REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya evaluasi pembangunan rumah di Indonesia untuk mengantisipasi risiko gempa bumi, termasuk potensi megathrust. Fahri mengungkapkan bahwa sebagian besar rumah masyarakat Indonesia saat ini tidak tahan gempa besar.
"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi, kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa tujuh skala richter (SR) saja, 80 persen bisa habis," ujar Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Fahri menyebut pemerintah terus melakukan riset untuk mengembangkan struktur bangunan yang lebih tahan gempa. Hal ini merupakan langkah mitigasi terhadap potensi bencana gempa di Indonesia.
"Ini sekarang dalam riset, terutama di Kementerian PU sudah banyak sekali struktur yang dibangun yang tahan terhadap gempa yang lebih besar," ucap Fahri.
Sebagai langkah konkret, Fahri menekankan seluruh pembangunan rumah baru harus memenuhi standar ketat yang didasarkan pada riset pemerintah. Fahri menegaskan nantinya hanya pembangunan rumah yang patuh terhadap standar tahan gempa yang akan disetujui pemerintah.
"Sekarang ini dalam skema kita dalam penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang di-prove oleh pemerintah, bahwa ini layak bangun atau tidak," sambung Fahri.
Tak hanya soal ketahanan gempa, Fahri juga menyoroti pentingnya standar kesehatan dalam pembangunan rumah. Fahri menilai masih banyak rumah, bahkan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan pemerintah seperti FLPP, yang tidak memenuhi standar dasar, seperti keberadaan dapur yang layak.
"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan fasilitas FLPP, dia tidak membangun dapur. Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu kalau enggak dikelola karena enggak ada dalam standar, ini lah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," lanjut Fahri.
Fahri menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam membangun rumah, terutama yang menggunakan fasilitas pemerintah. Fahri berharap langkah ini dapat meningkatkan ketahanan rumah masyarakat terhadap bencana sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak huni.
"Jadi kita mesti disiplin dalam membangun rumah, apalagi kalau pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah. Kalau nanggung itu bagaimana, nanti jadi sampah lagi," kata Fahri.
Terkait pendanaan pembangunan program perumahan, Pemerintah Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.
Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.
sumber : Antara
Mayoritas Rumah di Indonesia tak Tahan Gempa 7 SR
Sumber Eknomi
No comments:
Post a Comment