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem berjalan hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah melihat. Dari situ, saya bisa mengukur potensi riil yang ada, kekurangannya berapa, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Purbaya menyatakan rencana tersebut telah tertuang secara hitam di atas putih. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sebagai Menteri Keuangan, dirinya perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

sumber : Antara

Advertisement

Adblock test (Why?)

Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 Belum Diputuskan, Tunggu Kinerja Ekonomi
Sumber Eknomi